Suara.com - Pemerintah didesak segera membuka hasil kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menegaskan masyarakat dan DPR RI berhak untuk mengetahui secara lengkap kesepakatan yang dicapai pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.
"Keterbukaan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga fondasi utama demokrasi ekonomi," kata Syafruddin saat dihubungi Suara.com dikutip Kamis (17/7/2025).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengenakan tarif impor 19 persen dari sebelumnya 32 persen kepada produk Indonesia yang memasuki negaranya.
Keputusan Trump itu merupakan hasil negosiasi antara kedua negara.
Namun demikian, kesepakatan itu dinilai Syafruddin, tidak setara. Sebab, pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus semua hambatan, baik tarif maupun non-tarif, yang selama ini menyulitkan produk-produk Amerika masuk ke pasar domestik.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berjanji akan membeli produk dari industri energi, pertanian, dan aviasi Amerika.
"Jika perjanjian ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi dan pengawasan legislatif, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa ini merupakan 'deal diam-diam' yang mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional," kata Syafruddin.
Menurutnya dengan memberikan akses kepada DPR dan masyarakat, akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus membuka ruang evaluasi yang konstruktif.
Baca Juga: Razman Ngadu ke Prabowo usai Dituntut 2 Tahun, Hotman Paris: Ngapain Presiden Urus Hal Receh
"Kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi diplomasi instan yang elitis dan tertutup," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga buka suara terkait kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai tarif impor.
Diketahui Presiden AS Donald Trump akhirnya memutuskan menurunkan pengenaan tarif impor yang dibebankan ke Indonesia dari sebelumnya 32 persen, kini sebesar 19 persen.
Keputusan itu diambil usai Trump bernegosiasi langsung dengan Prabowo melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Prabowo menanggapi pertanyaan awak media, apakah dirinya puas dengan hasil kesepakatan tersebut?
Menurut Prabowo, pengenaan tarif impor nol persen yang menandakan kepuasan. Meski begitu ia tidak secara gamblang menjawab puas atau tidak puas dengan pengenaan tarif impor 19 persen.
Berita Terkait
-
Bawa-Bawa Nama Prabowo, Istri Razman Bongkar Tekanan Hotman Paris di Sidang Pencemaran Nama Baik
-
Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
-
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru Masih Buram, Kapolri Percayakan Penyelidikan secara Ilmiah
-
Indonesia Kena Pajak 19%, Trump: Kami Dapat Akses Penuh Tembaga Tanpa Harus Bayar
Terpopuler
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 5 Serum Wardah untuk Mengurangi Flek Hitam dan Garis Halus pada Kulit Usia 40 Tahun
- Plt Gubri SF Hariyanto Diminta Segera Tetapkan Kepala Dinas Definitif
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Jadi Bos BI, Purbaya: Bagus, Saya Mendukung!
-
Rupiah Tembus Rp16.955, Menkeu Purbaya: Bukan Karena Isu Wamenkeu ke BI
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
Terkini
-
Kubu Nadiem akan Laporkan 3 Saksi ke KPK, Diduga Terima Duit Panas Chromebook, Siapa Mereka?
-
Wajah Baru Kolong Tol Angke: Usulan Pelaku Tawuran Disulap Jadi Skate Park Keren
-
Deretan 'Dosa' Bupati Pati Sudewo: Tantang Warga, Pajak 250 Persen, Kini Kena OTT KPK
-
Stop 'Main Aman', Legislator Gerindra Desak Negara Akhiri Konflik Agraria Permanen
-
Detik-detik Mencekam Polisi Rebut Kaki Ibu dari Cengkeraman Buaya 3 Meter di Tarakan
-
Panas! Pengacara Nadiem Protes Muka Mengejek Jaksa: Kalau Bikin Kacau Sidang, Kita Hobinya
-
Bripda Rio dan Satria Kumbara Jadi Tentara Bayaran Rusia, Menkum: Status WNI Otomatis Hilang
-
Bupati Pati, Sudewo Kena OTT KPK: Pemimpin yang Pernah Tantang Warganya Sendiri
-
Nadiem Makarim Bantah Pernah Balas Surat dari Google Soal Chromebook
-
Istana Jawab Ancaman Mogok: Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc di Meja Presiden Prabowo