Suara.com - Pemerintah didesak segera membuka hasil kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat.
Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menegaskan masyarakat dan DPR RI berhak untuk mengetahui secara lengkap kesepakatan yang dicapai pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat.
"Keterbukaan bukan hanya bentuk pertanggungjawaban, tetapi juga fondasi utama demokrasi ekonomi," kata Syafruddin saat dihubungi Suara.com dikutip Kamis (17/7/2025).
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan mengenakan tarif impor 19 persen dari sebelumnya 32 persen kepada produk Indonesia yang memasuki negaranya.
Keputusan Trump itu merupakan hasil negosiasi antara kedua negara.
Namun demikian, kesepakatan itu dinilai Syafruddin, tidak setara. Sebab, pemerintah Indonesia berkomitmen menghapus semua hambatan, baik tarif maupun non-tarif, yang selama ini menyulitkan produk-produk Amerika masuk ke pasar domestik.
Selain itu, pemerintah Indonesia juga berjanji akan membeli produk dari industri energi, pertanian, dan aviasi Amerika.
"Jika perjanjian ini disusun dan disahkan tanpa partisipasi dan pengawasan legislatif, maka wajar jika muncul kecurigaan bahwa ini merupakan 'deal diam-diam' yang mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional," kata Syafruddin.
Menurutnya dengan memberikan akses kepada DPR dan masyarakat, akan memperkuat legitimasi kebijakan sekaligus membuka ruang evaluasi yang konstruktif.
Baca Juga: Razman Ngadu ke Prabowo usai Dituntut 2 Tahun, Hotman Paris: Ngapain Presiden Urus Hal Receh
"Kepentingan publik tidak boleh dikorbankan demi diplomasi instan yang elitis dan tertutup," ujarnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo juga buka suara terkait kesepakatan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai tarif impor.
Diketahui Presiden AS Donald Trump akhirnya memutuskan menurunkan pengenaan tarif impor yang dibebankan ke Indonesia dari sebelumnya 32 persen, kini sebesar 19 persen.
Keputusan itu diambil usai Trump bernegosiasi langsung dengan Prabowo melalui sambungan telepon.
Sementara itu, Prabowo menanggapi pertanyaan awak media, apakah dirinya puas dengan hasil kesepakatan tersebut?
Menurut Prabowo, pengenaan tarif impor nol persen yang menandakan kepuasan. Meski begitu ia tidak secara gamblang menjawab puas atau tidak puas dengan pengenaan tarif impor 19 persen.
"Ya kalau puas ya nol persen," kata Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (16/7/2025).
Berita Terkait
-
Bawa-Bawa Nama Prabowo, Istri Razman Bongkar Tekanan Hotman Paris di Sidang Pencemaran Nama Baik
-
Indonesia Sepakat Belanja Besar-besaran Produk AS, Bagaimana Nasib Program Hilirisasi?
-
Misteri Kematian Diplomat Arya Daru Masih Buram, Kapolri Percayakan Penyelidikan secara Ilmiah
-
Indonesia Kena Pajak 19%, Trump: Kami Dapat Akses Penuh Tembaga Tanpa Harus Bayar
Terpopuler
- Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Seminar KAGAMA HSE UGM 2026: Babak Baru AMDAL, Transisi Jadi 'GPS' Kehidupan
-
Dari Tanah Suci ke Kursi Tersangka: Melihat Kejatuhan Dadan Hindayana dalam 48 Jam
-
Kasus Andrie Yunus dan Siswa Medan Jadi Bukti Peradilan Militer Gagal Beri Keadilan Korban
-
Siap Buka-bukaan! Sony Sanjaya Ajukan JC, Seret Nama-nama Besar di Pusaran Korupsi MBG
-
Isu Reshuffle Menkeu Purbaya Memanas, Mensesneg: Fokus Kita Sinergi, Bukan Ganti Orang!
-
Ahmad Luthfi Antarkan Jawa Tengah Raih Penghargaan Pengendalian Inflasi dari Kemendagri
-
Siap Bahas Revisi UU Pemilu, Komisi II DPR Bakal Safari Minta Masukan Partai Politik
-
AJI dan PBHI Soroti Batalyon Teritorial Pembangunan: Demokrasi Dipersempit, Pers Terancam Dibungkam
-
Istana Jadwalkan Pelantikan Pimpinan BGN Nanik S Deyang Dkk Pekan Depan
-
Prasetyo Hadi Ungkap Alasan Prabowo Pilih Nanik S Deyang Pimpin BGN