Di satu sisi, pemerintah kekurangan guru untuk program rintisan seperti Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, ribuan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru masih berjuang di jalan terjal untuk mendapatkan pengakuan dan status yang layak melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Faktanya, banyak guru honorer menghadapi berbagai kendala sistemik:
Pendapatan di Bawah Upah Minimum: Sebagian besar guru honorer masih menerima gaji yang jauh dari layak, seringkali dibayarkan per tiga bulan.
Ketidakpastian Karier: Tanpa status kepegawaian yang jelas, mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, jaminan hari tua, dan jenjang karier yang pasti.
Kendala Birokrasi PPPK: Proses pengangkatan menjadi PPPK masih sarat masalah.
Mulai dari pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, hingga kasus guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun tidak terdata di database BKN, sehingga kesempatan mereka untuk diangkat menjadi sirna.
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan.
Negara butuh guru berdedikasi, namun para guru yang sudah membuktikan dedikasinya selama ini justru dibiarkan berjuang sendiri dalam labirin birokrasi.
Baca Juga: BSU 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Statusmu Sekarang! Jangan Sampai Ketinggalan Info Penting Ini
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Mengisi Kekosongan
Gus Ipul menyebut bahwa selain guru, ada juga kendala teknis lain di Sekolah Rakyat, seperti "salurannya nggak lancar, tempat cucinya kurang besar."
Hal ini menggarisbawahi bahwa menempatkan seorang guru di sekolah baru bukan hanya soal mengisi formasi kosong.
Ini adalah tentang membangun sebuah ekosistem yang mendukung.
Guru membutuhkan lebih dari sekadar gaji; mereka butuh fasilitas yang memadai, akses untuk pengembangan diri, dan rasa aman dalam menjalankan tugas mulianya.
Program PPPK adalah langkah awal yang baik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, namun eksekusinya harus diperbaiki secara menyeluruh.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik
-
Hadirkan Raisa hingga Yura Yunita, Pagelaran Sabang Merauke 2026 Siap Guncang Indonesia Arena!