Suara.com - Prediksi skenario politik paling kontroversial pasca-Pilpres 2024 mulai dibongkar ke publik. Bukan sekadar isu, kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo Subianto sebagai presiden disebut sebagai agenda tersembunyi yang bisa memicu ledakan amarah rakyat.
Analisis pedas ini dilontarkan oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, yang memprediksi adanya potensi "revolusi sosial" jika putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu benar-benar menduduki kursi RI-1.
Dalam sebuah diskusi panas di podcast Forum Keadilan TV, Syahganda tanpa ragu memaparkan kalkulasi politik yang menurutnya sedang berjalan di lingkaran kekuasaan. Ia melihat ada kepentingan besar di balik layar untuk memastikan Gibran melenggang ke puncak tertinggi.
Skenario Gibran Presiden dan Kepentingan Istana
Syahganda secara lugas menyebut bahwa wacana Gibran menjadi presiden bukanlah isapan jempol belaka, melainkan sebuah kemungkinan yang patut diwaspadai secara serius, terutama jika Prabowo mengalami kondisi berhalangan tetap.
"Ada kemungkinan Gibran naik jika Prabowo berhalangan tetap," ungkap Syahganda dikutip dari YouTube.
Lebih jauh, ia menuding adanya peran sentral Presiden Jokowi dalam mendorong agenda ini. Menurutnya, ini adalah bagian dari upaya untuk mengamankan dan melanggengkan pengaruh politik keluarga.
"Jokowi berkepentingan membuat Gibran jadi presiden," tambahnya dengan tegas.
Pernyataan ini seolah mengonfirmasi kekhawatiran sebagian publik mengenai potensi lahirnya dinasti politik yang mengakar kuat, sebuah isu yang terus menjadi sorotan sejak Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 melalui putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi.
Baca Juga: Koalisi Prabowo Gemuk di Parlemen, Gibran Tetap Bisa Dimakzulkan Lewat 'Jalur Belakang'?
Gibran Dianggap Cuma 'Nempel' Prabowo, Sejarah Habibie Jadi Peringatan Keras
Peringatan keras Syahganda tentang potensi "revolusi sosial" bukan tanpa dasar. Ia menilai legitimasi Gibran sangat rapuh dan hanya bersandar pada ketokohan Prabowo Subianto. Tanpa Prabowo, kekuatan Gibran dipertanyakan.
"Publik tidak akan baik-baik saja; bisa terjadi revolusi sosial," prediksinya.
"Gibran dianggap hanya menggandul Prabowo dan tidak punya kekuatan massa sendiri."
Syahganda kemudian menarik pelajaran dari sejarah kelam suksesi kepresidenan di Indonesia. Ia merujuk pada kejatuhan B.J. Habibie yang menggantikan Soeharto pada 1998.
Meski sah secara konstitusional, Habibie akhirnya tersingkir karena tidak memiliki basis dukungan massa yang riil dan kuat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
-
IHSG Tembus Rekor Baru 9.110, Bos BEI Sanjung Menkeu Purbaya
Terkini
-
Sentil Pemprov DKI Soal Tawuran, Komisi E DPRD Usul Sanksi Pidana bagi Orang Tua Pelaku
-
Pecah Kongsi! Rustam Effendi Kecewa Eggi Sudjana Sebut Jokowi Orang Baik Usai Kasus Dihentikan
-
DPRD DKI Dukung Rute Baru Transjabodetabek untuk Kurangi Macet Jakarta
-
Rustam Effendi Sebut Eggi Sudjana Musuh dalam Selimut, di TPUA Dia Duri dalam Daging!
-
Kepala Daerah yang Di-endorse Jokowi Ditangkap KPK, Bukti Pengaruh Politik Memudar Pasca Lengser?
-
BGN Tegaskan Program MBG Tak Ganggu Pendidikan, Anggaran dan Program Justru Terus Meningkat
-
Misi Berbahaya di Pongkor: Basarnas Terjang 'Lubang Maut' Demi Evakuasi 3 Penambang
-
Jaksa Agung Tindak Tegas 165 Pegawai Nakal Sepanjang 2025: 72 Orang Dijatuhi Hukuman Berat
-
DPR Mulai Belanja Masukan RUU Pemilu, Pastikan Soal Isu Pilpres Via MPR Tak Bakal Dibahas
-
BNI Dorong UMKM Manfaatkan AI untuk Perkuat Daya Saing Digital hingga Ekspor