Suara.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyebut kebijakan era Donald Trump ini bukan sesuatu yang patut disyukuri, melainkan sebuah tindakan sepihak yang mengancam keadilan perdagangan global.
"Kalau kita katakan patut disyukuri, tidak benar juga. Ini pembebanan. Tapi setidaknya kita berhasil menurunkan dari 32 persen menjadi 19 persen," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Meski ada penurunan dari tarif sebelumnya, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tetaplah bentuk pemberlakuan sepihak dari negara adidaya. Atas dasar itu, dirinya khawatir sikap unilateral tersebut akan mengganggu prinsip keadilan dan kesetaraan dalam perdagangan internasional.
"Pemberlakuan sepihak ini jika terus-menerus dilakukan sebagai instrumen oleh negara kuat, maka equality (kesetaraan) dan keadilannya tidak akan terjaga,” ujarnya.
Sementara di sisi lain, Said menilai tarif yang diberlakukan Amerika tersebut semata-mata bertujuan menambal defisit anggaran AS.
Namun, ia berpendapat kebijakan tersebut justru berpotensi merugikan rakyat Amerika sendiri karena dapat memicu kenaikan harga jual produk di pasar domestik mereka.
Walau begitu, Said tetap mengapresiasi upaya lobi-lobi yang telah dilakukan pemerintah Indonesia kepada Amerika.
"Mari kita ukur, seberapa besar dampaknya ketika tarif 19 persen ini diberlakukan. Kita belum tahu juga bagaimana negara-negara peers (setara), yang selama ini kita bisa surplus—katakanlah sampai tahun lalu 17 miliar dolar AS—dengan kenaikan itu kira-kira berapa sisa surplus kita. Itu harus dihitung juga oleh pemerintah," tuturnya.
Ia juga menyoroti minimnya peran lembaga-lembaga internasional seperti WTO dalam merespons kebijakan sepihak negara-negara besar.
Baca Juga: RI Hanya Berhasil Nego Tarif Trump 19 Persen, Kesepakatan yang Tidak Setara!
Negara Kuat Menindih
"Kalau seperti ini, artinya suhu politik ke depan tidak hanya di Amerika, kita juga akan selalu berhadapan dengan negara kuat yang menindih yang lemah atau berpendapatan menengah. Mudah-mudahan dengan Eropa bisa kita selesaikan dengan win-win solution," katanya.
Ia menilai bahwa saat ini, justru terjadi ketumpulan lembaga-lembaga perdagangan dunia yang seharusnya bisa berperan dalam memosisikan semua negara dalam kedudukan yang sejajar.
"Tapi kan WTO, IMF, World Bank, posisinya di mana hari ini? Saya kira ini kan semuanya Indonesia sama Amerika, Jepang sama Amerika. Ada 156 negara dipaksa bernegosiasi sendiri-sendiri, tidak bisa bersama-sama," katanya.
Presiden Prabowo Subianto bersyukur perundingan alot dengan Amerika Serikat (AS) mengenai pengenaan tarif impor yang dibebankan di Indonesia sebesar 32 persen, kini dapat turun.
Indonesia dan AS berhasil mencalai kesepakatan usai Prabowo bernegosiasi langsung dengan Presiden Donald Trump melalui sambungan telepon. Tarif yang sebelumnya sebesar 32 persen kini menjadi 19 persen.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 10 Bulan di Laut, 4000 Marinir di Kapal Induk USS Gerald Ford Harus Ngantri Buat BAB
- 7 Bedak Compact Powder Anti Luntur Bikin Glowing Seharian, Cocok Buat Kegiatan Outdoor
- Kecewa Warga Kaltim hingga Demo 21 April, Akademisi Ingatkan soal Kejadian Pati
- 7 Rekomendasi Lipstik Terbaik untuk Kondangan, Tetap On Point Dibawa Makan dan Minum
- Cari Mobil Bekas untuk Wanita? Ini 3 City Car Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
-
Gempa 7,5 M Guncang Jepang, Peringatan Tsunami hingga 3 Meter Dikeluarkan
-
Respons Santai Jokowi Soal Pernyataan JK: Saya Orang Kampung!
Terkini
-
Viral Kue Ulang Tahun Bongkar Skandal Toko Hantu di Pemesanan Lewat Ojek Online
-
Ritual Pengusiran Setan Berujung Maut, 2 Nyawa Melayang, Pelaku Bebas dari Hukuman
-
Bukan Sekadar Aturan, Hal Ini Jadi Tantangan Terberat UU PPRT di Lapangan
-
Tunggu Pramono Anung Pulang, Paripurna Ganti Ketua DPRD DKI Digelar 30 April
-
Mengapa Tawuran di Jakarta Tak Pernah Usai? Sosiolog: Mereka Butuh Didengarkan, Bukan Dikhotbahi
-
Mensos Gus Ipul Dorong Percepatan Pembangunan Sekolah Rakyat di Gorontalo dan Pagar Alam
-
Jalur Perdagangan Selat Hormuz Ditutup Donald Trump Membuat Posisi Diplomasi Iran Semakin Terjepit
-
Peduli Kesehatan Perempuan Indonesia, Pertamina Perluas Akses Deteksi Dini Kanker Payudara
-
RUU PPRT Dipercepat, Pemerintah Tegaskan Hak Pekerja Rumah Tangga
-
Kemnaker Salurkan Rp32,25 Miliar untuk Percepat Pemulihan Ekonomi di Sumut dan Aceh