Suara.com - Istana memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI dilaksanakan di Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat keputusan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto tersebut sudah tepat.
Jamiluddin mengatakan penetapan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan upacara kemerdekaan sudah tepat. Sebab, kata dia, Jakarta sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
"Karena itu, memang sudah sepantasnya upacara kemerdekaan utama (secara nasional) dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).
Sebaliknya, Jamiluddin menilai aneh bila upacara kemerdekaan justru tidak dilaksanakan di ibu kota.
Ia menyoroti pelaksanaan upacara kemerdekaan pada tahun lalu yang terkesan dipaksakan oleh Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya.
"Karena itu, akan terasa aneh bila upacara kemerdekaan secara nasional dilaksanakan bukan di ibu kota negara. Keanehan itu memang sudah terlihat kala Joko Widodo pada tahun 2024 memaksakan upacara kemerdekaan di IKN," kata Jamiluddin.
"Meskipun dalam UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotolan, acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan dapat dilaksanakan di ibu kota negara atau di luar ibu kota negara RI," sambung Jamiluddin.
Ia menegaskan kembali secara nasional upacara kemerdekaan sebaiknya dilaksanakan di ibu kota negara, sementara upacara yang sama di level yang lebih rendah dapat dilaksanakan di luar ibu kota negara RI.
Baca Juga: Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
"Jadi Presiden Prabowo Subianto kiranya sudah menempatkan upacara kemerdekaan secara proporsional. Prabowo tidak menempatkan upacara kemerdekaan untuk kepentingan dan ambisi pribadi, seperti sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2024," kata Jamiluddin.
Jamiluddin berpandangan pemilihan Jakarta ketimbang IKN sebagai tempat upacara kemerdekaan atas pertimbangan yang logis.
"Prabowo masih melihat Jakarta sebagai ibu kota negara sehingga paling layak dilaksanakan upacara kemerdekaan. Jadi, upacara kemerdekaan tidak lagi dilaksanakan di IKN bukan karena Pemerintahan Prabowo tidak konsen dengan IKN," ujar Jamiluddin.
"Pertimbangan utamanya kiranya pada patut tidak upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar ibukota negara. Selain itu, upacara kemerdekaan di IKN akan memperbesar anggaran. Hal itu kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo," kata Jamiluddin.
Berita Terkait
-
Skripsi Jokowi Diduga Mencontek Pidato Soenardi, Siapa Dia?
-
Cegah Kecurigaan Ada Deal 'Diam-diam', Hasil Kesepakatan Dagang dengan Trump Harus Dibuka ke Publik
-
Geger Ijazah Jokowi: Penggugat Tuding Hakim 'Takut', Jokowi Siap Buka Bukti di Pengadilan
-
5 Daftar Kebobrokan Jokowi saat Kuliah yang Diungkap Mantan Rektor UGM
-
Eks Rektor UGM Bongkar Sosok di Balik Skripsi Jokowi, Sebut Tak Pernah Diuji dan Rumor Pinjam Ijazah
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 4 HP Flagship Turun Harga di Penghujung Tahun 2025, Ada iPhone 16 Pro!
- 5 Moisturizer Murah yang Mencerahkan Wajah untuk Ibu Rumah Tangga
Pilihan
-
Bank Sumsel Babel Dorong CSR Berkelanjutan lewat Pemberdayaan UMKM di Sembawa Color Run 2025
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
Terkini
-
Nasib 8 ABK di Ujung Tanduk, Kapal Terbakar di Lampung, Tim SAR Sisir Lautan
-
30 Tahun Jadi TPS, Lahan Tiba-tiba Diklaim Pribadi, Warga Pondok Kelapa 'Ngamuk' Robohkan Pagar
-
Baju Basah Demi Sekolah, Curhat Pilu Siswa Nias Seberangi Sungai Deras di Depan Wapres Gibran
-
Mubes NU Tegaskan Konflik Internal Tanpa Campur Pemerintah, Isu Daftarkan SK ke Kemenkum Mencuat
-
Percepat Pemulihan Pascabencana, Mendagri Instruksikan Pendataan Hunian Rusak di Tapanuli Utara
-
Jabotabek Mulai Ditinggalkan, Setengah Juta Kendaraan 'Eksodus' H-5 Natal
-
Mubes Warga NU Keluarkan 9 Rekomendasi: Percepat Muktamar Hingga Kembalikan Tambang ke Negara
-
BNI Bersama BUMN Peduli Hadir Cepat Salurkan Bantuan Nyata bagi Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Relawan BNI Bergabung dalam Aksi BUMN Peduli, Dukung Pemulihan Warga Terdampak Bencana di Aceh
-
Pakar Tolak Keras Gagasan 'Maut' Bahlil: Koalisi Permanen Lumpuhkan Demokrasi!