Suara.com - Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta mengabulkan abolisi untuk mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dinilai bukan sekadar langkah rekonsiliasi politik.
Lebih dari itu, kebijakan tersebut dibaca sebagai isyarat tegas dari Prabowo untuk mengakhiri bayang-bayang pengaruh Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
Pakar politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, melihat kebijakan ini sebagai bagian dari manuver politik strategis yang mengkonsolidasikan kepemimpinan Prabowo pasca-Pilpres 2024.
"Ini pukulan telak bagi Presiden Jokowi dengan adanya amnesti kepada dua tokoh ini, baik adalah Hasto dan Tom Lembong. Dua tokoh ini tidak bisa dipisahkan dari rezim lama, tidak bisa," kata Pangi, dikutip Minggu, 3 Agustus 2025.
Menurutnya, Prabowo tidak hanya ingin menyelesaikan sisa-sisa konflik elektoral, tetapi juga ingin mendefinisikan ulang peta kekuasaan nasional.
Hasto dan Tom adalah figur yang selama ini diasosiasikan sebagai pihak yang berseberangan dengan Jokowi.
Hasto, misalnya, menjadi salah satu tokoh yang vokal mengkritik Jokowi menjelang akhir masa jabatannya.
Sementara Tom Lembong sempat membuat kontroversi dengan menyatakan diri sebagai penulis pidato Jokowi saat kampanye, yang memicu ketegangan di ruang publik.
"Dua kasus ini betul-betul membuka mata orang. Bahwa ini lebih banyak orang mengatakan, persepsi orang ini adalah (kasus) titipan. Ini dipaksakan, ini ada kasus yang lebih besar keinginan kekuasaan daripada keinginan penegakan hukumnya," kata Pangi.
Baca Juga: Cek Fakta: Prabowo Usulkan Referendum di Aceh dan Papua Barat ke PBB, Benarkah ?
Langkah pemaafan ini, menurut Pangi, menjadi cara Prabowo membebaskan dirinya dari keterikatan dengan konflik lama dan membangun basis dukungan baru.
"Inilah yang kemudian kita melakukan pemetaan ulang terhadap spektrum politik, ya pasca Pilpres 2024. Ini adalah residu Pilpres yang sudah dituntaskan oleh Prabowo," ujarnya.
Tak hanya itu, kebijakan ini juga membuka peluang konsolidasi kekuatan yang selama ini berada di luar orbit kekuasaan Jokowi.
"Dengan masuknya mereka, dengan dapat dikunci seperti ini, tentu ini akan ada peluang bagi Pak Prabowo untuk mencoba menarik semua kekuatan yang ada," kata Pangi.
Langkah Prabowo pun semakin memperjelas arah pemerintahannya ke depan: tidak lagi berada dalam bayang-bayang siapa pun, dan siap memainkan peta baru dalam lanskap kekuasaan nasional.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
Terkini
-
Kick Off Program Quick Win Presiden Prabowo, Menteri Mukhtarudin Lepas 1.035 Pekerja Migran Terampil
-
Kejati Jakarta Tetapkan RAS Tersangka Kasus Klaim Fiktif BPJS Ketenagakerjaan Rp 21,73 Miliar
-
Said Didu Sebut Luhut Lebih Percaya Xi Jinping Ketimbang Prabowo, Sinyal Bahaya bagi Kedaulatan?
-
IACN Endus Bau Tak Sedap di Balik Pinjaman Bupati Nias Utara Rp75 Miliar ke Bank Sumut
-
Sesuai Arahan Prabowo, Ini Gebrakan Menteri Mukhtarudin di Puncak Perayaan Hari Migran Internasional
-
Usai OTT Jaksa di Banten yang Sudah Jadi Tersangka, KPK Serahkan Perkara ke Kejagung
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang Terjaring OTT KPK, Langsung Dibawa ke Gedung Merah Putih
-
KPK Amankan 10 Orang saat Lakukan OTT di Bekasi, Siapa Saja?
-
Stop Tahan Ijazah! Ombudsman Paksa Sekolah di Sumbar Serahkan 3.327 Ijazah Siswa
-
10 Gedung di Jakarta Kena SP1 Buntut Kebakaran Maut Terra Drone, Lokasinya Dirahasiakan