Suara.com - Grup musik asal Inggris, Honne, membatalkan konser mereka di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Konser tersebut dijadwalkan berlangsung di Kota Medan pada akhir Juli 2025.
Sebelum pengumuman resmi pembatalan konser, muncul penolakan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan terhadap penyelenggaraan acara tersebut.
Pengumuman pembatalan konser diumumkan melalui unggahan di Instagram Story @hellohonne. Dalam unggahan itu, Honne mengatakan pembatalan itu merupakan di luar kendali mereka.
"Not sure how we ended up here but we are deeply saddened to announce that our show in Medan has been cancelled. We were really looking forward to what was going to be a special show but unfortunately the decision is out of our hands and was taken by local authorities," tulis dalam unggahan, dilihat Minggu 27 Juli 2025.
Honne pun menyampaikan permintaan maaf kepada penggemar yang telah membeli tiker konser. HOnne berharap dapat bertemu dalam kesempatan berikutnya.
"Sorry to all our fans who bought tickets to see us for the first time in beautiful Medan. Maybe one day we'll get the chance to come back xx," tulisnya.
Sebelumnya diberitakan, rencana konser Honne ditolak keras oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan.
Ketua MUI Medan H Hasan Matsum menyampaikan alasan penolakan konser Honne karena personelnya James Hatcher dan Andy Clutterbuck, diduga akan membawa pesan dukungan terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
"MUI Kota Medan menolak segala bentuk aktivitas publik termasuk konser, pertunjukan, kampanye sosial, hingga konten digital, baik secara langsung maupun tidak langsung membawa pesan dukungan terhadap perilaku LGBT," katanya kepada SuaraSumut.id, Minggu 20 Juli 2025.
Hasan menyampaikan pihaknya tidak melarang konser Honne, hanya menolak pesan yang dikhawatirkan menjadi ajang promosi LGBT, yang bertentangan, dengan ajaran agama dan nilai-nilai masyarakat.
"Bukan soal pribadi atau kelompok. Tapi menjaga ruang publik kita, agar tidak dijadikan tempat kampanye nilai-nilai yang merusak moral dan tatanan sosial," ucapnya.
Hasan meminta pemerintah daerah untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut untuk melindungi generasi muda.
"Jangan beri ruang kepada bentuk-bentuk penyusupan nilai yang bertentangan dengan agama dan norma masyarakat. Generasi muda kita harus dilindungi dari normalisasi penyimpangan, dalam bentuk apa pun,” imbaunya.
MUI menyampaikan penolakan ini sebagai bentuk tanggungjawab moral dan sosial untuk menjaga nilai-nilai yang hidup dan dipegang oleh masyarakat di Medan.
"Kami punya kewajiban untuk menyuarakan penolakan terhadap hal-hal yang merusak moral dan tidak sesuai dengan prinsip hidup masyarakat kita," katanya.
Berita Terkait
-
Logo di Spanduknya Viral, Warung Bakso Babi Bantul Jadi Sorotan Warga
-
MUI Resmikan Fatwa Syariah Penyaluran Zakat dan Infak melalui Skema Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
-
Profil 3 Tokoh Besar NU Lulusan Al Khoziny: MUI Sebut APBN Pantas Buat Ponpes
-
Refleksi MUI Soal Masa Depan Air di Jakarta: Tak Hanya Menghidupi, Tapi Juga Mempersatukan
-
Asosiasi Pengusaha Dukung Rekomendasi MUI Soal Jaminan Halal Program MBG
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta