Suara.com - Istana memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI dilaksanakan di Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat keputusan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto tersebut sudah tepat.
Jamiluddin mengatakan penetapan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan upacara kemerdekaan sudah tepat. Sebab, kata dia, Jakarta sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
"Karena itu, memang sudah sepantasnya upacara kemerdekaan utama (secara nasional) dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).
Sebaliknya, Jamiluddin menilai aneh bila upacara kemerdekaan justru tidak dilaksanakan di ibu kota.
Ia menyoroti pelaksanaan upacara kemerdekaan pada tahun lalu yang terkesan dipaksakan oleh Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya.
"Karena itu, akan terasa aneh bila upacara kemerdekaan secara nasional dilaksanakan bukan di ibu kota negara. Keanehan itu memang sudah terlihat kala Joko Widodo pada tahun 2024 memaksakan upacara kemerdekaan di IKN," kata Jamiluddin.
"Meskipun dalam UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotolan, acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan dapat dilaksanakan di ibu kota negara atau di luar ibu kota negara RI," sambung Jamiluddin.
Ia menegaskan kembali secara nasional upacara kemerdekaan sebaiknya dilaksanakan di ibu kota negara, sementara upacara yang sama di level yang lebih rendah dapat dilaksanakan di luar ibu kota negara RI.
Baca Juga: Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
"Jadi Presiden Prabowo Subianto kiranya sudah menempatkan upacara kemerdekaan secara proporsional. Prabowo tidak menempatkan upacara kemerdekaan untuk kepentingan dan ambisi pribadi, seperti sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2024," kata Jamiluddin.
Jamiluddin berpandangan pemilihan Jakarta ketimbang IKN sebagai tempat upacara kemerdekaan atas pertimbangan yang logis.
"Prabowo masih melihat Jakarta sebagai ibu kota negara sehingga paling layak dilaksanakan upacara kemerdekaan. Jadi, upacara kemerdekaan tidak lagi dilaksanakan di IKN bukan karena Pemerintahan Prabowo tidak konsen dengan IKN," ujar Jamiluddin.
"Pertimbangan utamanya kiranya pada patut tidak upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar ibukota negara. Selain itu, upacara kemerdekaan di IKN akan memperbesar anggaran. Hal itu kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo," kata Jamiluddin.
Berita Terkait
-
Skripsi Jokowi Diduga Mencontek Pidato Soenardi, Siapa Dia?
-
Cegah Kecurigaan Ada Deal 'Diam-diam', Hasil Kesepakatan Dagang dengan Trump Harus Dibuka ke Publik
-
Geger Ijazah Jokowi: Penggugat Tuding Hakim 'Takut', Jokowi Siap Buka Bukti di Pengadilan
-
5 Daftar Kebobrokan Jokowi saat Kuliah yang Diungkap Mantan Rektor UGM
-
Eks Rektor UGM Bongkar Sosok di Balik Skripsi Jokowi, Sebut Tak Pernah Diuji dan Rumor Pinjam Ijazah
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
-
Gempa M 4,2 Guncang Pacitan Terasa hingga Yogyakarta: 7 Orang Luka dan Sejumlah Bangunan Rusak
-
Hakim PN Depok Tertangkap Tangan Terima Ratusan Juta dari Swasta, KPK Lakukan OTT!
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
Terkini
-
Wamensos Salurkan Santunan Duka Korban Longsor Cisarua
-
Gegap Gempita Jakarta Sambut Imlek: Ada 'Kuda Raksasa' hingga Festival Barongsai di Sudirman-Thamrin
-
Wamensos Sebut Tragedi Siswa SD di NTT Alarm Keras, Program Sekolah Rakyat Jadi Kunci?
-
Terjerat Utang Judi Online, Pria di Boyolali Rampok Tetangga dan Bunuh Bocah 6 Tahun
-
Kartu BPJS Kesehatan PBI Tiba-tiba Nonaktif? Jangan Panik, Begini Cara Mudah Mengaktifkannya Kembali
-
Mahkamah Agung Konfirmasi Penangkapan Wakil Ketua PN Depok dalam OTT KPK
-
Sabu 1,04 Kg Gagal Edar di Kemayoran, Polda Metro Tangkap Sosok Perempuan Ini di Pinggir Jalan!
-
7 Fakta OTT KPK di Bea Cukai, Bos PT Blueray Jadi Buronan KPK!
-
7 Fakta Kasus Suap Restitusi Pajak KPP Banjarmasin yang Menjerat Mulyono
-
Kunjungi Istana, PM Albanese Diajak Prabowo Investasi Tambang Garap Nikel Hingga Emas