Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan untuk menggenjot realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasalnya, realisasi tersebut diyakini akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat.
“Ada uang yang beredar dan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga merupakan salah [satu] komponen utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada Provinsi Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di tiga provinsi tersebut tampak beragam. Realisasi pendapatan Provinsi Papua Tengah diketahui sebesar 55,61 persen, sedangkan Provinsi Papua Selatan sebesar 42,19 persen, dan Papua Pegunungan sebesar 31,58 persen.
Sementara itu, terkait realisasi belanja, capaian di tiga provinsi tersebut masih berada di bawah rata-rata provinsi yang sebesar 38,52 persen. Provinsi Papua Pegunungan diketahui telah merealisasikan belanja sebesar 33,96 persen, Papua Selatan sebesar 29,30 persen, dan Papua Tengah sebesar 28,33 persen.
“Mohon untuk daerah-daerah yang rendah belanjanya ini cepat dorong supaya ada perputaran uang di daerah masing-masing. Belanja pemerintah selain membuat perputaran uang juga untuk mendorong supaya yang swastanya hidup gitu,” ujar Mendagri.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan dirinya beserta jajaran sengaja menggelar rapat bersama ketiga provinsi tersebut untuk mengatasi sejumlah persoalan. Di antaranya pengendalian inflasi di tiga provinsi tersebut, peningkatan realisasi pendapatan dan belanja, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Ia mewanti-wanti ketiga provinsi tersebut, khususnya Papua Tengah, agar menjaga pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi di daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Di lain pihak, Mendagri mendorong agar daerah di tiga provinsi tersebut melakukan diversifikasi pangan di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai akan mampu menekan kenaikan harga di bidang pangan, khususnya beras. “Kalau bisa didorong [gerakan] diversifikasi pangan ini menggunakan pangan lokal,” tandasnya. ***
Berita Terkait
-
Kenaikan PBB 250 Persen Picu Amarah, Detik-detik Plt Sekda Pati Disemprot Pria Berkaos 'FREEDOM'
-
Kolaborasi GEF SGP Indonesia dan IPB Dorong Inovasi Komoditas Berbasis Masyarakat
-
Menko Airlangga Cari-cari Rojali dan Rohana di Tengah Pertumbuhan Ekonomi 5,12 Persen: Hanya Isu!
-
Perpindahan dari Ketua MPR ke Menteri Dinilai Anomali oleh Istana
-
Ekonomi RI Tumbuh 5,12 Persen, Pemerintah Jadi Mesin Utama Pendorong Pertumbuhan
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Golkar Santai Lihat Jokowi Safari Politik Bareng PSI ke Lampung: Beliau Orang Merdeka
-
Polisi Bongkar Bisnis Ilegal Airgun di Tanjung Priok, Pria 28 Tahun Ditangkap
-
Aplikasi Hot 51 Dibongkar, Isinya Judi Online dan Live Streaming Pornografi
-
TransJakarta Hapus Dua Rute Sekaligus, 25 Armada Dialihkan demi Persingkat Waktu Tunggu
-
KPK Ungkap Setoran Rp100 Ribu-Rp2,5 Juta untuk Urus Izin Tinggal WNA, Ada Istilah 'Uang Klik'
-
Polisi Kembali Tetapkan 291 Tersangka Judol Hayam Wuruk, 287 Warga Asing
-
Guntur Romli: Safari Jokowi Tak Berdampak ke PDIP, Justru NasDem yang Harus Waspada!
-
Guntur Romli: Dulu Petugas Partai, Kini Jokowi Jadi 'Jongos PSI' Demi Dinasti 2029!
-
Relokasi Dua Pabrik Jepang ke Vietnam Ditunda, Ancaman PHK Massal Ribuan Buruh Mereda
-
Menkum: Pakai Karya Jurnalistik untuk Tujuan Komersil Wajib Bayar Royalti ke Pemegang Hak Cipta!