Sebagaimana diketahui, Atalia Praratya merupakan istri dari Ridwan Kamil yang menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat pada 2018 hingga 2023 sebelum Dedi Mulyadi.
"Saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020," lanjut Dedi Mulyadi.
Sejak 2020 hingga 2024, terungkap hanya 14 sekolah baru yang dibangun Pemprov Jabar.
Secara terperinci, Pemprov Jabar membangun 2 sekolah tahun 2021, 1 sekolah tahun 2022, 6 sekolah tahun 2023, dan 5 sekolah tahun 2024. Sedangkan tahun 2020 tidak membangun sama sekali.
Di sisi lain, Dedi Mulyadi yang baru menjadi Gubernur Jawa Barat sejak 2025 akan membangun 15 sekolah tahun ini.
"Nah tahun 2025 membangun 15 unit: 11 SMA, 2 SMP, dan 2 SMK. InsyaAllah tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik," beber Dedi Mulyadi.
Kendati begitu, Dedi Mulyadi berterima kasih atas kritik Atalia Praratya dan tak lupa menyampaikan rasa hormatnya kepada Ridwan Kamil.
"Salam hormat buat Pak RK, semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu," tutup Dedi Mulyadi.
Menanggapi klarifikasi Dedi Mulyadi, warganet ramai menyinggung kepemimpinan Ridwan Kamil.
Baca Juga: Bayangan Alun-Alun Hantui Dua Bocah, Saksi Kematian Sahabat di Pesta Pernikahan Putra Dedi Mulyadi
Kasus korupsi Bank BJB yang menyeret Ridwan Kamil hingga tunggakan BPJS Pemprov Jabar dari kepemimpinan sebelumnya pun tak luput dibawa-bawa warganet.
"Mending kritik suamimu Bu soal bank bjb," komentar akun @dhenzchika***.
"Duit BPJS kembalikan, duit hibah masjid al jabar kembalikan, terus mesjid yang ada makam anaknya duit dari mana? Megah juga mesjidnya," sindir akun @yanid***.
"Oh sebelum bapa aing kewajiban siapa ya yang membangun ruang kelas," sahut akun @rosadirusla***.
"Waktu suami bu @ataliapr menjabat kenapa gak dikomentari bu, malah saya lebih merasa punya gubernur setelah ada gubernur seperti pak @dedimulyadi71," kata akun @serenity.novian_t***.
Kontributor : Neressa Prahastiwi
Tag
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Disebut Bagikan Motor Murah
-
Dedi Mulyadi Larang Study Tour, Sejumlah Kepala Daerah di Jabar Membangkang, Siapa Saja?
-
Dedi Mulyadi Geram Lihat Kelakuan Siswa SMAN 1 Cipeundeuy Beserta Kepala Sekolahnya
-
Tak Hadiri Hajatan Anak Dedi Mulyadi, Momen Ambu Anne Selalu Pamer Kemesraan Bareng Suami
-
Gantikan Posisi Dedi Mulyadi, Ini Sosok Sesungguhnya Iskandar Suami Baru Anne Ratna Mustika
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Dompet Menjerit Jelang Ramadan, Petani Tak Nikmati Harga Pangan yang Melambung Tinggi
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
Terkini
-
Polisi Sebut Habib Bahar Ikut Lakukan Pemukulan di Kasus Penganiayaan Banser
-
Riza Chalid Diburu Interpol, Kerry Andrianto: Ayah Tak Tahu Apa-apa
-
Uji Coba Digitalisasi Bansos di Banyuwangi Diklaim Sukses, Angka Salah Sasaran Turun Drastis
-
Tak Sendiri, Habib Bahar Ternyata Tersangka Keempat Kasus Penganiayaan Banser!
-
Bareskrim Geledah Kantor Shinhan Sekuritas Terkait Kasus Saham Gorengan
-
Waspada Tren 'Whip Pink, Kepala BNN Singgung Risiko Kematian: Secara Regulasi Belum Masuk Narkotika
-
Anggaran Mitigasi Terbatas, BNPB Blak-blakan di DPR Andalkan Pinjaman Luar Negeri Rp949 Miliar
-
Berduka dari Abu Dhabi, Megawati Kenang Kesederhanaan Keluarga Jenderal Hoegeng dan Eyang Meri
-
KPK Panggil Eks Dirut Pertamina Elisa Massa Manik Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
-
Kolegium Dokter Harus Independen! MGBKI Kritik Kemenkes 'Kaburkan' Putusan Penting Ini