Suara.com - Gelombang fenomena pengibaran bendera 'Jolly Roger' dari anime populer One Piece menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia telah membelah sikap para petinggi negara.
Di satu sisi, ada pembelaan terhadap kebebasan berekspresi kultur pop, sementara di sisi lain, muncul ancaman pidana atas nama martabat simbol negara.
Perbedaan pandangan tajam antara Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menjadi cerminan nyata dari benturan ini.
Dasco, dengan tegas, meminta semua pihak untuk tidak menggoreng isu ini menjadi narasi politik yang berbahaya.
Ia melihat ada upaya sistematis untuk membenturkan para penggemar anime—yang akrab disapa 'Nakama'—dengan semangat nasionalisme, sebuah taktik yang ia sebut sebagai upaya pecah belah.
"Tidak perlu ada narasi yang mendiskreditkan penggemar One Piece sebagai makar atau upaya menjatuhkan pemerintah," kata Dasco, Jumat (1/8/2025).
Menurutnya, tudingan bahwa bendera tengkorak khas Bajak Laut Topi Jerami itu adalah simbol separatis adalah sebuah kesalahpahaman fatal yang dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini menyoroti adanya jurang pemahaman antar generasi sebagai celah yang dieksploitasi.
"Sejak awal saya sudah sampaikan tidak perlu dibenturkan. Ada upaya pecah belah, karena banyak generasi tua yang tidak tahu menahu tentang One Piece," kata Dasco.
Baca Juga: Dasco: Bendera One Piece Simbol Persahabatan Nakama, Jangan Dibenturkan dengan Merah Putih
Untuk menunjukkan betapa fenomena ini telah menyatu dengan kehidupan sehari-hari, Dasco bahkan berbagi anekdot personal.
"Dianggap bendera tengkorak itu bendera separatis, padahal itu manga yang sudah puluhan tahun tumbuh sama generasi muda kita. Ini salah satu staf saya anaknya sudah tiga, dia juga bilang dirinya Nakama," ucapnya.
Bagi Dasco dan jutaan penggemar di Indonesia, bendera tersebut adalah simbol persahabatan, petualangan, dan perjuangan meraih mimpi—nilai-nilai yang diajarkan dalam karya fiksi Eiichiro Oda.
Meski demikian, ia tetap menegaskan bahwa Bendera Merah Putih adalah satu-satunya simbol negara yang sah.
"Hal ini sudah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan penuh semangat persatuan dan kebangsaan," tegas Dasco.
Ancaman dari Menko Polhukam
Berita Terkait
-
Dasco: Bendera One Piece Simbol Persahabatan Nakama, Jangan Dibenturkan dengan Merah Putih
-
Detik-detik Kebebasan Tom Lembong: Administrasi Dikebut, Kejaksaan Sudah Diberitahu
-
Senyum dan Kepal Tinju Hasto Kristiyanto Setelah Dapat Amnesti
-
Heboh Bendera One Piece di HUT RI, Apa Maknanya Sebenarnya?
-
Dasco OTW Rutan Cipinang, Pengacara Tom Lembong: Keppres Sudah Ditandatangani
Terpopuler
- Aliansi BEM Bersatu: Mobil Fortuner Tiyo Ardianto Tercatat Milik Adik Letjen Purn Setyo Sularso
- Milk Cleanser Viva untuk Umur Berapa? Ini Penjelasan dan 5 Pilihan Variannya
- 6 Sepatu Adidas Samba Lagi Diskon 50 Persen di Website Resmi, Kesempatan Langka Separuh Harga
- 4 Cushion Terbaik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Anti Crack Samarkan Garis Halus Seharian
- Struktur Kuno Muncul Kembali di Sendang Kamulyan Trenggalek
Pilihan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
-
Link Live Streaming Portugal vs Kongo: Panggung Sesungguhnya CR7?
-
Demo Pakai Daster ke Istana, Aliansi Perempuan Tuntut Prabowo Turunkan Harga BBM dan Setop MBG
-
BREAKING NEWS: Kantor Dinas Pendidikan Sulsel Digeledah Kejati
-
Prediksi Argentina vs Aljazair: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
Terkini
-
MBG Disebut Langgar HAM, Natalius Pigai Tuding Komnas HAM Tak Paham Aturan
-
Bansos Aman! Gus Ipul Jamin Efisiensi Anggaran Tak Pangkas Bantuan Rakyat
-
Penderita Fatty Liver Rasakan Manfaat Antrean Online Mobile JKN Saat Berobat
-
'Disentil' Sahroni di DPR, KPK Langsung Naikkan Usulan Anggaran dari Rp762 M jadi Rp989 M
-
Legislator Gerindra 'Semprot' Komnas HAM: Sebut MBG Langgar HAM Itu Keliru!
-
Evaluasi Haji 2026 di Hambalang: Prabowo Minta Fasilitas Hotel Ditata, Ongkos Dipangkas
-
Murid Sekolah Rakyat Lampaui Target, Kemensos Ajukan Tambahan Anggaran hingga Rp8 Triliun
-
Pigai Minta Tambahan Rp492,9 Miliar untuk Kementerian HAM, DPR Hanya Setujui Rp224,9 Miliar
-
Siapkan Dana Pendidikan Anak Tanpa Cemas, BRI Multiguna Tawarkan Pembiayaan Fleksibel
-
Kadistamhut DKI: Pungli di Pemakaman Jakarta Libatkan RT Hingga RW