Suara.com - Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP lagi untuk periode 2025-2025. Nantinya Megawati diberikan kewenangan untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pengurus partainya.
Termasuk soal peluang Hasto Kristiyanto apakah menjadi Sekretaris Jenderal PDIP kembali atau tidak untuk periode 2025-2030.
Ketua Steering Committee Kongres ke-6 PDIP, Komarudin Watubun, menyampaikan, nanti Megawati yang akan memilih sendiri siapa yang akan menjadi Sekjen, Bendahara Umum hingga para Ketua DPP.
"Tinggal ibu susun kabinetnya. Tergantung ibu, kan ketua umum terpilih," kata Komarudin di arena Kongres, Bali, Jumat (1/8/2025).
Sementara itu, terkait peluang Hasto kembali menjadi Sekjen, Komarudin mengatakan, dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART) jabatan Sekjen tidak dibatasi hanya dua periode saja.
"Nggak lah, nggak ada di AD ART, partai tidak membatasi soal sekjen dua periode," katanya.
Ia mengatakan, soal jabatan Sekjen murni menjadi hak prerogratif Megawati sebagai ketua umum.
"Nggak nggak, tidak ada batasnya. Itu kewenangan prerogatif ketua umum mementukan siapa saja," katanya.
Saat ditegaskan apakah nama Hasto yang akan dipilih lagi menjadi Sekjen, Komarudin mengaku tak tahu hal tersebut.
Baca Juga: Hasto Dapat Amnesti, Prabowo Diingatkan Jangan Halalkan Segala Cara Demi Rangkul Oposisi
"Saya tidak bisa, kemungkinan nggak paham kepengurusan," pungkasnya.
Megawati Dikukuhkan
Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri kembali dikukuhkan menjadi Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030. Hal itu diputuskan di sela Kongres ke-6 PDIP yang digelar secara tertutup di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Badung, Bali, Jumat (1/8/2025).
Hal itu dibenarkan oleh Ketua Steering Committee Kongres ke-6, Komarudin Watubun.
Namun ia mengingatkan, prosesnya memang hanya tinggal mengukuhkan, sebab sebelumnya semua kader PDIP sudah sepakat Megawati jadi Ketua Umum PDIP lagi dalam forum Rakernas.
“Karena memang sudah terpilih di Rakernas kemarin, ini dikukuhkan saja. Forum Rakernas tidak untuk memilih ketua umum,” kata Komarudin dari arena Kongres.
Berita Terkait
-
Amnesti Hasto, Tiket Emas PDIP ke Kabinet, Awal Keretakan Prabowo - Jokowi
-
Gerindra Ganti Sekjen! Ahmad Muzani Lengser Setelah 17 Tahun, Penggantinya Menlu Sugiono
-
Bagai Sekadar Formalitas, Kongres PDIP Teguhkan Kekuasaan Absolut Megawati
-
Novel Baswedan Blak-blakan Kritik Amnesti-Abolisi Prabowo: Tak Sesuai Pidato Sikat Habis Koruptor!
Terpopuler
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Survei SMRC: Elektabilitas Gerindra Anjlok Tajam, Peluang Jadi Partai Nomor 1 Terancam
- 5 Kulkas Mini yang Murah dan Hemat Listrik, Bisa Dipakai di Kamar Kos dan Mobil
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- 5 Sepatu Lari Terbaik Harga Rp200 Ribuan, Nyaman Dipakai untuk Daily hingga Trail Run
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Toyota Pamerkan Land Cruiser Hybrid dan GAZOO Racing Terbaru di GIIAS 2026
-
Pelatih Indonesia All Stars Minta Pemain Jangan Minder Saat Tantang Aston Villa
-
Promo RI: Belanja Kebutuhan Harian di Farmers Market dan Pasarina Dapet Diskon Besar!
-
Raih Opini WTP BPK, Purbaya Klaim Jadi Bukti Fiskal Sehat
-
Mendiktisaintek Didesak Tindak Lanjuti Rekomendasi Irjen soal Dugaan Plagiasi Guru Besar Unsoed
-
Bayar Cicilan Kendaraan Pakai BRImo Bisa Dapat Cashback 10 Persen, Cek Syaratnya!
-
Bea Cukai Ungkap Penerimaan Negara dari Ekspor Sawit Pangkalan Bun Tembus Rp 1,74 Triliun
-
Sempat Sulitkan Timnas Indonesia, John Herdman Angkat Topi Buat Timor Leste
-
Investasi Rp1 Triliun, Jakarta Kembangkan Kawasan Peternakan Sapi Terintegrasi di Banten
-
Di Balik Kemenangan Gugatan MBG, Putusan MK Dinilai Sarat Kompromi Politik