Suara.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah menyatakan sikap partainya pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Megawati menyebut PDIP, tidak memposisikan diri sebagai oposisi dan juga bukan bukan bagian koalisi untuk mengejar kekuasaan. Megawati menyatakan posisi partainya sebagai penyeimbang pemerintah.
Pakar komunikasi politik dari Universita Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai sikap PDIP itu menunjukkan posisi dualisme.
Menurutnya PDIP tidak secara tegas menyatakan dukungan dan bersedia bergabung dengan pemerintah, karena terganjal keberadaan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Jamiluddin menilai jika pun Megawati mendukung pemerintah, dukungan itu hanya ditujukan kepada Prabowo, tidak satu paket dengan Gibran.
"Karena tidak mungkin Megawati dan PDIP mendukung Gibran. Karena memang dari awal di mata PDIP Gibran itu kan sudah cacat," kata Jamiluddin saat dihubungi Suara.com, Senin (4/8/2025).
Sebagaimana diketahui, setelah mantan Presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi berbelok arah, meninggalkan PDIP, dan mengusung Prabowo, serta memajukan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu, hubungan di antara mereka tidak baik-baik saja.
Terlebih majunya Gibran sebagai wakil presiden, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres-cawapres yang dinilai cacat hukum.
Karenanya, Jamiluddin memandang untuk lima tahun kedepan, PDIP dan Megawati tidak secara penuh mendukung pemerintah selama Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Baca Juga: Gunakan Hak Prerogatif, Megawati Tak Beri Lagi Kepercayaan pada Hasto Sebagai Sekjen?
"Jadi Megawati hanya mendukung sepihak yaitu Prabowo. Nah saya melihat ini akan terus dipertahankan Megawati termasuk PDIP selama Gibran masih ada di pemerintahan," kata Jamiluddin.
Menurutnya jika pun pada akhirnya PDIP bersikap kritis terhadap pemerintah, hal itu tidak akan ditujukan kepada Prabowo, melainkan kepada Gibran.
"Dan menurut saya selama ini juga sudah demikian sebelum ada statement resmi dari Megawati. Jadi saya belum pernah melihat ada statement petinggi PDIP yang mengkritik Prabowo. Justru yang ada kritik adalah dari PDIP itu kepada Gibran," kepada Gibran.
Jamiluddin berpandangan, bahwa PDIP menunjukkan sikap dualisme.
"Satu sisi mendukung kepada Prabowo, tapi kritis terhadap Gibran," katanya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Megawati menyatakan sikap PDIP pada pemerintahan dalam pidato penutupan Kongres Ke-VI PDIP di Bali.
Berita Terkait
- 
            
              Mural One Piece Menjamur dekat Rumah Jokowi, Dihapus Demi 'Kondusif'
 - 
            
              Benarkah Gerakan Pasang Bendera One Piece Jelang HUT RI Terinspirasi Gibran?
 - 
            
              SUARA LIVE! Gibran Pakai Pin One Piece saat Debat, Fahri Hamzah Usul Pajak Rumah Tapak Dinaikkan
 - 
            
              Megawati Merapat ke Prabowo, Kabinet Geger? Ini Kata Istana Soal Jatah Menteri
 - 
            
              Tanggapi Komentar Megawati, Ketua KPK Kekeuh Hasto Bersalah: Status Itu Melekat!
 
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
 - 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
 - 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
 - 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
 - 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
 
Pilihan
- 
            
              Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
 - 
            
              Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
 - 
            
              Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
 - 
            
              Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
 - 
            
              Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
 
Terkini
- 
            
              Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
 - 
            
              KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
 - 
            
              Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
 - 
            
              Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
 - 
            
              Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
 - 
            
              Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting
 - 
            
              BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Komitmen Pemerintah Dalam Program 10 Ribu Hunian Layak Bagi Pekerja
 - 
            
              PLN Resmikan Dua SPKLU Center Pertama di Jakarta untuk Dorong Ekosistem Kendaraan Listrik
 - 
            
              Koalisi Masyarakat Sipil Gugat UU TNI, Tolak Ekspansi Militer ke Ranah Sipil
 - 
            
              KPK Sita Uang Miliaran Rupiah dalam OTT Gubernur Riau Abdul Wahid