Suara.com - Pemerintah didesak segera membuka hasil kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menegaskan masyarakat dan DPR RI berhak untuk mengetahui secara lengkap kesepakatan yang dicapai pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.
"Keterbukaan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga fondasi utama demokrasi ekonomi," kata Syafruddin saat dihubungi Suara.com dikutip Kamis (17/7/2025).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengenakan tarif impor 19 persen dari sebelumnya 32 persen kepada produk Indonesia yang memasuki negaranya.
Keputusan Trump itu merupakan hasil negosiasi antara kedua negara.
Namun demikian, kesepakatan itu dinilai Syafruddin, tidak setara. Sebab, pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus semua hambatan, baik tarif maupun non-tarif, yang selama ini menyulitkan produk-produk Amerika masuk ke pasar domestik.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berjanji akan membeli produk dari industri energi, pertanian, dan aviasi Amerika.
"Jika perjanjian ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi dan pengawasan legislatif, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa ini merupakan 'deal diam-diam' yang mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional," kata Syafruddin.
Menurutnya dengan memberikan akses kepada DPR dan masyarakat, akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus membuka ruang evaluasi yang konstruktif.
Baca Juga: Razman Ngadu ke Prabowo usai Dituntut 2 Tahun, Hotman Paris: Ngapain Presiden Urus Hal Receh
"Kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi diplomasi instan yang elitis dan tertutup," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga buka suara terkait kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai tarif impor.
Diketahui Presiden AS Donald Trump akhirnya memutuskan menurunkan pengenaan tarif impor yang dibebankan ke Indonesia dari sebelumnya 32 persen, kini sebesar 19 persen.
Keputusan itu diambil usai Trump bernegosiasi langsung dengan Prabowo melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Prabowo menanggapi pertanyaan awak media, apakah dirinya puas dengan hasil kesepakatan tersebut?
Menurut Prabowo, pengenaan tarif impor nol persen yang menandakan kepuasan. Meski begitu ia tidak secara gamblang menjawab puas atau tidak puas dengan pengenaan tarif impor 19 persen.
Berita Terkait
-
Bawa-Bawa Nama Prabowo, Istri Razman Bongkar Tekanan Hotman Paris di Sidang Pencemaran Nama Baik
-
Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
-
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru Masih Buram, Kapolri Percayakan Penyelidikan secara Ilmiah
-
Indonesia Kena Pajak 19%, Trump: Kami Dapat Akses Penuh Tembaga Tanpa Harus Bayar
Terpopuler
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- PP THR dan Gaji 13 Tahun 2026 Diumumkan, Ini Jadwal Cair dan Rincian Lengkapnya
- Selat Hormuz Milik Siapa? Jalur Sempit Banyak Negara Tapi Iran Bisa Buka Tutup Aksesnya
Pilihan
-
Iran Tutup Pintu Negosiasi, Dubes: Kami Bereskan Musuh di Medan Perang
-
Fatwa Ayatollah Ali Khamenei soal Senjata Nuklir: Haram!
-
KPK Ungkap ART Fadia Arafiq Jadi Direktur PT RNB, Diduga Alat Korupsi Rp13,7 Miliar
-
Dua Hari Lalu Dinyatakan Gugur, Eks Presiden Iran Ahmadinejad Masih Hidup
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
Terkini
-
Berlumur Lumpur ke Pengadilan: Mengapa Masyarakat Adat Malind Menggugat Proyek Jalan PSN di Merauke?
-
Kemenag Cairkan Tunjangan Profesi Guru Madrasah Secara Bertahap Mulai Pekan Ini
-
Bareskrim Polri Kembali Periksa Pandji Pragiwaksono Terkait Kasus Toraja Senin Depan!
-
Sisi Gelap Fast Fashion: Industri Fesyen Penyumbang 10 Persen Emisi Global, Apa yang Bisa Dilakukan?
-
Waspadai Sikap Ngawur Donald Trump, Pakar UGM Sarankan Diplomasi Halus Terkait Ide Keluar dari BoP
-
Ikut Terima Uang, Suami dan Anak Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Akan Dipanggil KPK
-
AHY Bicara ke Gen Z: Kota Boleh Global, Tapi Harus Tetap Berakar pada Identitas Lokal
-
Investasi Emas Digital Kian Diminati Generasi Muda, Pegadaian Perkuat Layanan Lewat Integrasi PRIMA
-
Gejolak Timur Tengah Jadi Sorotan! IKA-PMII Undang Wamenkeu Bahas Dampak Ekonomi Nasional
-
Minta RI Keluar dari BoP Bentukan Trump, Anies Singgung Pelopornya Melanggar Hukum Internasional