Akibatnya, pihak sekolah saat ini mengalami kekurangan lima guru dari kebutuhan total sebanyak 20 orang.
"Empat guru yang mundur itu adalah guru BK, Ekonomi, IPS, dan Pendidikan Agama Islam. Alasannya karena lokasi penugasan yang jauh dari tempat tinggal. Ada juga yang mengatakan terhalang izin dari orang tua saat kami konfirmasi langsung," kata Asri.
Ia menyebut guru-guru yang mengundurkan diri mayoritas berasal dari luar provinsi, seperti Pulau Jawa.
Pihak sekolah tidak mengetahui secara rinci mekanisme penempatan guru karena seluruh proses rekrutmen dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
"Kami hanya menerima guru-guru yang sudah dinyatakan lulus. Kalau ada kekosongan, kami langsung laporkan ke kementerian. Bahkan saat tim dari inspektorat datang, kami sudah sampaikan kekurangan tenaga guru dan mengajukan penggantinya," jelas Asri.
Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial yang menyasar daerah-daerah miskin dan terpencil. Di Sulawesi Selatan, sekolah ini tersebar di 15 titik dengan total murid mencapai 1.750 siswa tingkat SMP.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ada sekitar 143 guru sekolah rakyat yang lolos seleksi tidak memenuhi panggilan tugas.
Gus Ipul, panggilan akrabnya, mengatakan seluruh posisi yang ditinggalkan telah digantikan sesuai prosedur tanpa mengganggu proses pembelajaran.
"143 dari 1.469 guru yang dinyatakan diterima (9,7 persen), tidak memenuhi panggilan dan menyatakan mundur melalui aplikasi CASN BKN. Jumlah yang sama, 143 guru juga telah diterima sebagai pengganti yang mundur," kata Gus Ipul dalam laman Kementerian Sosial (Kemensos).
Baca Juga: Perubahan Syarat Bantuan Insentif Guru Non-ASN dan Ketentuan Pencairan via Rekening
Alasan para guru tidak memenuhi panggilan lantaran penempatan formasi guru di daerah. Selain itu para guru tersebut juga melakukannya karena faktor penempatan tugas yang jauh dari domisili asal.
Kendati demikian Gus Ipul mengaku tetap menghargai keputusan para guru yang tidak memenuhi panggilan.
"Kami tetap menghormati dan menghargai mereka yang tidak memenuhi panggilan atau mengajar di tempat lain. Sementara hal lain kami serahkan sepenuhnya keBKN," sebutnya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO