Roy Suryo Blak-blakan Bongkar Alasan Hengkang dari Demokrat: Politik Kasar dan Mahal!

Suara.com - Teka-teki di balik mundurnya pakar telematika Roy Suryo dari Partai Demokrat akhirnya terungkap secara gamblang.

Bukan sekadar alasan "sekolah" yang selama ini menjadi jawaban normatifnya, Roy Suryo secara blak-blakan mengakui bahwa iklim politik yang kasar dan berbiaya tinggi menjadi pemicu utamanya untuk menepi dari partai yang membesarkan namanya.

Pengakuan mengejutkan ini disampaikannya dalam sebuah wawancara mendalam di kanal YouTube Podcast Forum Keadilan TV.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini menegaskan bahwa keputusannya untuk tidak lagi berada di dalam struktur partai didasari oleh kejenuhannya terhadap praktik politik praktis di Indonesia.

Merasa Muak dengan Politik 'No Money, No Dong'

Puncak kekecewaan Roy Suryo terhadap dunia politik terjadi pada Pemilu 2019. Saat itu, ia sudah tidak memiliki minat lagi untuk maju sebagai calon legislatif. Alasannya pun diungkap tanpa tedeng aling-aling: kondisi politik yang sudah tidak sehat.

"Politik sudah dianggap kasar dan memerlukan banyak biaya," ujar Roy Suryo, menggambarkan kerasnya realitas yang ia hadapi.

Ia bahkan melontarkan celetukan satir yang menohok tentang mahalnya ongkos politik di tanah air.

"No money no dong," ucapnya dengan nada realistis, sebuah frasa yang menyiratkan bahwa tanpa modal finansial yang kuat, perjuangan politik akan terasa mustahil. Pernyataan ini menjadi cerminan kegelisahan banyak pihak terhadap pragmatisme dan politik uang yang kian mengakar.

Baca Juga: Pilkada Langsung Dikritik Cak Imin, Demokrat Tegas Menolak Perubahan

Keputusan final untuk mundur dari seluruh jabatan di Partai Demokrat diambilnya pada tahun 2020.

Momen ini bertepatan dengan pergantian kepemimpinan di internal partai, dari era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Meski demikian, ia menegaskan keputusannya bukan hal mendadak, melainkan akumulasi dari niat yang sudah lama terpendam.

Jejak Panjang Bersama SBY dan Janji Setia

Meski kini telah menjadi "orang luar", Roy Suryo memastikan tidak akan pernah mengkhianati partai berlambang bintang mercy tersebut. Ia mengenang jejak panjangnya bersama partai, jauh sebelum menjabat sebagai menteri.

Keterlibatannya dimulai sejak 2005, di mana ia dipercaya langsung oleh Presiden SBY untuk membantu dalam urusan teknologi, termasuk pembuatan website kepresidenan.

Perannya semakin vital saat mengawal perumusan undang-undang krusial seperti UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan UU Keterbukaan Informasi Publik. Rekam jejak ini menunjukkan kontribusi signifikannya sebagai seorang ahli, bukan sekadar politisi.

"Saya tidak akan pernah mengkhianati partai," tegasnya, menunjukkan adanya ikatan emosional yang kuat meski tak lagi terikat secara struktural.

Menemukan Objektivitas di Luar Ring Politik

Setelah melepaskan atribut kepartaian, Roy Suryo mengaku menemukan sebuah kemewahan baru: kebebasan dan objektivitas. Kini, ia merasa lebih leluasa dalam menganalisis berbagai fenomena politik dan hukum tanpa terbebani oleh garis komando atau kepentingan partai.

Posisi barunya sebagai pengamat independen ini ia buktikan dengan keberaniannya membahas isu-isu sensitif, salah satunya soal kontroversi ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga ia singgung dalam podcast tersebut.

Baginya, berada di luar sistem justru membuatnya bisa memberikan pandangan yang lebih jernih dan murni berdasarkan keahliannya sebagai pakar telematika.

Klarifikasi ini menepis berbagai spekulasi miring dan membuka perspektif baru bahwa mundur dari politik bisa menjadi pilihan sadar untuk sebuah idealisme yang berbeda.