Suara.com - Sebuah manuver politik besar disebut-sebut tengah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menandai dimulainya era baru pemerintahannya.
Langkah tersebut, menurut analisis pakar, adalah pemberian amnesti dan abolisi kepada figur-figur yang selama ini dikenal sebagai lawan politik, seperti Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Co-Captain Timnas AMIN Tom Lembong.
Langkah ini dinilai bukan sekadar tindakan hukum biasa, melainkan sebuah sinyal kuat untuk mengakhiri dominasi politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah mengakar kuat.
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, membedah manuver ini sebagai langkah strategis yang penuh perhitungan. Menurutnya, pemberian grasi hukum ini adalah cara paling efektif bagi Prabowo untuk memulai 'de-Jokowisasi' dan menegaskan otonominya sebagai pemimpin baru Indonesia.
Manuver Cerdas Putus Rantai Pengaruh
Dalam analisisnya di podcast Forum Keadilan TV, Feri Amsari menyoroti kecepatan proses hukum sebagai kunci untuk membaca arah politik Prabowo. Jika amnesti diberikan tak lama setelah putusan hukum dijatuhkan, ini menjadi pesan yang sangat jelas.
"Pemberian amnesti dan abolisi yang cepat setelah putusan menunjukkan upaya untuk segera menghentikan dominasi figur tertentu," kata Feri Amsari.
Pernyataan ini mengindikasikan bahwa Prabowo sadar betul akan adanya rantai pengaruh dari rezim sebelumnya. Dengan 'menyelamatkan' Hasto dan Tom Lembong—dua tokoh yang kerap berseberangan dengan Istana di era Jokowi—Prabowo seolah sedang memotong tali kendali dan menunjukkan siapa pemegang kekuasaan sesungguhnya saat ini.
Dari Lawan Jadi Kawan: Strategi Rekonsiliasi Prabowo
Baca Juga: Amien Rais ke Jokowi Soal Isu Ijazah Palsu: Siapkan Badan Anda Ya Mas
Di sisi lain, langkah ini juga bisa dibaca sebagai upaya Prabowo membangun citra sebagai presiden pemersatu, bukan presiden yang gemar berkonflik. Alih-alih meneruskan polarisasi, ia memilih merangkul lawan.
"Pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong, yang merupakan lawan politik, dapat dilihat sebagai upaya presiden untuk merangkul dan menyatukan berbagai pihak," jelas Feri.
Strategi ini dinilai cerdas. Prabowo tidak hanya mengakhiri 'perang hukum' yang kerap dituduhkan terjadi pada masa sebelumnya, tetapi juga sedang membangun fondasi legitimasinya sendiri.
Ia ingin terlepas dari bayang-bayang Jokowi dan membentuk koalisi politik yang loyal kepadanya, bukan kepada figur masa lalu.
Kritik Tajam Penggunaan Hukum di Era Sebelumnya
Analisis Feri Amsari menjadi lebih tajam saat ia membandingkan potensi langkah Prabowo dengan praktik hukum di era Jokowi. Ia memberikan peringatan keras agar Prabowo tidak mengulangi dugaan kesalahan yang sama.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak
-
Mencurigakan! Kenapa Kerangka Manusia di Gedung ACC Baru Ditemukan Dua Bulan Setelah Kebakaran?
-
Dengar 'Curhatan' Kades, Dasco: DPR Kawal Masalah Lahan dan Dana Desa
-
Intervensi Kemenkeu di Kasus Rp349 T? Mahfud MD Desak Menkeu Purbaya Bertindak Tegas!
-
KPK 'Bidik' Wagub Riau SF Hariyanto, Dugaan Korupsi Proyek PUPR Makin Panas