Suara.com - Pemerintah Kanada menegaskan kembali bahwa sejak Januari 2024, tidak ada izin ekspor baru untuk barang-barang militer yang dapat digunakan dalam konflik di Gaza, menyusul laporan kontroversial yang menyebut senjata buatan Kanada masih mengalir ke Israel.
"Kanada telah menetapkan garis tegas, dan akan terus mempertahankannya: sejak Januari 2024, kami tidak menyetujui satu pun izin baru untuk barang-barang terkendali yang dapat digunakan di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dalam pernyataan resminya pada Sabtu (3/8).
Anand juga menyatakan bahwa semua izin ekspor yang sebelumnya telah dikeluarkan kini dibekukan.
“Kami juga telah membekukan seluruh izin yang sudah ada pada 2024, yang sebelumnya memungkinkan komponen militer digunakan di Gaza. Izin-izin itu masih ditangguhkan hingga hari ini,” tegasnya.
Penegasan ini datang setelah laporan tertanggal 29 Juli dari gabungan empat LSM — World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices — mengungkap dugaan ekspor amunisi dan suku cadang militer dari Kanada ke Israel, berdasarkan data Otoritas Pajak Israel.
Menanggapi laporan tersebut, Anand menyebutnya menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta secara akurat.
Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang dalam laporan disebut sebagai “peluru” sebenarnya adalah proyektil bergaya paintball.
“Perlengkapan yang menyertainya justru dirancang untuk membuat senjata api tidak dapat digunakan dengan amunisi biasa,” ungkapnya.
“Barang-barang ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dan jika pun bisa, tetap akan membutuhkan izin yang tidak akan diberikan,” jelas Anand lebih lanjut.
Ia juga membantah klaim bahwa Kanada mengirim mortir ke Israel. “Tidak ada mortir yang dikirimkan dari produsen Kanada ke Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak sebelum izin ekspor ditangguhkan,” ujarnya.
Baca Juga: Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
Anand menegaskan bahwa ekspor barang militer dari Kanada diatur secara ketat dan hanya bisa dilakukan dengan izin resmi.
"Hukum Kanada secara tegas melarang perusahaan mana pun mengekspor barang-barang terkendali tanpa izin resmi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menindak siapa pun yang melanggar aturan tersebut. "Kami tidak akan membiarkan senjata buatan Kanada berkontribusi terhadap konflik ini dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Pernyataan keras dari pemerintah Kanada ini tampaknya sebagai upaya meredam tekanan dari publik dan komunitas internasional yang mengkritik dugaan keterlibatan Kanada dalam konflik bersenjata di Gaza.
Namun, para aktivis tetap mendesak transparansi lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Ottawa pada Selasa lalu, Yara Shoufani dari Palestinian Youth Movement menyatakan, "Temuan ini menunjukkan adanya dukungan material berkelanjutan dari Kanada terhadap Israel, meskipun pemerintah membantah hal itu."
Kelompok aktivis juga mengklaim telah memperoleh dokumen pengiriman komersial yang membuktikan adanya transfer peralatan militer dari perusahaan-perusahaan Kanada ke Israel, sebuah tudingan yang kini menjadi sorotan tajam publik dan media internasional.
Berita Terkait
-
Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
-
Trump Tebar Ancaman Tarif Impor, India Jadi Incaran Karena Dekat dengan 'BRICS'
-
CEK FAKTA: Israel Dibom Iran hingga Wilayahnya Hangus 50 Persen
-
Pedro Pascal hingga Ariana Grande Galang Bantuan untuk Kelaparan di Gaza
-
Operasi Rahasia Mossad Digagalkan Intelijen Iran
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
Terkini
-
OTT KPK di Banten: Jaksa Diduga Peras Animator Korsel Rp2,4 M, Ancam Hukuman Berat Jika Tak Bayar
-
Pesan Seskab Teddy: Kalau Niat Bantu Harus Ikhlas, Jangan Menggiring Seolah Pemerintah Tidak Kerja
-
OTT Bupati Bekasi, PDIP Sebut Tanggung Jawab Pribadi: Partai Tak Pernah Ajarkan Kadernya Korupsi
-
Jawab Desakan Status Bencana Nasional, Seskab Teddy: Pemerintah All Out Tangani Bencana Sumatra
-
Pramono Anung: UMP Jakarta 2026 Sedang Dibahas di Luar Balai Kota
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya