Suara.com - Pemerintah didesak segera membuka hasil kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menegaskan masyarakat dan DPR RI berhak untuk mengetahui secara lengkap kesepakatan yang dicapai pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.
"Keterbukaan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga fondasi utama demokrasi ekonomi," kata Syafruddin saat dihubungi Suara.com dikutip Kamis (17/7/2025).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengenakan tarif impor 19 persen dari sebelumnya 32 persen kepada produk Indonesia yang memasuki negaranya.
Keputusan Trump itu merupakan hasil negosiasi antara kedua negara.
Namun demikian, kesepakatan itu dinilai Syafruddin, tidak setara. Sebab, pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus semua hambatan, baik tarif maupun non-tarif, yang selama ini menyulitkan produk-produk Amerika masuk ke pasar domestik.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berjanji akan membeli produk dari industri energi, pertanian, dan aviasi Amerika.
"Jika perjanjian ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi dan pengawasan legislatif, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa ini merupakan 'deal diam-diam' yang mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional," kata Syafruddin.
Menurutnya dengan memberikan akses kepada DPR dan masyarakat, akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus membuka ruang evaluasi yang konstruktif.
Baca Juga: Razman Ngadu ke Prabowo usai Dituntut 2 Tahun, Hotman Paris: Ngapain Presiden Urus Hal Receh
"Kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi diplomasi instan yang elitis dan tertutup," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga buka suara terkait kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai tarif impor.
Diketahui Presiden AS Donald Trump akhirnya memutuskan menurunkan pengenaan tarif impor yang dibebankan ke Indonesia dari sebelumnya 32 persen, kini sebesar 19 persen.
Keputusan itu diambil usai Trump bernegosiasi langsung dengan Prabowo melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Prabowo menanggapi pertanyaan awak media, apakah dirinya puas dengan hasil kesepakatan tersebut?
Menurut Prabowo, pengenaan tarif impor nol persen yang menandakan kepuasan. Meski begitu ia tidak secara gamblang menjawab puas atau tidak puas dengan pengenaan tarif impor 19 persen.
Berita Terkait
-
Bawa-Bawa Nama Prabowo, Istri Razman Bongkar Tekanan Hotman Paris di Sidang Pencemaran Nama Baik
-
Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
-
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru Masih Buram, Kapolri Percayakan Penyelidikan secara Ilmiah
-
Indonesia Kena Pajak 19%, Trump: Kami Dapat Akses Penuh Tembaga Tanpa Harus Bayar
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Sahroni Ditemukan Tewas, Dikubur Bersama 4 Anggota Keluarganya di Halaman Belakang Rumah
- Link Resmi Template Brave Pink Hero Green Lovable App, Tren Ubah Foto Jadi Pink Hijau
- Penuhi Tuntutan Demonstran, Ketua DPRA Setuju Aceh Pisah dari Indonesia
- Presiden Prabowo Tunjuk AHY sebagai Wakilnya ke China, Gibran ke Mana?
Pilihan
-
Maulid Nabi Muhammad SAW: Amalkan 3 Doa Ini, Raih Syafaat Rasulullah di Hari Spesial
-
Video Ibu Jilbab Pink Maki-maki Prabowo dan Minta Anies Jadi Presiden: Deepfake?
-
Bisnis Riza Chalid Apa Saja? Sosok Koruptor Berjulukan The Gasoline Godfather
-
ASI Itu Bodyguard, Vaksin Itu Sniper: Kenapa Bayi Butuh Dua-duanya, Bukan Cuma Salah Satunya!
-
5 Rekomendasi HP Murah Baterai Awet di Bawah Rp 2 juta, Tahan Seharian! Terbaik September 2025
Terkini
-
Pesan Prabowo yang Mampu Redam Kericuhan Banjir Pujian dari Golkar
-
Aksi Kamisan di Istana Negara Pasca-Demo Besar
-
Video Lawas Deddy Sitorus jadi Bahan Politisasi, Ini Kata Analis
-
Nadiem Bisa Lolos? Mahfud MD Temukan 1 Kesalahan Fatal di Kasusnya
-
Babak Baru Kasus Delpedro: Polisi Geledah Kantor Lokataru dan Apartemen Keluarga
-
Dudung Abdurachman Buka Suara Soal Darurat Militer: "Tahapannya Panjang!
-
Babak Baru Nadiem Makarim: Sudah Tersangka di Kejagung, Kini Dibayangi Status Tersangka dari KPK
-
Puan Maharani Pimpin Reformasi DPR; Gebrakan Awal, Tuntutan Publik Menyusul?
-
SOS! Keluarga Indonesia Kehilangan Sentuhan? Ini Jurus Ampuh Menko PMK Selamatkan Generasi dari AI
-
CEK FAKTA: Rumah Ahmad Sahroni di Bandung Dibakar Massa?