Bongkar Amplop Kondangan Bakal Dipajaki, Mufti PDIP Ngelus Dada: Rakyat Keringat Dingin!

Suara.com - Sebuah kabar yang berpotensi membuat rakyat 'keringat dingin' dibongkar di parlemen. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Mufti Anam, mengungkap adanya wacana pemerintah untuk memajaki uang dari amplop kondangan.

Rencana 'gila' ini, menurut Mufti, adalah salah satu cara putar otak Kementerian Keuangan untuk menambal defisit anggaran setelah dividen BUMN kini dialihkan pengelolaannya ke BP Danantara.

"Negara hari ini kehilangan pemasukannya, nah kementerian keuangan hari ini harus memutar otak bagaimana harus menambal devisit. Yang kemudian maka lahirnya kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat kita keringat dingin," kata Mufti dalam rapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7/2025).

Mufti menyoroti bagaimana pemerintah kini semakin gencar mencari sumber pendapatan baru dengan menyasar aktivitas ekonomi rakyat kecil.

"Bagaimana Pak Rosan lihat bahwa rakyat kita hari ini mereka jualan online di Shopee di TikTok di Tokped dipajaki pak. Bagaimana mereka para influencer kita, para pekerja digital kita semua sekarang dipajaki," katanya.

Namun, yang paling mengejutkan adalah informasi mengenai target pajak berikutnya.

"Bahkan kami dengar dalam waktu dekat orang yang mendapat amplop di kondangan dan di hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah," katanya.

"Nah ini kan tragis, sehingga ini membuat rakyat kami hari ini cukup menjerit," sambungnya.

Menurut Mufti, rentetan kebijakan pajak yang menyasar rakyat kecil ini adalah dampak langsung dari hilangnya sumber utama penerimaan negara, yakni dividen BUMN.

Baca Juga: Anggota DPR Sebut Amplop Kondangan Bakal Dipajaki, Salahkan BP Danantara: Ini Kan Tragis!

"Kemudian UMKM juga bingung anak-anak muda kita di daerah-daerah hari ini yang berjualan toko-toko online mulai menghitung ulang pak. Maka ini sdalah bagian dari dampaknya, apa sumber utama penerimaan negara yang hilang karena dividen hari ini diberikan kepada Danantara," katanya.

Ia pun secara terbuka mempertanyakan kemampuan BP Danantara dalam mengelola uang triliunan tersebut.

"Pertanyaannya, kalau memang dividen BUMN di serahkan ke danantara, maka pertanyaan saya adalah apa jaminan bahwa danantara bisa mengelola uang lebih baik dibanding dikelola kemneterian keuangan, daripada dikelola negara gitu," katanya.