Di satu sisi, pemerintah kekurangan guru untuk program rintisan seperti Sekolah Rakyat.
Di sisi lain, ribuan guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru masih berjuang di jalan terjal untuk mendapatkan pengakuan dan status yang layak melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Faktanya, banyak guru honorer menghadapi berbagai kendala sistemik:
Pendapatan di Bawah Upah Minimum: Sebagian besar guru honorer masih menerima gaji yang jauh dari layak, seringkali dibayarkan per tiga bulan.
Ketidakpastian Karier: Tanpa status kepegawaian yang jelas, mereka kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan, jaminan hari tua, dan jenjang karier yang pasti.
Kendala Birokrasi PPPK: Proses pengangkatan menjadi PPPK masih sarat masalah.
Mulai dari pemerintah daerah yang tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan, hingga kasus guru yang sudah mengabdi belasan tahun namun tidak terdata di database BKN, sehingga kesempatan mereka untuk diangkat menjadi sirna.
Kondisi ini menciptakan sebuah ironi yang menyakitkan.
Negara butuh guru berdedikasi, namun para guru yang sudah membuktikan dedikasinya selama ini justru dibiarkan berjuang sendiri dalam labirin birokrasi.
Baca Juga: BSU 2025 Cair Rp600 Ribu, Cek Statusmu Sekarang! Jangan Sampai Ketinggalan Info Penting Ini
Membangun Ekosistem, Bukan Sekadar Mengisi Kekosongan
Gus Ipul menyebut bahwa selain guru, ada juga kendala teknis lain di Sekolah Rakyat, seperti "salurannya nggak lancar, tempat cucinya kurang besar."
Hal ini menggarisbawahi bahwa menempatkan seorang guru di sekolah baru bukan hanya soal mengisi formasi kosong.
Ini adalah tentang membangun sebuah ekosistem yang mendukung.
Guru membutuhkan lebih dari sekadar gaji; mereka butuh fasilitas yang memadai, akses untuk pengembangan diri, dan rasa aman dalam menjalankan tugas mulianya.
Program PPPK adalah langkah awal yang baik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi, namun eksekusinya harus diperbaiki secara menyeluruh.
Program mulia seperti Sekolah Rakyat membutuhkan fondasi yang kokoh, dan fondasi itu adalah guru yang sejahtera dan dihargai.
Jika masalah mendasar ini terus diabaikan, program pendidikan sebagus apapun hanya akan menjadi menara gading yang rapuh.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang
-
Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang
-
Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA
-
Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah
-
Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?
-
Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!
-
Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat
-
Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan
-
Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai
-
Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi