Suara.com - Grup musik asal Inggris, Honne, membatalkan konser mereka di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Medan pada akhir Juli 2025.
Sebelum pengumuman resmi pembatalan konser, muncul penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap penyelenggaraan acara tersebut.
Pengumuman pembatalan konser diumumkan melalui unggahan di Instagram Story @hellohonne. Dalam unggahan itu, Honne mengatakan pembatalan itu merupakan di luar kendali mereka.
"Not sure how we ended up here but we are deeply saddened to announce that our show in Medan has been cancelled. We were really looking forward to what was going to be a special show but unfortunately the decision is out of our hands and was taken by local authorities," tulis dalam unggahan, dilihat Minggu 27 Juli 2025.
Honne pun menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah membeli tiker konser. HOnne berharap dapat bertemu dalam kesempatan berikutnya.
"Sorry to all our fans who bought tickets to see us for the first time in beautiful Medan. Maybe one day we'll get the chance to come back xx," tulisnya.
Sebelumnya diberitakan, rencana konser Honne ditolak keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.
Ketua MUI Medan H Hasan Matsum menyampaikan alasan penolakan konser Honne karena personelnya James Hatcher dan Andy Clutterbuck, diduga akan membawa pesan dukungan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
"MUI Kota Medan menolak segala bentuk aktivitas publik termasuk konser, pertunjukan, kampanye sosial, hingga konten digital, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa pesan dukungan terhadap perilaku LGBT," katanya kepada SuaraSumut.id, Minggu 20 Juli 2025.
Hasan menyampaikan pihaknya tidak melarang konser Honne, hanya menolak pesan yang dikhawatirkan menjadi ajang promosi LGBT, yang bertentangan, dengan ajaran agama dan nilai-nilai masyarakat.
"Bukan soal pribadi atau kelompok. Tapi menjaga ruang publik kita, agar tidak dijadikan tempat kampanye nilai-nilai yang merusak moral dan tatanan sosial," ucapnya.
Hasan meminta pemerintah daerah untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut untuk melindungi generasi muda.
"Jangan beri ruang kepada bentuk-bentuk penyusupan nilai yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat. Generasi muda kita harus dilindungi dari normalisasi penyimpangan, dalam bentuk apa pun,” imbaunya.
MUI menyampaikan penolakan ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dan dipegang oleh masyarakat di Medan.
"Kami punya kewajiban untuk menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang merusak moral dan tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat kita," katanya.
Berita Terkait
-
Tak Hanya MUI, KH Maruf Amin Juga Mundur dari Ketua Dewan Syuro PKB, Ini Alasannya
-
Maruf Amin Ajukan Pengunduran Diri dari Jabatannya di MUI, Ada Apa?
-
Soal Fatwa MUI Rumah dan Sembako Tak Boleh Dipajaki, DPR Siap Tanya Menkeu: Sudah Jadi Masukan?
-
Respons Fatwa MUI, Rano Karno: Aneh Memang, Sudah Bayar Pajak Tanah Bangun Bayar Lagi
-
MUI Tetapkan Fatwa Pajak Berkeadilan, DJP Kemenkeu: Nanti Coba Kami Tabayyun
Terpopuler
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
- 7 Sepatu Murah Lokal Buat Jogging Mulai Rp100 Ribuan, Ada Pilihan Dokter Tirta
Pilihan
-
Indosat Gandeng Arsari dan Northstar Bangun FiberCo Independent, Dana Rp14,6 Triliun Dikucurkan!
-
Kredit Nganggur Tembus Rp2,509 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Uang Beredar Tembus Rp9891,6 Triliun per November 2025, Ini Faktornya
-
Pertamina Patra Niaga Siapkan Operasional Jelang Merger dengan PIS dan KPI
-
Mengenang Sosok Ustaz Jazir ASP: Inspirasi di Balik Kejayaan Masjid Jogokariyan
Terkini
-
Bupati Bekasi dan Ayah Dicokok KPK, Tata Kelola Pemda Perlu Direformasi Total
-
Menteri Mukhtarudin Terima Jenazah PMI Korban Kebakaran di Hong Kong
-
KPK Ungkap Kepala Dinas Sengaja Hapus Jejak Korupsi Eks Bupati Bekasi
-
Bupati Bekasi di Tengah Pusaran Kasus Suap, Mengapa Harta Kekayaannya Janggal?
-
6 Fakta Tabrakan Bus Kru KRI Soeharso di Medan: 12 Personel Terluka
-
Pesan di Ponsel Dihapus, KPK Telusuri Jejak Komunikasi Bupati Bekasi
-
Rotasi 187 Perwira Tinggi TNI Akhir 2025, Kapuspen Hingga Pangkodau Berganti
-
KPK Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Kantor Ayahnya
-
Kejari Bogor Musnahkan 5 Kilogram Keripik Pisang Bercampur Narkotika
-
Pemerintah Tunda Kenaikan Cukai Rokok 2026: Kebijakan Hati-Hati atau Keberpihakan ke Industri?