Prabowo Resmikan Kopdes Merah Putih Besok: Pengentasan Kemiskinan Dimulai dari Desa

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan pendirian Koperasi Desa/Kelurahan atau Kopdes Merah Putih pada Senin, 21 Juli 2025. Program itu diklaim sebagai upaya penguatan ekonomi lokal demi pengentasan kemiskinan dari akar rumput.

Kopdes Merah Putih disebut menjadi salah satu pilar dari trisula strategi pengentasan kemiskinan yang digagas pemerintah. Tiga pilar tersebut masing-masing mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi. 

“Senjata pertama adalah kesehatan, senjata kedua adalah pendidikan, dan senjata ketiga adalah sosial-ekonomi,” kata Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

Implementasi trisula itu terwujud dalam tiga program utama, di antaranya Cek Kesehatan Gratis Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Hasan menyebut program-program ini sebagai langkah konkret yang bukan hanya seremoni semata, melainkan bagian dari komitmen pemerataan kesejahteraan.

Peluncuran Kopdes Merah Putih juga telah diformalkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang diteken sejak 27 Maret 2025.

"Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi dari desa dan menciptakan pemerataan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan," imbuhnya.

Sebanyak 13 kementerian dan 2 badan nasional dilibatkan untuk mendorong keberhasilan program ini, selain menggandeng pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga desa.

Sebelumnya dilaporkan bahwa telah sebanyak 80.068 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sudah disahkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) per 18 Juli 2025.

Dengan demikian target Presiden Prabowo untuk memiliki 80.000 Koperasi Desa Merah Putih sudah terlampaui hanya dalam waktu singkat.

Baca Juga: 'Ketibaan' Gibran dan Kamus Bahasa Indonesia: Antara Kebaruan Kata dan Perdebatan Netizen

Dirjen AHU Kemenkum Widodo menjelaskan bahwa 80.068 KDMP maupun KKMP yang saat ini telah berbentuk badan hukum tersebut berasal dari Aceh hingga Papua.