Suara.com - Sebuah video berdurasi satu menit beredar di TikTok pada Jumat, 2 Agustus 2025, menampilkan tangkapan layar yang disebut sebagai berita dari Kantor Berita ANTARA.
Judul yang tercantum dalam tangkapan layar itu berbunyi, "Prabowo usulkan PBB gelar referendum di wilayah sengketa Aceh dan Papua Barat."
Video tersebut juga menampilkan gambar Presiden Prabowo Subianto tengah bersalaman dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres.
Cuplikan gambar lain memperlihatkan António Guterres memberikan pernyataan resmi di depan lambang PBB berlatar biru.
Dalam narasi video, disebutkan bahwa Guterres mendoakan agar referendum itu berjalan lancar.
Namun benarkah video tersebut merupakan berita resmi dari ANTARA dan memuat informasi valid?
Penelusuran:
Tim Cek Fakta Suara.com menelusuri kebenaran konten tersebut dan menemukan bahwa isi video TikTok itu merupakan disinformasi.
Faktanya, tidak ada berita resmi dari Kantor Berita ANTARA dengan judul sebagaimana yang dicantumkan dalam video.
Baca Juga: Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
Judul yang sebenarnya dari berita yang memuat pertemuan Presiden Prabowo dan Sekjen PBB António Guterres adalah:
"Presiden Prabowo dan Sekjen PBB bahas sejumlah isu strategis."
Berita itu diterbitkan pada 17 November 2024 dan melaporkan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo Subianto dan António Guterres di sela KTT G20 di Brasil. Dalam laporan itu, isu-isu yang dibahas meliputi:
- Keamanan pangan global
- Pengentasan kemiskinan
- Pelanggaran hak asasi manusia
- Krisis kemanusiaan di Palestina
Tidak ada satu pun pembahasan soal referendum di Aceh atau Papua Barat dalam pertemuan tersebut.
Lebih lanjut, video yang memperlihatkan António Guterres berbicara di depan simbol PBB juga merupakan cuplikan yang direkayasa.
Potongan tersebut diambil dari video lama yang diunggah di kanal YouTube resmi United Nations pada 10 Oktober 2019.
Berita Terkait
-
Prabowo Patriot Dikelilingi 'Idiot'? Adhie Massardi Beri Peringatan Keras!
-
Sikap Tegas Prabowo: Bakar Hutan Disikat, Tapi Diberi 'Modal' Teknologi Canggih?
-
Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar
-
Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Cara Prabowo Akhiri Pengaruh Rezim Jokowi?
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik