Suara.com - Kabar bakal digelarnya Kongres PDIP atau PDI Perjuangan di Bali pada Jumat, 1 Agustus 2025, berhembus kencang sesaat setelah agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) ribuan anggota dewan dari fraksi partai tersebut resmi ditutup.
Namun, alih-alih mendapatkan konfirmasi yang jelas, para elite PDIP seperti Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani dan Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan, Yasonna Laoly justru memberikan jawaban mengambang yang semakin menebalkan aura misteri.
Spekulasi ini menjadi liar lantaran para petinggi partai yang ditemui di Sanur, Denpasar, pada Rabu 30 Juli 2025 malam, seolah kompak untuk tidak membantah, namun juga tidak membenarkan isu tersebut.
Sikap ini memunculkan pertanyaan besar, benarkah ada agenda besar dan mendadak yang tengah disiapkan partai banteng moncong putih di Pulau Dewata?
Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan, Puan Maharani, menjadi tokoh sentral yang paling diburu untuk dimintai keterangan.
Usai menutup acara Bimtek, putri dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri itu dihujani pertanyaan mengenai kebenaran kabar Kongres. Namun, jawabannya justru menambah teka-teki.
Saat ditanya soal kemungkinan Kongres pada 1 Agustus mendatang, Puan tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya meminta semua pihak untuk menunggu tanggal tersebut.
“Coba kita lihat, bagaimana nanti tanggal 1 Agustus kelanjutannya,” ujar Puan kepada awak media.
Jawaban yang sama ia lontarkan ketika wartawan mencoba mengonfirmasi lokasi Kongres yang disebut-sebut akan digelar di kawasan elite Nusa Dua, Kabupaten Badung.
Baca Juga: Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
Puan lagi-lagi mengunci jawabannya pada tanggal keramat itu. “Coba kita lihat nanti tanggal 1 Agustus,” ungkapnya singkat.
Sikap misterius Puan semakin terasa saat ia ditanya apakah dirinya secara pribadi akan tetap tinggal di Bali hingga tanggal 1 Agustus.
Dengan jawaban yang singkat, ia seolah menutup rapat-rapat informasi apa pun. “Saya nggak tahu,” imbuhnya.
Jawaban mengambang tidak hanya datang dari Puan. Politisi senior PDIP lainnya, Yasonna Laoly, juga menunjukkan sikap serupa.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan itu memilih untuk melempar tanggung jawab saat dikonfirmasi mengenai isu yang sama.
Ia menyarankan awak media untuk bertanya kepada panitia yang keberadaannya pun masih menjadi misteri.
Berita Terkait
-
Ultimatum Keras Megawati di Bali: Ribuan Kader PDIP Diperintahkan Menang Tanpa 'Main Duit'
-
Selebgram Richard Garcia Bikin Publik Geram, Diduga WFA di Bali Tanpa Bayar Pajak
-
Momen Hangat Keluarga Megawati, Puan-Prananda Prabowo Berangkulan Warnai Bimtek PDIP di Bali
-
Di Tengah Isu Kongres, Ganjar Pranowo Fokus Konsolidasi Legislatif PDIP di Bali
-
Megawati Tiba di Bimtek PDIP di Bali, Disambut Jajaran Pejabat DPP PIDP
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
29 Unit Usaha Syariah Mau Spin Off, Ini Bocorannya
-
Soal Klub Baru usai SEA Games 2025, Megawati Hangestri: Emm ... Rahasia
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
Terkini
-
Majelis Adat Budaya Tionghoa Buka Suara soal Penyerangan 15 WNA China di Kawasan Tambang Emas
-
Aroma Hangus Masih Tercium, Pedagang Tetap Jualan di Puing Kios Pasar Induk Kramat Jati
-
Hadir Tergesa-gesa, Gus Yaqut Penuhi Panggilan KPK untuk Kasus Haji
-
BGN Dorong SPPG Turun Langsung ke Sekolah Beri Edukasi Gizi Program MBG
-
Usai Tahan Heri Gunawan dan Satori, KPK Bakal Dalami Peran Anggota Komisi XI DPR di Kasus CSR BI-OJK
-
Ketua Komisi XI DPR Ungkap Alasan TKD Turun, ADKASI Tantang Daerah Buktikan Kinerja
-
Asuransi Kebakaran Kramat Jati Hanya Tanggung Bangunan, Pramono Buka Akses Modal Lewat Bank Jakarta
-
Kasus Kuota Haji, Gus Yaqut Jalani Pemeriksaan di KPK Hari Ini
-
Imigrasi Dalami Penyerangan 15 WNA China Bersenjata Tajam hingga Alat Setrum di Tambang Emas Kalbar
-
Pemprov DKI Jamin Relokasi Cepat untuk 121 Pedagang Kramat Jati