Suara.com - Kecurigaan publik soal dugaan politisasi hukum dalam perkara yang menjerat Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong mendapat penguatan dari akademisi hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.
Ia menyebut bahwa kecurigaan semacam itu masuk akal mengingat dinamika kekuasaan dan potensi adanya kekuatan tersembunyi yang sedang bermain di balik layar.
Menurut Feri, perhatian publik terhadap kasus ini tak bisa dilepaskan dari peran sentral presiden dalam pemberian amnesti maupun abolisi.
Dalam konteks hukum tata negara, hak tersebut memang melekat sebagai hak prerogatif presiden. Namun, pilihan presiden dalam menggunakan hak tersebut kini menimbulkan tanya.
Hal itu Feri sampaikan saat berdialog di KompasTV, Sabtu, 2 Agustus 2025.
“Wajar saja publik menilai begitu ya, karena konstruksi Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar itu, soal amnesti dan abolisi, memang itu adalah hak prerogatif presiden,” kata Feri dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.
Lebih jauh, Feri menyebut bahwa dalam praktiknya, amnesti biasanya diberikan untuk pelaku kejahatan politik seperti makar atau pemberontakan, bukan dalam perkara pidana umum seperti yang menjerat Hasto.
Hal ini membuat wacana pemberian amnesti terhadap Sekjen PDIP itu sarat nuansa politis.
“Kalau diduga itu berkaitan dengan kepentingan presiden saat ini, agak berat ya, kenapa dia berikan amnesti kalau dia adalah pelaku rekayasanya. Pasti ada kekuatan lain yang sedang mengatur permainan seperti itu,” ujarnya, mengisyaratkan adanya kekuatan lain yang lebih besar.
Baca Juga: Bukan Cuma Hasto, Ini 3 Alasan Megawati Menangis di Podium Kongres PDI Perjuangan
Kesan kuatnya kendali kekuasaan di balik proses hukum juga ia temukan dalam perkara Tom Lembong.
Feri melihat bahwa penanganan kasus tersebut, khususnya di tingkat pertama pengadilan, dipenuhi dengan kejanggalan.
“Kebetulan publik melihatnya kacau betul konstruksi dalam kasus di PN (Pengadilan Negeri), di tingkat pertama. Dugaan memang aktor yang sama sedang bergerak karena kebetulan dua orang ini berbeda pandangan terutama dengan Pak Presiden Jokowi ketika itu,” ungkapnya.
Namun saat ditanya siapa aktor kuat yang diduga mengatur permainan ini, Feri memilih jawaban simbolik.
Ia tidak menyebut nama, tetapi memberi petunjuk dalam bentuk lelucon yang menyentil imajinasi publik.
“Ini karena banyak nomor tujuhnya, mungkin David Beckham dan Eric Cantona ya. Siapa pun yang nomor punggungnya tujuhlah,” ucapnya sembari bercanda, meninggalkan misteri besar bagi publik untuk menafsirkannya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas untuk Pemula atau Pasangan Muda, Praktis dan Serba Hemat
- 4 Mobil Bekas dengan Sunroof Mulai 30 Jutaan, Kabin Luas Nyaman buat Keluarga
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil Bekas 3 Baris 50 Jutaan dengan Suspensi Empuk, Nyaman Bawa Keluarga
- 5 Motor Jadul Bermesin Awet, Harga Murah Mulai 1 Jutaan: Super Irit Bensin, Idola Penggemar Retro
Pilihan
-
Bencana Sumatera 2025 Tekan Ekonomi Nasional, Biaya Pemulihan Melonjak Puluhan Triliun Rupiah
-
John Herdman Dikontrak PSSI 4 Tahun
-
Bukan Sekadar Tenda: Menanti Ruang Aman bagi Perempuan di Pengungsian
-
4 Rekomendasi HP Xiaomi Murah, RAM Besar Memori Jumbo untuk Pengguna Aktif
-
Cek di Sini Jadwal Lengkap Pengumuman BI-Rate Tahun 2026
Terkini
-
Bukan Cuma Lokal, Turis Eropa Serbu Kota Tua Jakarta Saat Natal: Ternyata Ini yang Mereka Cari
-
Pratikno: Januari 2026, Siswa Terdampak Bencana Sumatra Dipastikan Kembali Sekolah
-
Pemerintah Cabut Izin Jutaan Hektare Sawit dan Segel 5 Perusahaan Tambang
-
RI Tak Main-main! Bintang Porno Bonnie Blue Diadukan ke Inggris Usai Lecehkan Bendera Merah Putih
-
Pesan Mendagri ke Daerah Kaya: Jangan Simpan Anggaran, Bantu Korban Bencana
-
Prabowo: Pemerintah Tak Libur, Fokus Pulihkan Aceh dan Sumatra
-
Geger Video Bom di Bandara Batam, Kapolda Kepri: Hoaks! Pelaku Sedang Kami Kejar
-
Kejar Target Akhir Tahun, Seskab Teddy dan BP BUMN Percepat Pembangunan 15.000 Rumah Pascabencana
-
Wagub Aceh ke Pemerintah Pusat, Bantuan Rumah Rusak Berat Minta Naik Jadi Rp 98 Juta
-
Akhir Polemik Peter Berkowitz: PBNU Maafkan Gus Yahya, Muktamar Segera Digelar