Suara.com - PDI Perjuangan telah menentukan jalan politik yang unik sebagai 'penyeimbang' pemerintah. Pilihan tersebut dinilai akan berpengaruh pada perolehan suaranya pada Pemilu 2029.
Namun, pakar politik mengingatkan, langkah yang terkesan dualistis ini bisa menjadi pertaruhan besar yang berpotensi menggerus loyalitas pemilih.
Hal itu diungkap pakar komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga.
Menurutnya, pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyebut PDIP bukan partai koalisi dan bukan oposisi, tapi sebagai partai penyeimbang pemerintah, menunjukkan sikap dualisme.
"Saya melihatnya konsekuensinya ini bisa kepada pemilihan legislatif dan Pilpres 2029," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Dia menyebut bahwa PDIP yang bersikap dualisme akan sulit diterima oleh masyarakat.
Sebab, sejak kalah pada Pilpres 2024, publik berekspektasi PDIP menjadi partai oposisi yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
Apalagi PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai partai oposisi, seperti pada dua periode pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Selama satu dekade itu, PDIP menunjukkan diri sebagai partai yang kerap menyampaikan kritikan keras.
Baca Juga: Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
"Karena itu saya khawatir PDIP ini pelan-pelan akan ditinggal oleh pemilihnya, bila PDIP tetap bersikap dualisme seperti ini," ujar Jamiluddin.
Jamiluddin juga mengingatkan bahwa partai yang menunjukkan dualisme, tidak akan pernah mendapatkan perolehan suara yang signifikan.
Dia mencontohkan Partai Demokrat—yang selama dua periode Pemerintahan Jokowi, menempatkan diri sebagai partai penyeimbang pemerintah.
"Dan itu kan juga suara Demokrat tidak naik. Jadi saya melihat memang sikap-sikap yang tidak tegas di perpolitikan nasional, itu berdampak pada perolehan suara pada Pemilu berikutnya," jelasnya.
Jadi Partai Penyeimbang
Sebelumnya diberitakan, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Berita Terkait
-
Pengamat: Di Mata PDIP Gibran Itu kan Sudah 'Cacat'
-
Melayat di Sela Kongres, Gestur Politik Megawati di Bali Bukan Sekadar Ungkapan Duka
-
Megawati Merapat ke Prabowo, Kabinet Geger? Ini Kata Istana Soal Jatah Menteri
-
Masih Dirangkap Megawati, Sekjen PDIP yang Baru Akan Diumumkan Sebelum Daftar ke Kemenkum, Siapa?
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting