Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal peringatan keras bagi para korporasi nakal: era membuka lahan dengan cara membakar hutan telah berakhir. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, yang menegaskan tidak akan ada ampun bagi perusahaan yang lahannya terbakar.
Sikap "nol toleransi" ini diambil untuk memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab penuh atas lahan konsesi yang telah diberikan oleh negara, sekaligus menjadi langkah preventif utama dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya dilansir Antara, Minggu (3/8/2025).
Namun, di balik ancaman tersebut, pemerintah ternyata tidak hanya datang dengan "tongkat", tetapi juga "wortel". Sebagai solusi pengganti metode bakar yang dilarang, Prabowo akan memfasilitasi perusahaan dengan teknologi modern untuk proses pembukaan lahan.
Pemerintah akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang ketat dengan dukungan teknologi canggih dan ramah lingkungan.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," kata Budi Gunawan.
Arahan tegas ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut secara khusus membahas langkah-langkah antisipasi karhutla menjelang musim kemarau dan dihadiri oleh jajaran menteri kabinet terkait, baik secara langsung maupun melalui sambungan video.
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar
-
Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Cara Prabowo Akhiri Pengaruh Rezim Jokowi?
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
-
Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
-
Prabowo Mau Hilangkan Residu Pilpres? Hasto-Tom Lembong Bebas bisa jadi Pukulan Telak ke Jokowi
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
-
Insentif Mobil Listrik Dipangkas, Penjualan Mobil BYD Turun Tajam
-
Pasar Modal RI Berpotensi Turun Kasta, Kini Jepang Pangkas Rekemondasi Saham BEI
-
Jeffrey Hendrik Belum Resmi jadi Pjs Direktur Utama BEI
-
Penghentian Operasi dan PHK Intai Industri Batu Bara Usai Kementerian ESDM Pangkas Kuota Produksi
Terkini
-
Geger Temuan PPATK, Rp992 Triliun Perputaran Duit Tambang Emas Ilegal, Siapa 'King Maker'-nya?
-
Pigai Akui Uang Pribadi Terkuras karena Kementerian HAM Tak Punya Anggaran Bansos
-
Saksi Ungkap Ada Uang Nonteknis dan Uang Apresiasi dalam Pengurusan Sertifikasi K3 di Kemnaker
-
Pedagang Kota Tua Terpaksa 'Ngungsi' Imbas Syuting Film Lisa BLACKPINK: Uang Kompensasi Nggak Cukup!
-
Sri Raja Sacandra: UU Polri 2002 Lahir dari Konflik Kekuasaan, Bukan Amanah Reformasi
-
Prabowo Wanti-wanti Pimpinan yang Akali BUMN Segera Dipanggil Kejaksaan
-
Natalius Pigai Bangga Indonesia Pimpin Dewan HAM PBB: Sebut Prestasi Langka di Level Dunia
-
Nadiem Kaget Banyak Anak Buahnya Terima Gratifikasi di Kasus Chromebook: Semuanya Mengaku
-
Tangis Nenek Saudah Pecah di Senayan: Dihajar Karena Tolak Tambang, Kini Minta Keadilan
-
Guntur Romli Kuliti Jokowi: Demi PSI, Dinilai Lupa Rakyat dan Partai Sendiri