Suara.com - Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka mewanti-wanti para penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU BPJS Ketenagakerjaan agar tidak menggunakan dana tersebut untuk judi online (Judol).
Gibran menegaskan, jika penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan menggunakan uang bantuan tersebut untuk judol dapat dilacak melalui rekening penerima.
Hal tersebut diungkapkan Gibran saat meninjau penyeluran BSU di Kantor Pos Indonesia Cabang Boyolali, Jawa Tengah, Jumat, 18 Juli 2025.
Putra sulung Presiden Jokowi ini berpesan agar dana BSU sebesar Rp600 ribu per orang untuk dua bulan itu bisa digunakan untuk kegiatan produktif, seperti membeli perlengkapan sekolah hingga sembako.
"Saya yakin di sini tidak ada satu pun yang menggunakan BSU atau bantuan apa pun untuk judol. Jangan sampai ya Bapak, Ibu ya. Mau pakai duit pribadi, mau pakai duit PKH, BSU, jangan ada, jangan ada," kata Wapres dilansir dari ANTARA.
Menurutnya, para penerima BSU pastinya sudah sadar soal penggunaan bantuan yang diberikan untuk keperluan sehari-hari dan kegiatan produktif lainnya.
Meski demikian, jika terbukti ada penerima BSU yang nekat menggunakannya untuk judol, pemerintah bakal memberlakukan mekanisme hukum.
Kata dia, pemerintah melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dapat menelusuri dan melacak rekening penerima BSU jika terdapat aktivitas judol.
"Saya tekankan kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti itu pasti bisa kita trace (lacak) rekeningnya, PPATK mohon kerja samanya, Komdigi juga," kata Wapres.
Baca Juga: Wapres Gibran: PPATK Mohon Kerja Samanya
Bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah ini diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300 ribu per bulan untuk dua bulan yang dibayarkan sekaligus sehingga total yang diterima penerima manfaat sebesar Rp600 ribu.
Menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, penyaluran BSU hingga kini telah mencapai setidaknya 86 persen dari total sekitar 15 juta penerima.
Saat meninjau penyaluran BSU, Wapres Gibran didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma'ruf, dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. (ANTARA)
Berita Terkait
-
Wapres Gibran: PPATK Mohon Kerja Samanya
-
Analis Ungkap Alasan Jokowi Pilih PSI: Tak Punya Opsi Lain dan Demi Jaga Pengaruh di Era Prabowo?
-
Manuver Politik Jokowi Jadi Bumerang? Pengamat Sebut Gibran Terbebani dan Terlihat Dimomong Ayahnya
-
Rocky Gerung Bongkar Alasan Mengejutkan Prabowo Pilih Diam Saat Gibran Terancam Dimakzulkan!
-
Gibran Mengaku Ditertawakan Gara-gara Kemenyan? Benarkah Bahan Baku Parfum Kelas Dunia?
Terpopuler
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- Tak Perlu Mahal! Ini 3 Mobil Bekas Keluarga yang Keren dan Nyaman
- Dapat Status Pegawai BUMN, Apa Saja Tugas Manajer Koperasi Merah Putih?
- 5 HP Xiaomi yang Awet Dipakai Bertahun-tahun, Performa Tetap Mantap
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
Pilihan
-
Iran Tutup Lagi Selat Hormuz, IRGC: Amerika Serikat Perompak!
-
Selat Hormuz Kembali Ditutup? Iran Dituding Tembak Kapal Tanker di Dekat Oman
-
BREAKING NEWS! Iran Resmi Buka Blokade Selat Hormuz Sepenuhnya
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
Terkini
-
Pemerintah Diminta Transparan, Kerja Sama Pertahanan RI-AS Untungnya Apa?
-
Dugaan Skandal Aset Sitaan Rp40 Miliar, Jaksa Watch Laporkan Kejati Jambi ke KPK
-
Hasto PDIP: Kritik ke Jokowi Dulu Ternyata Benar, Prabowo Jangan Antikritik
-
BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan
-
Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya
-
Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan
-
Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok
-
Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung
-
PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila
-
Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana