Suara.com - Pemerintah Kanada menegaskan kembali bahwa sejak Januari 2024, tidak ada izin ekspor baru untuk barang-barang militer yang dapat digunakan dalam konflik di Gaza, menyusul laporan kontroversial yang menyebut senjata buatan Kanada masih mengalir ke Israel.
"Kanada telah menetapkan garis tegas, dan akan terus mempertahankannya: sejak Januari 2024, kami tidak menyetujui satu pun izin baru untuk barang-barang terkendali yang dapat digunakan di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dalam pernyataan resminya pada Sabtu (3/8).
Anand juga menyatakan bahwa semua izin ekspor yang sebelumnya telah dikeluarkan kini dibekukan.
“Kami juga telah membekukan seluruh izin yang sudah ada pada 2024, yang sebelumnya memungkinkan komponen militer digunakan di Gaza. Izin-izin itu masih ditangguhkan hingga hari ini,” tegasnya.
Penegasan ini datang setelah laporan tertanggal 29 Juli dari gabungan empat LSM — World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices — mengungkap dugaan ekspor amunisi dan suku cadang militer dari Kanada ke Israel, berdasarkan data Otoritas Pajak Israel.
Menanggapi laporan tersebut, Anand menyebutnya menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta secara akurat.
Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang dalam laporan disebut sebagai “peluru” sebenarnya adalah proyektil bergaya paintball.
“Perlengkapan yang menyertainya justru dirancang untuk membuat senjata api tidak dapat digunakan dengan amunisi biasa,” ungkapnya.
“Barang-barang ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dan jika pun bisa, tetap akan membutuhkan izin yang tidak akan diberikan,” jelas Anand lebih lanjut.
Ia juga membantah klaim bahwa Kanada mengirim mortir ke Israel. “Tidak ada mortir yang dikirimkan dari produsen Kanada ke Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak sebelum izin ekspor ditangguhkan,” ujarnya.
Baca Juga: Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
Anand menegaskan bahwa ekspor barang militer dari Kanada diatur secara ketat dan hanya bisa dilakukan dengan izin resmi.
"Hukum Kanada secara tegas melarang perusahaan mana pun mengekspor barang-barang terkendali tanpa izin resmi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menindak siapa pun yang melanggar aturan tersebut. "Kami tidak akan membiarkan senjata buatan Kanada berkontribusi terhadap konflik ini dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Pernyataan keras dari pemerintah Kanada ini tampaknya sebagai upaya meredam tekanan dari publik dan komunitas internasional yang mengkritik dugaan keterlibatan Kanada dalam konflik bersenjata di Gaza.
Namun, para aktivis tetap mendesak transparansi lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Ottawa pada Selasa lalu, Yara Shoufani dari Palestinian Youth Movement menyatakan, "Temuan ini menunjukkan adanya dukungan material berkelanjutan dari Kanada terhadap Israel, meskipun pemerintah membantah hal itu."
Kelompok aktivis juga mengklaim telah memperoleh dokumen pengiriman komersial yang membuktikan adanya transfer peralatan militer dari perusahaan-perusahaan Kanada ke Israel, sebuah tudingan yang kini menjadi sorotan tajam publik dan media internasional.
Berita Terkait
-
Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
-
Trump Tebar Ancaman Tarif Impor, India Jadi Incaran Karena Dekat dengan 'BRICS'
-
CEK FAKTA: Israel Dibom Iran hingga Wilayahnya Hangus 50 Persen
-
Pedro Pascal hingga Ariana Grande Galang Bantuan untuk Kelaparan di Gaza
-
Operasi Rahasia Mossad Digagalkan Intelijen Iran
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!