Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengungkapkan bahwa kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) adalah konyol.
Refly merasa bahwa semakin hari kasus tersebut justru mengubah pola pikir orang lain, yang pintar menjadi bodoh dan sebaliknya.
“Betapa konyolnya soal ijazah ini, orang pintar jadi bodoh, orang bodoh sok sok pintar ya jadinya, haha,” sebut Refly Harun dikutip dari youtubenya, Senin (4/8/25).
Refly kemudian membahas soal pernyataan Jokowi saat berpidato dalam acara reuninya dengan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) Angkatan 80.
Dalam acara tersebut, Jokowi sempat mengatakan bahwa teman-temannya dilarang untuk bersenang-senang terlebih dahulu sebelum ijazahnya diputuskan benar-benar asli.
Ketika nantinya Pengadilan memutuskan bahwa ijazah Jokowi palsu, ia justru mengatakan bahwa ijazah milik teman-teman lainnya juga palsu.
Hal ini menurut Refly mengindikasikan bahwa ijazah milik Jokowi benar-benar tidak asli alias palsu.
“Soal ijazah Jokowi, dari pernyataan Jokowi yang seolah minta pembelaan dari teman-temannya saat reuni, sadar nggak itu mengindikasikan bahwa ijazahnya itu memang nggak asli, atau palsu,” ungkap Refly.
“Katanya ‘Jangan senang-senang dulu, kalau pengadilan mengatakan asli maka bapak ibu boleh senang-senang. Tapi kalau Pengadilan mengatakan palsu, maka 88 orang lainnya juga palsu”, eee lucu juga kan logikanya, dia paham nggak ya bahwa 1 angkatan itu memang masuknya sama, tapi keluarnya kan nggak sama bro, kan beda-beda,” sambung Refly.
Baca Juga: Kasus Ijazah Palsu 4 tahun Tak Usai, Amien Rais : Kita Dianggap Bodoh Jokowi
Pernyataan Jokowi tersebut menurut Refly adalah bentuk dirinya telah melibatkan orang lain dalam masalahnya.
“Berarti 88 itu palsu semua, nggak bisa begitu dong haha,” ucapnya.
“Gimana logikanya? Dia (Jokowi) buang badan, kesannya melibatkan orang lain dalam masalahnya,” tambahnya.
Refly menjelaskan bahwa logikanya teman satu Angkatan masuk belum tentu akan sama tahun kelulusannya.
“Jadi sekali lagi hati-hati dengan pernyataannya sendiri. Justru itu pernyataan yang mengindikasikan Pak Jokowi nggak paham,” ujarnya.
“Orang itu yang masuknya sama, tapi kan keluarnya beda-beda. Nah dia nggak pernah keluar barangkali. Atau kuliahnya nggak nyampek, sehingga dia berpikir wah ini mesti sama-sama semua, ya nggak lah, ada yang 85,87, bahkan 88,” tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Anjing Pelacak K-9 Dikerahkan Cari Korban Tertimbun Longsor di Sibolga-Padangsidimpuan
-
Ibu-Ibu Korban Bencana Sumatra Masih Syok Tak Percaya Rumah Hilang, Apa Langkah Mendesak Pemerintah?
-
Eks Wakapolri Cium Aroma Kriminalisasi Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi: Tak Cukup Dilihat
-
Nasib 2 Anak Pengedar Narkoba di Jakbar: Ditangkap Polisi, 'Dilepas' Gara-gara Jaksa Libur
-
Mendiktisaintek: Riset Kampus Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat, Tak Boleh Berhenti di Laboratorium
-
Dengarkan Keluhan Warga Soal Air Bersih di Wilayah Longsor, Bobby Nasution Akan Bangunkan Sumur Bor
-
Di Balik OTT Bupati Bekasi: Terkuak Peran Sentral Sang Ayah, HM Kunang Palak Proyek Atas Nama Anak
-
Warga Bener Meriah di Aceh Alami Trauma Hujan Pascabanjir Bandang
-
Mutasi Polri: Jenderal Polwan Jadi Wakapolda, 34 Srikandi Lain Pimpin Direktorat dan Polres
-
Tinjau Lokasi Bencana Aceh, Ketum PBNU Gus Yahya Puji Kinerja Pemerintah