Suara.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengirimkan sinyal peringatan keras bagi para korporasi nakal: era membuka lahan dengan cara membakar hutan telah berakhir. Sikap tegas ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, yang menegaskan tidak akan ada ampun bagi perusahaan yang lahannya terbakar.
Sikap "nol toleransi" ini diambil untuk memastikan setiap perusahaan bertanggung jawab penuh atas lahan konsesi yang telah diberikan oleh negara, sekaligus menjadi langkah preventif utama dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi.
"Sesuai arahan tegas Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mengambil sikap jelas bahwa tidak ada toleransi untuk pembakaran hutan sebagai cara membuka lahan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan dalam keterangannya dilansir Antara, Minggu (3/8/2025).
Namun, di balik ancaman tersebut, pemerintah ternyata tidak hanya datang dengan "tongkat", tetapi juga "wortel". Sebagai solusi pengganti metode bakar yang dilarang, Prabowo akan memfasilitasi perusahaan dengan teknologi modern untuk proses pembukaan lahan.
Pemerintah akan menerapkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang ketat dengan dukungan teknologi canggih dan ramah lingkungan.
"Presiden memberikan dukungan penuh untuk pembukaan lahan menggunakan alat-alat modern berteknologi tinggi dan ramah lingkungan," kata Budi Gunawan.
Arahan tegas ini merupakan hasil dari rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (1/8). Rapat tersebut secara khusus membahas langkah-langkah antisipasi karhutla menjelang musim kemarau dan dihadiri oleh jajaran menteri kabinet terkait, baik secara langsung maupun melalui sambungan video.
Berita Terkait
-
Presiden Prabowo Sampaikan Peringatan Keras untuk Korporasi; Lahan Negara Bukan untuk Dibakar
-
Beri Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Cara Prabowo Akhiri Pengaruh Rezim Jokowi?
-
Jawaban Jokowi soal Kontroversi Amnesti Hasto dan Abolisi Lembong: Bukan Urusan Saya!
-
Amnesti untuk Hasto, Kenneth PDIP Puji Prabowo: Layak Disebut Negarawan
-
Prabowo Mau Hilangkan Residu Pilpres? Hasto-Tom Lembong Bebas bisa jadi Pukulan Telak ke Jokowi
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik