"Oleh karena itu, bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah, ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," ujar anggota DPR RI, Firman Soebagyo belum lama ini.
Pandangan tersebut muncul karena beberapa alasan yaitu dalam anime One Piece, kelompok Bajak Laut Topi Jerami memang sering digambarkan sebagai pahlawan bagi rakyat kecil yang melawan Pemerintah Dunia yang korup dan tiran.
Narasi ini bisa saja diinterpretasikan sebagai analogi perlawanan terhadap pemerintah di dunia nyata. Pengibaran bendera lain di samping atau sejajar dengan Merah Putih, terutama saat momen sakral seperti HUT RI, dianggap dapat menurunkan kehormatan dan wibawa bendera negara.
Hal ini merujuk pada UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
Selain itu, beberapa pihak khawatir fenomena ini adalah gerakan sistematis yang disusupi untuk menciptakan keresahan sosial dan memecah belah bangsa, terutama karena banyak generasi tua yang tidak memahami konteks budaya pop tersebut.
Perspektif ahli
Di sisi lain, banyak yang menganggap tuduhan makar ini berlebihan dan merupakan bentuk kegagalan memahami konteks.
Bagi penggemar, mengibarkan Jolly Roger adalah cara merayakan kebebasan dan persahabatan, nilai-nilai utama dalam One Piece. Ini adalah bentuk ekspresi kreatif, bukan tindakan politis.
Sementara beberapa pengamat menilai fenomena ini bisa dimaknai sebagai kritik sosial atau sinyal kekecewaan kolektif dari masyarakat terhadap kondisi saat ini, di mana mereka mencari saluran alternatif untuk bersuara.
Baca Juga: Negara Turun Tangan, Kibarkan Bendera One Piece Saat 17-an Dianggap Makar?
Secara hukum, untuk membuktikan makar, jaksa harus menunjukkan adanya "niat jahat" untuk menggulingkan pemerintah.
Mengibarkan bendera anime, tanpa adanya ajakan atau tindakan kekerasan lain, sangat sulit untuk dimasukkan dalam kategori ini.
Berita Terkait
-
Netizen Heboh! Aksesori Kecil Dian Sastro Picu Ingatan Skandal Berdarah Keluarga Suaminya
-
Elegan dan Sarat Pesan Sosial, Dian Sastro Pakai Pin One Piece di TIFF 2025
-
Dian Sastro Pamer Pin One Piece, Ingat Lagi Skandal Berdarah Keluarga Suaminya
-
Dian Sastro Pakai Pin Jolly Roger One Piece di TIFF 2025, Apa Maknanya?
-
Yusril Sebut Tersangka Pembakar Gedung DPRD Makassar Dijerat UU ITE: Mereka Tak Terindikasi Makar
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik