Suara.com - Istana Kepresidenan menepis mentah-mentah usulan 'rem darurat' atau moratorium pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilontarkan sejumlah pihak. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pemerintah tetap pada komitmen awal untuk menyelesaikan mega proyek tersebut secepat mungkin.
Pernyataan tegas ini sekaligus menjadi jawaban atas desakan Partai NasDem yang meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek IKN.
"Sebagaimana yang sudah pernah juga disampaikan, bahwa sampai hari ini pemerintah tetap berkomitmen sesuai dengan rencana adalah untuk menyelesaikan pembangunan IKN secepat-cepatnya," katanya dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, melansir Antara, Jumat (25/7/2025).
Prasetyo menegaskan, tidak ada rencana sama sekali untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait moratorium. Menurutnya, pemerintah saat ini justru sedang fokus mengejar target dari Presiden Prabowo Subianto untuk merampungkan infrastruktur inti dalam tiga tahun ke depan.
Pembangunan kantor-kantor pemerintahan eksekutif, legislatif, dan yudikatif menjadi prioritas utama.
“Ini adalah sarana-prasarana yang menjadi syarat utama sebelum Presiden menandatangani Keppres pemindahan ibu kota,” katanya.
Prasetyo menambahkan, Otorita IKN kini sedang bekerja keras untuk memenuhi target tersebut.
“Sekarang, kepala otorita dan seluruh jajarannya sedang bekerja keras untuk mengejar target dari pemerintah tiga tahun menyelesaikan seluruh sarana dan prasarana yang kita perlukan,” katanya.
Sebelumnya, Partai NasDem memang secara terbuka meminta Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali kelanjutan proyek IKN. Waketum NasDem, Saan Mustopa, menilai pembangunan IKN perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional.
Baca Juga: Istana Terima Semua Masukan, Tapi Tak Ada Rencana Bikin Aturan Wapres Gibran Ngantor di IKN
NasDem bahkan menyodorkan dua opsi: jika belum siap, lakukan moratorium sementara. Opsi lainnya yang lebih drastis adalah menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur saja, sambil merevisi UU IKN dan menegaskan kembali Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.
Usulan ini, menurut NasDem, bertujuan untuk mencegah infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun menjadi mangkrak.
Berita Terkait
-
Sebut Amplop Kondangan Kena Pajak Cuma Isu, Istana: Gak Ada Itu, Belum
-
Istana Terima Semua Masukan, Tapi Tak Ada Rencana Bikin Aturan Wapres Gibran Ngantor di IKN
-
Kehamilan Erika Carlina Viral, Isu Tambang Ilegal IKN Jadi Terlupakan?
-
DPR Pastikan IKN Tak Akan Pernah Mangkrak, Anggaran 2026 Justru Ditambah
-
Rahasia di Balik Surat OIKN ke DPR, Ada Apa dengan Rencana Induk IKN?
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
El Nino Diprediksi Lebih Panjang, Jakarta Siapkan Modifikasi Cuaca dan Water Mist
-
Benjamin Netanyahu Sakit Kanker dan Tumor Jenis Apa? Pantes Jarang Tampil, Sering Pakai Video AI
-
Donor Darah Bareng Bank Jakarta dan PMI, Stok Darah DKI Didorong Tetap Aman
-
KPK Percepat Kasus Korupsi Haji, 2 Tersangka Swasta Segera Diperiksa
-
Respons PBB Usai Prajurit TNI Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, Desak Israel Hentikan Serangan
-
UU PPRT Resmi Disahkan, Migrant Watch Peringatkan Risiko Eksploitasi Jika Tanpa Upah Minimum
-
7 RW di Kemayoran Ogah Ikut Musrenbang, Rano Karno Ungkap Biang Masalah 35 Tahun
-
31.000 Rumah Terdampak Bencana Terima Dana Stimulan Perbaikan Hunian
-
BPJS Ketenagakerjaan Gandeng NU, Bidik Perlindungan Pekerja Informal Skala Nasional
-
Ribuan Pelari Ramaikan Adhyaksa International Run 2026, BNI Dukung Sport Tourism di Bali