Suara.com - Istana memastikan pelaksanaan upacara HUT ke-80 RI dilaksanakan di Jakarta, bukan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, melihat keputusan pemerintahan Prsiden Prabowo Subianto tersebut sudah tepat.
Jamiluddin mengatakan penetapan Jakarta sebagai lokasi penyelenggaraan upacara kemerdekaan sudah tepat. Sebab, kata dia, Jakarta sampai saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara.
"Karena itu, memang sudah sepantasnya upacara kemerdekaan utama (secara nasional) dilaksanakan di ibu kota negara Jakarta," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Kamis (17/7/2025).
Sebaliknya, Jamiluddin menilai aneh bila upacara kemerdekaan justru tidak dilaksanakan di ibu kota.
Ia menyoroti pelaksanaan upacara kemerdekaan pada tahun lalu yang terkesan dipaksakan oleh Joko Widodo di akhir masa kepemimpinannya.
"Karena itu, akan terasa aneh bila upacara kemerdekaan secara nasional dilaksanakan bukan di ibu kota negara. Keanehan itu memang sudah terlihat kala Joko Widodo pada tahun 2024 memaksakan upacara kemerdekaan di IKN," kata Jamiluddin.
"Meskipun dalam UU RI No. 9 Tahun 2010 tentang Keprotolan, acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan dapat dilaksanakan di ibu kota negara atau di luar ibu kota negara RI," sambung Jamiluddin.
Ia menegaskan kembali secara nasional upacara kemerdekaan sebaiknya dilaksanakan di ibu kota negara, sementara upacara yang sama di level yang lebih rendah dapat dilaksanakan di luar ibu kota negara RI.
Baca Juga: Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
"Jadi Presiden Prabowo Subianto kiranya sudah menempatkan upacara kemerdekaan secara proporsional. Prabowo tidak menempatkan upacara kemerdekaan untuk kepentingan dan ambisi pribadi, seperti sudah dilakukan di era pemerintahan Jokowi pada tahun 2024," kata Jamiluddin.
Jamiluddin berpandangan pemilihan Jakarta ketimbang IKN sebagai tempat upacara kemerdekaan atas pertimbangan yang logis.
"Prabowo masih melihat Jakarta sebagai ibu kota negara sehingga paling layak dilaksanakan upacara kemerdekaan. Jadi, upacara kemerdekaan tidak lagi dilaksanakan di IKN bukan karena Pemerintahan Prabowo tidak konsen dengan IKN," ujar Jamiluddin.
"Pertimbangan utamanya kiranya pada patut tidak upacara kemerdekaan dilaksanakan di luar ibukota negara. Selain itu, upacara kemerdekaan di IKN akan memperbesar anggaran. Hal itu kiranya tak sejalan dengan kebijakan efisiensi yang diambil Prabowo," kata Jamiluddin.
Berita Terkait
-
Skripsi Jokowi Diduga Mencontek Pidato Soenardi, Siapa Dia?
-
Cegah Kecurigaan Ada Deal 'Diam-diam', Hasil Kesepakatan Dagang dengan Trump Harus Dibuka ke Publik
-
Geger Ijazah Jokowi: Penggugat Tuding Hakim 'Takut', Jokowi Siap Buka Bukti di Pengadilan
-
5 Daftar Kebobrokan Jokowi saat Kuliah yang Diungkap Mantan Rektor UGM
-
Eks Rektor UGM Bongkar Sosok di Balik Skripsi Jokowi, Sebut Tak Pernah Diuji dan Rumor Pinjam Ijazah
Terpopuler
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 17 Oktober: Klaim 16 Ribu Gems dan Pemain 110-113
- Jepang Berencana Keluar dari AFC, Timnas Indonesia Bakal Ikuti Jejaknya?
- Daftar HP Xiaomi yang Terima Update HyperOS 3 di Oktober 2025, Lengkap Redmi dan POCO
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- 7 Fakta Nusakambangan, Penjara di Jawa Tengah yang Dihuni Ammar Zoni: Dijuluki Pulau Kematian
Pilihan
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
Terkini
-
Drama Tangis di Gang Royal! 3 PSK Kena Razia, Ngaku Jualan Kopi Padahal Kepergok di Kamar
-
Setahun Pemerintahan Prabowo, Pengamat Kasih Nilai Enam
-
Pengamat Sarankan Pramono Bangun Rusun di Blok M: Bakal Diminati Gen Z
-
Tak Hanya Prabowo, Adik Kandung Hashim Djojohadikusumo Juga Ditawari Sogokan Nyaris Rp25 Triliun
-
Diungkap Hasyim, Prabowo Mau Disogok Rp16,5 Triliun dari 'Orang Nekat'
-
Bakal Gelar Ratas di Kertanagara, Prabowo Panggil Mendikti Lagi Bahas Hal Ini
-
Presma UIN Alauddin: Prabowo Serius Tegakkan Hukum dengan Reformasi Sistemik
-
Libatkan Pemerintah Pusat, Pramono Bakal Bentuk Satgas Pembenahan Kota Tua
-
BRIN Temukan Mikroplastik dalam Hujan, Pemprov DKI: Ini Alarm Lingkungan
-
Demi Kota Tua Hidup, Kampus IKJ Bakal Dipindahkan Gubernur Pramono dari TIM Cikini