Suara.com - Keberhasilan Presiden Prabowo Subianto melobi Amerika Serikat (AS) untuk menurunkan tarif impor produk Indonesia secara drastis menuai pujian dari kabinet.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut pencapaian ini sebagai bukti kapasitas negosiasi Prabowo yang luar biasa, setelah tarif berhasil ditekan dari 32% menjadi 19%.
Menurut Bahlil, keberhasilan menekan tarif impor AS merupakan buah dari kemampuan diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi yang dimiliki oleh Presiden Prabowo.
Pujian ini disampaikan langsung menyusul kesepakatan dagang baru antara Indonesia dan AS.
"Ini merupakan sebuah kemampuan negosiasi di atas rata-rata yang dimiliki oleh Bapak Presiden Prabowo," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).
Penurunan tarif menjadi 19% ini disebut-sebut sebagai yang terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya, menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kompetitif di pasar Amerika.
Prabowo Akui Trump
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto mengakui bahwa proses perundingan dengan mantan Presiden AS Donald Trump bukanlah perkara mudah.
Ia menggambarkan Trump sebagai lawan bicara yang tangguh dalam negosiasi.
Baca Juga: Pastikan Ekspor Tembaga ke AS Hasil Hilirisasi, Bahlil: Sesuai Aturan Negara Kita
“Saya tetap nego. Saya katakan, beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga,” ujar Prabowo saat ditemui di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Prabowo menambahkan, hubungan dagang antarnegara bersifat dinamis dan harus terus dibangun melalui komunikasi yang intens.
“Ya, kita terus akan, namanya hubungan dagang, terus-menerus kita negosiasi,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Trump mengumumkan melalui platform Truth Social pada Selasa, (15/7/2025) telah mencapai kesepakatan dengan Indonesia terkait penghapusan tarif oleh Indonesia terhadap ekspor dari AS alias 100%.
Sebaliknya, AS akan menurunkan tarif impor dari Indonesia menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.
Trump juga mengklaim bahwa kesepakatan ini telah 'diselesaikan.'
Tag
Berita Terkait
-
Pastikan Ekspor Tembaga ke AS Hasil Hilirisasi, Bahlil: Sesuai Aturan Negara Kita
-
Waswas Kampus jadi Pabrik Pembuat Pengangguran, Bahlil Diskakmat Kasus Disertasi: UI Gak Malu?
-
Minyak Mentah dari Sumur Rakyat Kini Legal, Bahlil: Masyarakat Tak Perlu Was-Was Lagi
-
Pencabutan Izin Tambang PT Gag Nikel Masih Tunggu Aba-aba Menteri Bahlil
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- Nggak Perlu Jutaan! Ini 5 Sepatu Lari Terbaik Versi Dokter Tirta untuk Pemula
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Parah! SEA Games 2025 Baru Dimulai, Timnas Vietnam U-22 Sudah Menang Kontroversial
-
Adu Gaji Giovanni van Bronckhorst vs John Heitinga, Mana yang Pas untuk Kantong PSSI?
-
5 Tablet RAM 8 GB Paling Murah untuk Kebutuhan Produktivitas dan Gaming
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah Terbaru Desember 2025, Pilihan Wajib Gamer Berat dan Multitasker Ekstrem
-
Tak Sampai Satu Bulan, Bank Jakarta Klaim Salurkan 100 Persen Dana dari Menkeu Purbaya
Terkini
-
Gus Yahya Ancam Tempuh Jalur Hukum, Tak Rela Posisinya Direbut Kepentingan Sepihak
-
Akses Darat Mulai Normal, Bantuan Pangan Korban Banjir di Aceh Tamiang Dipercepat
-
Soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Miliar ke PBNU, Gus Yahya Santai: Silahkan Diproses!
-
Banjir Dahsyat Sumut, Benarkah Ulah Korporasi Raksasa Asing dan Astra di Baliknya?
-
Belum Tetapkan Tersangka Kasus Kuota Haji, KPK Masih Tunggu Penyidik Pulang dari Arab Saudi
-
Akui Kerusakan Lingkungan Bikin Parah Banjir Sumatera, Pemerintah Turunkan Tim Investigasi
-
Kenapa Tak Tetapkan Bencana Nasional untuk Banjir Sumatra? Pemerintah Ungkap Alasannya
-
Gus Yahya Pantang Mundur, Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal Demi Hukum
-
Buntut Panjang Kasus Bobby Nasution, Dewas KPK Periksa Penyidik Rossa Purbo Besok
-
KPK Undang Presiden Prabowo Hadiri Hakordia 2025, Tapi Jokowi Tak Masuk Daftar