Suara.com - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus mengawal karier politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, dinilai menjadi pedang bermata dua.
Alih-alih mengamankan posisi sang wakil presiden terpilih, manuver Jokowi justru dianggap menjadi beban yang membuat Gibran terlihat tidak mandiri.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, Gibran yang minim pengalaman masih sangat bergantung pada bayang-bayang kekuasaan ayahnya, sebuah kondisi yang dieksploitasi oleh Jokowi namun berpotensi menjadi bumerang.
Yunarto menyoroti bagaimana Jokowi masih sering pasang badan untuk Gibran, bahkan untuk isu-isu yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Gibran dan timnya.
Salah satu contoh paling gamblang adalah ketika Jokowi ikut angkat bicara mengenai isu pemakzulan Gibran.
Menurut Yunarto, respons Jokowi tersebut justru merugikan citra politik Gibran.
Hal itu seolah mengonfirmasi bahwa Gibran masih perlu "diasuh" dalam menghadapi kerasnya pertarungan politik di level elite.
"Tindakan Jokowi yang masih membela atau mengomentari isu terkait Gibran (seperti isu pemakzulan) justru membebani Gibran dan membuatnya terlihat masih 'dimomong' oleh ayahnya," tegas Yunarto dalam sebuah podcast Gaspol yang diungkap di YouTube dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Lebih dalam, Yunarto menganalisis bahwa manuver komunikasi Jokowi ini bukanlah untuk konsumsi publik atau netizen semata. Pernyataan seperti soal pemakzulan adalah "satu paket" merupakan sinyal keras yang sengaja dikirimkan kepada para elite politik.
Baca Juga: Curiga Eks Rektor UGM Mendadak Cabut Ucapan soal Ijazah Jokowi, Refly Harun: Berbohong atau Diancam?
"Naluri Jokowi sebagai seorang ayah dan politisi ulung mendorongnya untuk tetap melakukan 'jap-jap kecil' meskipun sudah tidak menjadi 'petinju' aktif, yang ditujukan bukan untuk netizen melainkan untuk elit politik," jelasnya.
Pesan di baliknya bisa dibaca sebagai sebuah peringatan: "Jangan main-main dengan Gibran, karena yang kalian hadapi adalah saya (Jokowi)."
Ini adalah cara Jokowi untuk memastikan pengaruhnya tetap relevan dan Gibran tetap aman di lingkar kekuasaan.
Namun, di sinilah letak masalah yang lebih besar. Yunarto menyebut fenomena ini sebagai puncak dari "miskalkulasi politik" yang telah dilakukan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir.
"Mas Toto berpendapat bahwa Jokowi mengalami miskalkulasi politik, bukan hanya terkait hubungannya dengan PDIP, tetapi juga karena meninggalkan orang-orang yang mendukungnya sejak awal dengan kepentingan yang lebih sedikit," ungkap Yunarto.
Miskalkulasi ini, menurutnya, bereskalasi ketika Jokowi mendorong Gibran menjadi cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
Terkini
-
Megawati Terima Dubes Jerman, Bahas Geopolitik hingga Warisan Konferensi Asia Afrika
-
Kasus Andrie Yunus Dinilai Bergantung pada Political Will Prabowo
-
Berkas Perkara Sudah di Pengadilan, Komnas HAM Desak Polri Lanjutkan Penyidikan Kasus Andrie Yunus
-
4 Laporan Dasco ke Prabowo Usai Presiden Lakukan Diplomasi ke Prancis dan Rusia
-
Tolak Damai! Tersangka Roy Suryo Cs Pilih Bertarung di Pengadilan Kasus Ijazah Jokowi
-
Meski SP3 Rismon Terbit, Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ijazah Jokowi Belum Selesai
-
Menhut Ungkap Strategi Baru Penguatan Pasar Karbon Nasional,
-
Izin Periksa Pelaku Tak Kunjung Turun, TNI Halangi Langkah Komnas HAM Usut Teror Aktivis KontraS?
-
Marak Pejabat Korupsi Gegara Biaya Politik Mahal, KPK Usul Reformasi Pembiayaan Kampanye
-
103 Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Resmi Diumumkan, Ini Daftar Lengkapnya