Suara.com - Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah disetujui oleh DPR, bukanlah sekadar keputusan hukum biasa.
Di baliknya, terbaca sebuah manuver politik tingkat tinggi dengan implikasi yang berlapis, mulai dari potensi pergeseran peta koalisi, hingga sinyal pergeseran relasi kekuasaan di tingkat elite.
Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Mohammad Anas RA, menganalisis bahwa keputusan ini memiliki dimensi strategis yang jauh melampaui pembebasan satu individu dari jerat hukum.
Menurutnya, langkah Prabowo ini secara efektif meredakan ketegangan lama dan membuka jalan baru bagi konsolidasi politik.
Anas menyoroti bagaimana kasus yang menjerat Hasto telah menjadi duri dalam daging bagi hubungan PDIP dengan kekuasaan sebelumnya.
Amnesti ini, kata dia, berfungsi sebagai "obat penawar" atas stigma tersebut.
"Isu kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP oleh kekuasaan Jokowi menjadi stigma dikalangan pengurus partai banteng moncong putih pimpinan Megawati Soekarno Putri," kata Anas, Jumat (1/8/2025).
Dengan dihilangkannya stigma ini melalui tangan Prabowo, Anas meyakini ada proses lobi politik intensif yang sedang berlangsung di belakang layar.
Ia bahkan memprediksi bahwa bebasnya Hasto adalah tiket emas bagi PDIP untuk segera merapat dan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo.
Baca Juga: Bagai Sekadar Formalitas, Kongres PDIP Teguhkan Kekuasaan Absolut Megawati
Jika skenario ini terwujud, maka Prabowo akan mencetak sejarah baru dalam lanskap politik Indonesia.
Untuk pertama kalinya, seluruh partai politik yang memiliki kursi di parlemen akan berada dalam satu barisan mendukung pemerintah.
Kondisi ini akan memberikan stabilitas luar biasa bagi Prabowo untuk menjalankan berbagai kebijakan strategis tanpa hambatan berarti dari legislatif.
Sinyal ke arah sana dinilai semakin jelas. Komunikasi politik antara kedua kubu, yang sebelumnya berseberangan, kini terlihat semakin cair dan intens.
“Saat ini, Gerindra dan PDIP tampaknya aktif menjalin komunikasi. PDIP juga terlihat berupaya melobi Prabowo terkait kasus Hasto dan berusaha membangun citra sebagai partai yang tidak bersikap anti-pemerintah di mata publik,” jelas Anas.
Potensi Awal Keretakan Prabowo-Jokowi
Tag
Berita Terkait
-
Bagai Sekadar Formalitas, Kongres PDIP Teguhkan Kekuasaan Absolut Megawati
-
Novel Baswedan Blak-blakan Kritik Amnesti-Abolisi Prabowo: Tak Sesuai Pidato Sikat Habis Koruptor!
-
Hasto Dapat Amnesti, Prabowo Diingatkan Jangan Halalkan Segala Cara Demi Rangkul Oposisi
-
Momen Hangat di Tengah Kongres PDIP: Puan dan Prananda Kompak Cium Pipi Megawati
-
Lindungi Hasto Lewat Amnesti? Eks Penyidik KPK Waswas Prabowo Bisa Dijerat Pasal Perbuatan Tercela!
Terpopuler
- Cara Mencari Sinyal TVRI di TV Digital dan TV Analog agar Bisa Nonton Siaran Piala Dunia 2026
- 4 SMA di Banten Terpilih Jadi Sekolah Unggul Garuda 2026, Ini Daftarnya
- 7 Aturan Feng Shui Kamar Tidur yang Baik untuk Rezeki
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Menlu Abbas Araghchi: Kesepakatan Damai AS - Iran Satu Paket dengan Israel - Lebanon
-
KPK Temukan Sederet Proyek Strategis Jakarta Tak Optimal, Ini Daftarnya
-
Iran Tegaskan Israel Terikat Kesepakatan Damai dengan AS, Soroti Penarikan Pasukan dari Lebanon
-
KPK Pelototi Proyek Strategis DKI Jakarta Senilai Rp 4,25 Triliun
-
Sasar Pekerja Billboard, Tukang Cat Duko di Salemba Diciduk usai Aksi Pemerasannya Viral
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat