Suara.com - Pemerintah Kanada menegaskan kembali bahwa sejak Januari 2024, tidak ada izin ekspor baru untuk barang-barang militer yang dapat digunakan dalam konflik di Gaza, menyusul laporan kontroversial yang menyebut senjata buatan Kanada masih mengalir ke Israel.
"Kanada telah menetapkan garis tegas, dan akan terus mempertahankannya: sejak Januari 2024, kami tidak menyetujui satu pun izin baru untuk barang-barang terkendali yang dapat digunakan di Gaza," kata Menteri Luar Negeri Kanada Anita Anand dalam pernyataan resminya pada Sabtu (3/8).
Anand juga menyatakan bahwa semua izin ekspor yang sebelumnya telah dikeluarkan kini dibekukan.
“Kami juga telah membekukan seluruh izin yang sudah ada pada 2024, yang sebelumnya memungkinkan komponen militer digunakan di Gaza. Izin-izin itu masih ditangguhkan hingga hari ini,” tegasnya.
Penegasan ini datang setelah laporan tertanggal 29 Juli dari gabungan empat LSM — World Beyond War, Palestinian Youth Movement, Canadians for Justice and Peace in the Middle East, dan Independent Jewish Voices — mengungkap dugaan ekspor amunisi dan suku cadang militer dari Kanada ke Israel, berdasarkan data Otoritas Pajak Israel.
Menanggapi laporan tersebut, Anand menyebutnya menyesatkan dan tidak mencerminkan fakta secara akurat.
Ia menjelaskan bahwa barang-barang yang dalam laporan disebut sebagai “peluru” sebenarnya adalah proyektil bergaya paintball.
“Perlengkapan yang menyertainya justru dirancang untuk membuat senjata api tidak dapat digunakan dengan amunisi biasa,” ungkapnya.
“Barang-barang ini tidak bisa digunakan dalam pertempuran. Dan jika pun bisa, tetap akan membutuhkan izin yang tidak akan diberikan,” jelas Anand lebih lanjut.
Ia juga membantah klaim bahwa Kanada mengirim mortir ke Israel. “Tidak ada mortir yang dikirimkan dari produsen Kanada ke Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung sejak sebelum izin ekspor ditangguhkan,” ujarnya.
Baca Juga: Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
Anand menegaskan bahwa ekspor barang militer dari Kanada diatur secara ketat dan hanya bisa dilakukan dengan izin resmi.
"Hukum Kanada secara tegas melarang perusahaan mana pun mengekspor barang-barang terkendali tanpa izin resmi," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah akan menindak siapa pun yang melanggar aturan tersebut. "Kami tidak akan membiarkan senjata buatan Kanada berkontribusi terhadap konflik ini dalam bentuk apa pun,” tegasnya.
Pernyataan keras dari pemerintah Kanada ini tampaknya sebagai upaya meredam tekanan dari publik dan komunitas internasional yang mengkritik dugaan keterlibatan Kanada dalam konflik bersenjata di Gaza.
Namun, para aktivis tetap mendesak transparansi lebih lanjut. Dalam konferensi pers di Ottawa pada Selasa lalu, Yara Shoufani dari Palestinian Youth Movement menyatakan, "Temuan ini menunjukkan adanya dukungan material berkelanjutan dari Kanada terhadap Israel, meskipun pemerintah membantah hal itu."
Kelompok aktivis juga mengklaim telah memperoleh dokumen pengiriman komersial yang membuktikan adanya transfer peralatan militer dari perusahaan-perusahaan Kanada ke Israel, sebuah tudingan yang kini menjadi sorotan tajam publik dan media internasional.
Berita Terkait
-
Inggris Akan Evakuasi dan Rawat 300 Anak-anak Gaza yang Sakit Parah
-
Trump Tebar Ancaman Tarif Impor, India Jadi Incaran Karena Dekat dengan 'BRICS'
-
CEK FAKTA: Israel Dibom Iran hingga Wilayahnya Hangus 50 Persen
-
Pedro Pascal hingga Ariana Grande Galang Bantuan untuk Kelaparan di Gaza
-
Operasi Rahasia Mossad Digagalkan Intelijen Iran
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu