Keracunan Massal Buka Borok Sistem MBG, DPR: BGN Jangan Duduk Saja!

Suara.com - Insiden keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai sorotan keras dari parlemen.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) agar segera memperketat pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam pernyataannya, Dasco menegaskan pentingnya supervisi langsung guna mencegah terulangnya kejadian serupa, yang kali ini mencederai 215 pelajar di dua kabupaten berbeda di NTT.

Hal itu disampaikan Dasco saat dirinya berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 28 Juli 2025.

"Nah sehingga kita harapkan bahwa kejadian-kejadian yang seperti itu tidak terulang," ujar Dasco.

Ia mengingatkan bahwa BGN telah dilengkapi sistem pengawasan baru yang semestinya segera diaktifkan secara konkret dan menyeluruh.

"Ya, kami minta kepada, kan kita lihat bahwa, kita tahu bahwa BGN itu juga mempunyai sistem baru dalam hal supervisi," lanjutnya.

Menurut Dasco, pengawasan tidak cukup dilakukan secara administratif atau berbasis data.

Diperlukan kehadiran langsung petugas BGN untuk memastikan seluruh rantai pelaksanaan—dari hulu ke hilir—berjalan sesuai standar.

Baca Juga: Jalan Tengah Polemik Sound Horeg: DPR Usulkan Regulasi Ketat, Bukan Larangan Total

"Tenaga-tenaga untuk supervisi lapangan, baik untuk mengecek kualitas makanan, distribusi maupun dari sisi pembayaran dari MBG ke dapur," kata Dasco.

Tragedi yang memicu reaksi ini terjadi dalam dua hari terakhir.

Sebanyak 140 siswa SMPN 8 Kupang dan 75 siswa dari tiga sekolah di Kabupaten Sumba Barat Daya dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Gejala yang muncul meliputi mual, muntah, diare, pusing, dan gatal-gatal.

Sebagian siswa bahkan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif.

Menyikapi kejadian ini, sorotan tak hanya tertuju pada kualitas makanan, tapi juga pada tata kelola program MBG secara keseluruhan—terutama di wilayah-wilayah terpencil yang rentan kekurangan fasilitas pengawasan.