Suara.com - Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, sebuah fenomena unik mengusik perbincangan nasional. Bukan keriuhan lomba atau semarak umbul-umbul biasa.
Melainkan bendera hitam dengan logo tengkorak bertopi jerami simbol kelompok bajak laut dari manga populer Jepang, One Piece yang berkibar di berbagai daerah dan media sosial.
Fenomena yang oleh sebagian kalangan dianggap sebagai kreativitas dan ekspresi fandom ini kini memasuki ranah politik yang serius. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, angkat bicara dan memberikan peringatan tegas tentang pentingnya menempatkan simbol negara di atas segalanya.
Menanggapi maraknya bendera fiktif tersebut, Eddy Soeparno mengingatkan bahwa patriotisme dan penghormatan terhadap bendera Merah Putih tidak bisa ditawar. Ia bahkan mengutip pernyataan dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), untuk memperkuat argumennya.
“Saya mengutip almarhum Gus Dur, bahwa di atas segala bentuk kreativitas dalam ruang demokrasi kita, bendera Merah Putih harus tetap yang paling tinggi,” kata Eddy dilansir dari Antara, Senin 4 Agustus 2025.
Pernyataan ini menjadi penanda bahwa elite politik mulai memandang tren ini bukan sekadar euforia sesaat, melainkan potensi pergeseran nilai yang perlu diluruskan.
Di media sosial dan di kalangan anak muda, pengibaran bendera Straw Hat Pirates ini kerap dibingkai sebagai bentuk kritik sosial. Dalam narasi One Piece, kelompok Bajak Laut Topi Jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy seringkali digambarkan melawan 'Pemerintah Dunia' (World Government) yang korup, tiran, dan menindas.
Analogi inilah yang diyakini menjadi alasan sebagian masyarakat menggunakannya sebagai simbol perlawanan halus terhadap kondisi saat ini.
Menanggapi argumentasi ini, Eddy Soeparno tidak menampik adanya ruang untuk kritik, namun ia menekankan pentingnya dialog yang konstruktif ketimbang menggunakan simbol yang dapat mengganggu persatuan.
Baca Juga: Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tapi ada sisi musyawarah dan mufakat," ucapnya.
Menurutnya, pendekatan dialog adalah jalan terbaik untuk menyuarakan kegundahan.
"Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan. Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama," tuturnya.
Tawaran Dialog di Era Pemerintahan Prabowo
Eddy Soeparno kemudian mengaitkan seruannya untuk berdialog dengan keterbukaan yang ditunjukkan oleh pemerintahan saat ini. Menurut dia, Presiden RI Prabowo Subianto sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik, bahkan yang datang langsung dari masyarakat.
Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo tidak hanya mengandalkan laporan dari para menterinya, tetapi aktif mendengarkan suara dari akar rumput.
Tag
Berita Terkait
-
Prabowo Diwanti-wanti Waspadai 'Serangan Balik' Jokowi
-
One Piece, Simbol Kecewa, dan Negara yang Tak Lagi Mendengar
-
Media Asing Soroti Aksi Warga Indonesia Kibarkan Bendera One Piece
-
Hasan Nasbi vs Ahmad Muzani: Dua Sudut Pandang Soal Bendera One Piece
-
Fenomena Bendera One Piece: Antara Kreativitas, Hukum, dan Simbol Negara
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri