Suara.com - Jumlah korban pemutusan hubungan kerja atau PHK selama enam bulan pertama 2025 tercatat meningkat dibandingkan dengan saat periode yang sama pada 2024.
Rekap data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang diunggah di laman Satudata Kemnaker tercatat bahwa ada 42.385 pekerja kena PHK selama Januari-Juni 2025.
Jumlah itu meningkat 32,1 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024, sebanyak 32.064 orang.
Namun, para korban PHK tidak serta merta langsung mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa penyaluran bansos hanya diberikan kepada mereka yang terdaftar sebagai desil 1 dan desil 2 dala. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi pedoman utama dalam distribusi bantuan.
"Kita kembali lagi ya di DTSEN ya. Yang bisa diberikan Bansos itu adalah mereka yang memang masuk di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, itu adalah perdoman kita untuk menyalurkan bansos," ucap Gus Ipul ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (28/7/2025).
Ia menjelaskan, data penerima bansos terus diperbarui secara berkala melalui proses verifikasi dan validasi. Pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Bank Indonesia untuk memastikan bansos tepat sasaran.
Terkait korban PHK, Gus Ipul menekankan bahwa dampak pemutusan kerja itu terhadap kondisi ekonomi individu akan ditelaah terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam daftar penerima bantuan.
"Kalau misalnya mereka ada PHK ya, apakah mereka turun kelas atau tidak. Kita lihat aja dan kita akan memutakhirkan setiap tiga bulan sekali. Selama ada di dalam DTSEN dan memang berada di desil yang sesuai sasaran, ya tentu akan dibagi," ucapnya.
Baca Juga: Angka PHK Melonjak! Wamenakar Tuding Perang Dagang Jadi Biang Kerok?
Gus Ipul menambahkan, bansos bukan satu-satunya bentuk intervensi pemerintah bagi masyarakat terdampak PHK.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai program pemberdayaan, pelatihan kerja, hingga dukungan permodalan untuk mendorong masyarakat tetap produktif dan tidak terjebak dalam ketergantungan bantuan semata.
"Banyak program-program lain juga dari pemerintahan-pemerintahan yang sifatnya pemberdayaan dan menahan supaya tidak turun kelas," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Profil Norman Joesoef, Pengusaha Muda yang Disebut-sebut Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
- 4 HP Murah Baterai 7000 mAh, Tahan hingga 2 Hari dengan Performa Kencang
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- Rumah Lansia 82 Tahun Dieksekusi PN Jakbar Meski Masih Sengketa
Pilihan
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
Terkini
-
Bukan Cuma Data yang Dicuri, Kejahatan Siber Kini Bisa Menguras Tabungan
-
Bukan Hanya Populer, Seskab Teddy Salip Sejumlah Menteri Senior dalam Urusan Kinerja
-
Jejak Sang Maestro di Piala Presiden, Ketika Pemimpin Meletakkan Tongkat Estafet
-
Lahir dari DNA Meradelima, Kembang Goeyang Hadirkan Konsep Tempo Dulu di Sarinah
-
Mengenal Pendidikan Profesi Arsitek, Bekal Sebelum Terjun ke Dunia Praktik
-
IPEKA RUN 2026 Jadikan Olahraga sebagai Bagian dari Pengalaman Belajar Langsung
-
5 Conditioner untuk Rambut Kering, Bebas Kusut dan Lembut Berkilau
-
Deretan Mobil Keluarga dengan Kabin Lapang yang Melantai di GIIAS 2026
-
Kredit Macet Hantui Industri Pinjol
-
Lestarikan Kuliner Nusantara, Pertamina Bright Gas Cooking Competition Tegal Lahirkan Juara Baru