Suara.com - Pemerintah Kanada menegaskan kembali bahwa sejak Januari 2024, tidak ada izin ekspor baru untuk barang-barang militer yang dapat digunakan dalam konflik di Gaza, menyusul laporan kontroversial yang menyebut senjata buatan Kanada masih mengalir ke Israel.
"Kanada telah menetapkan garis tegas, dan akan terus mempertahankannya: sejak Januari 2024, kami tidak menyetujui satu pun izin baru untuk barang-barang terkendali yang dapat digunakan di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dalam pernyataan resminya pada Sabtu (3/8).
Anand juga menyatakan bahwa semua izin ekspor yang sebelumnya telah dikeluarkan kini dibekukan.
“Kami juga telah membekukan seluruh izin yang sudah ada pada 2024, yang sebelumnya memungkinkan komponen militer digunakan di Gaza. Izin-izin itu masih ditangguhkan hingga hari ini,” tegasnya.
Penegasan ini datang setelah laporan tertanggal 29 Juli dari gabungan empat LSM — World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices — mengungkap dugaan ekspor amunisi dan suku cadang militer dari Kanada ke Israel, berdasarkan data Otoritas Pajak Israel.
Menanggapi laporan tersebut, Anand menyebutnya menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta secara akurat.
Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang dalam laporan disebut sebagai “peluru” sebenarnya adalah proyektil bergaya paintball.
“Perlengkapan yang menyertainya justru dirancang untuk membuat senjata api tidak dapat digunakan dengan amunisi biasa,” ungkapnya.
“Barang-barang ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dan jika pun bisa, tetap akan membutuhkan izin yang tidak akan diberikan,” jelas Anand lebih lanjut.
Ia juga membantah klaim bahwa Kanada mengirim mortir ke Israel. “Tidak ada mortir yang dikirimkan dari produsen Kanada ke Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak sebelum izin ekspor ditangguhkan,” ujarnya.
Baca Juga: Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
Anand menegaskan bahwa ekspor barang militer dari Kanada diatur secara ketat dan hanya bisa dilakukan dengan izin resmi.
"Hukum Kanada secara tegas melarang perusahaan mana pun mengekspor barang-barang terkendali tanpa izin resmi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menindak siapa pun yang melanggar aturan tersebut. "Kami tidak akan membiarkan senjata buatan Kanada berkontribusi terhadap konflik ini dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Pernyataan keras dari pemerintah Kanada ini tampaknya sebagai upaya meredam tekanan dari publik dan komunitas internasional yang mengkritik dugaan keterlibatan Kanada dalam konflik bersenjata di Gaza.
Namun, para aktivis tetap mendesak transparansi lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Ottawa pada Selasa lalu, Yara Shoufani dari Palestinian Youth Movement menyatakan, "Temuan ini menunjukkan adanya dukungan material berkelanjutan dari Kanada terhadap Israel, meskipun pemerintah membantah hal itu."
Kelompok aktivis juga mengklaim telah memperoleh dokumen pengiriman komersial yang membuktikan adanya transfer peralatan militer dari perusahaan-perusahaan Kanada ke Israel, sebuah tudingan yang kini menjadi sorotan tajam publik dan media internasional.
Berita Terkait
-
Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
-
Trump Tebar Ancaman Tarif Impor, India Jadi Incaran Karena Dekat dengan 'BRICS'
-
CEK FAKTA: Israel Dibom Iran hingga Wilayahnya Hangus 50 Persen
-
Pedro Pascal hingga Ariana Grande Galang Bantuan untuk Kelaparan di Gaza
-
Operasi Rahasia Mossad Digagalkan Intelijen Iran
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 5 Bek Kanan Terbaik Premier League Saat Ini: Dominasi Pemain Arsenal
Pilihan
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
-
Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Sri Mulyani: Sebut Eks Menkeu 'Terlalu Protektif' ke Pegawai Bermasalah
Terkini
-
3.000 Pelari Padati wondr Surabaya ITS Run 2025, BNI Dorong Ekonomi Lokal dan Budaya Hidup Sehat
-
Tegaskan IKN Tak Akan Jadi Kota Hantu, Menkeu: Jangan Denger Prediksi Orang Luar, Sering Salah Kok
-
Setara Institute Sebut Upaya Jadikan Soeharto Pahlawan Nasional Sengaja Dilakukan Pemerintah
-
20 Siswa SDN Meruya Selatan 01 Diduga Keracunan MBG di Hari ke-3, Puding Coklat Bau Gosong
-
Luncurkan Dana Abadi ITS, BNI dan ITS Dorong Filantropi Pendidikan Digital
-
Dosen di Jambi Dibunuh Polisi: Pelaku Ditangkap, Bukti Kekerasan dan Dugaan Pemerkosaan Menguat
-
Nasib Charles Sitorus Terpidana Kasus Gula Tom Lembong usai Vonisnya Diperkuat di Tingkat Banding
-
Amnesty: Pencalonan Soeharto Pahlawan Cacat Prosedur dan Sarat Konflik Kepentingan!
-
Pemulihan Cikande: 558 Ton Material Radioaktif Berhasil Diangkut Satgas Cesium-137
-
Waspada Banjir Rob, BPBD DKI Peringatkan 11 Kelurahan di Pesisir Utara