Geger Eks Rektor UGM Cabut Pernyataan Soal Ijazah Jokowi, Pengamat Duga Ada Tekanan Besar

Suara.com - Panggung politik nasional kembali memanas setelah mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Sofian Effendi, secara mengejutkan mencabut pernyataannya yang berkaitan dengan ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Langkah kontroversial ini sontak memantik bola liar spekulasi, terutama setelah pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional, Selamat Ginting, menyuarakan dugaan adanya tekanan kuat di balik keputusan tersebut.

Pencabutan pernyataan, yang sebelumnya sempat dianggap sebagai penegasan validitas ijazah Jokowi dari almamaternya, kini justru membuka babak baru polemik yang tak berkesudahan.

Keputusan Prof. Sofian Effendi ini menjadi sorotan tajam, memunculkan pertanyaan besar: kekuatan apa yang bermain di belakang layar?

Pengamat Curiga Adanya Tekanan: "Ada Sesuatu di Balik Itu"

Kecurigaan mengenai adanya intervensi di balik pencabutan pernyataan ini dilontarkan secara gamblang oleh Selamat Ginting.

Dalam sebuah diskusi di kanal Podcast Forum Keadilan TV, ia meyakini keputusan tersebut tidak lahir dari ruang hampa.

"Ada sesuatu di balik pencabutan pernyataan tersebut," ujar Selamat Ginting dikutip dari YouTube, mengisyaratkan adanya faktor eksternal yang memaksa Prof. Sofyan Effendi mengubah sikapnya.

Menurut Ginting, dari kacamata hukum, pernyataan awal Sofyan Effendi memang sebatas petunjuk, bukan bukti materiel yang menentukan.

Baca Juga: Farhat Abbas Semprot Roy Suryo Cs Soal Ijazah Palsu Jokowi: Kicauan Bebek-Bebek Desa!

Namun, yang menjadi inti persoalan adalah dugaan tekanan yang dialami oleh sang guru besar.

"Kami menduga adanya upaya penekanan terhadap Sofyan Effendi," tegasnya.

Draf Disodorkan dan Isu Gedung Mangkrak Jadi Alat Tekan?

Dugaan adanya tekanan semakin diperkuat dengan informasi yang dihimpun Selamat Ginting. Ia menyebut draf surat pencabutan pernyataan itu diduga bukan disusun sendiri oleh Prof. Sofyan Effendi.

Sang mantan rektor disebut hanya tinggal membubuhkan tanda tangan.

Lebih jauh, Ginting memaparkan dugaan "alat sandera" yang digunakan untuk menekan Sofyan Effendi. Isu proyek pembangunan yang belum tuntas di UGM diduga menjadi senjata utama.

"Menduga Sofyan Effendi ditekan dengan isu pembangunan gedung di UGM yang mangkrak," papar Ginting.

Ironisnya, pencabutan ini terjadi tidak lama setelah Prof. Sofyan Effendi ikut menandatangani "Maklumat Yogyakarta".

Maklumat tersebut justru secara implisit menguatkan pernyataan awalnya terkait ijazah Jokowi. Paradoks ini semakin menebalkan misteri yang menyelimuti kasus ini.

Meski telah dicabut, Ginting menekankan bahwa pernyataan awal tersebut tetap memiliki nilai sebagai keterangan saksi atau petunjuk dalam proses hukum.

Polemik Ijazah Seret Dugaan Otoritarianisme Era Jokowi

Polemik ini tidak berhenti pada sosok Prof. Sofyan Effendi. Selamat Ginting mengaitkannya dengan isu yang lebih besar, yakni dugaan kuat pemalsuan ijazah Jokowi.

Ia merujuk pada informasi bahwa ijazah tersebut disebut hanya setara sarjana muda dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) di bawah 2,0, yang membuatnya meragukan status kelulusan tersebut.

Ginting bahkan menyeret polemik ini ke dalam analisisnya mengenai iklim pemerintahan Jokowi yang ia sebut cenderung otoriter. Menurutnya, banyak pihak, termasuk para rektor universitas, berada dalam posisi "tersandera".

Ia menuding bahwa di era ini, pemilihan rektor pun diduga kuat dipengaruhi oleh intervensi istana. Ginting secara tajam menyebut Jokowi sebagai seorang "troublemaker bagi bangsa," yang dikelilingi oleh perancang kekuasaan profesional karena dianggap figur yang mudah dikendalikan.

Dari tangan Jokowi, lanjut Ginting, telah lahir "monster oligarki dan dinasti politik" yang menggerogoti fondasi demokrasi dan reformasi. Ia bahkan menganalogikan Jokowi dengan "Malin Kundang politik" yang telah mengkhianati partai, amanat reformasi, dan semangat anti-KKN.

Kunci pembuktian dugaan ijazah palsu ini, menurutnya, ada pada bukti fisik yang dimiliki oleh pihak lain seperti Rismon Sianipar, bukan semata pada pernyataan lisan.