PBB Naik 250 Persen, Bupati Pati Tak Goyah: Keputusan Saya Sudah Bulat

Suara.com - Di tengah polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen, Bupati Pati Sudewo menegaskan sikapnya tidak akan goyah.

Ia membantah keras narasi yang menyebut dirinya menantang warga setelah sebuah potongan video menjadi viral.

Menurut Sudewo, pernyataannya dalam video tersebut bukanlah arogansi, melainkan penegasan atas tekad bulatnya untuk mendorong kemajuan daerah.

"Silakan demo. Kalau sampai kalimat kata-kata seperti itu, saya yang kemarin, 5.000 silakan, 50.000 silakan itu saya bukan menantang rakyat. Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat untuk pembangunan rakyat, itu sudah tepat bukan kalimat tantangan," tegas Sudewo dalam klarifikasinya, Kamis (7/8/2025).

Ia kembali menekankan bahwa mustahil baginya menantang rakyat yang telah memilihnya. Kebijakan ini, menurutnya, telah melalui pertimbangan yang matang.

"Saya hanya menegaskan keputusan saya dalam hal ini sudah bulat untuk pembangunan rakyat, itu sudah tepat bukan kalimat tantangan. Saya tidak menantang rakyat, mosok rakyat saya tantang. Jadi itu hanya keputusan yang tepat," ujarnya.

Kebijakan menaikkan tarif PBB-P2 ini diambil setelah 14 tahun tidak ada penyesuaian. Akibatnya, pendapatan dari sektor ini mandek di angka Rp29 miliar per tahun, jauh di bawah potensi yang ada.

“Kabupaten Pati itu lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita jauh di bawah mereka. Ini tidak sebanding dengan potensi yang kita miliki,” kata Sudewo.

Sudewo memastikan, kenaikan PBB ini bertujuan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana tersebut akan dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek prioritas, mulai dari infrastruktur, pembangunan rumah sakit, hingga dukungan untuk sektor pertanian dan perikanan.

Baca Juga: Klarifikasi Bupati Pati Usai Geger Tak Takut Didemo 50.000 Massa: Mosok Rakyat Saya Tantang

Terkait isu pembubaran posko penggalangan dana, Sudewo menjelaskan penertiban itu murni karena alasan teknis. Posko tersebut dianggap mengganggu kelancaran prosesi kirab budaya yang sedang berlangsung.

"Kalau mau demo silakan, kalau mau penggalangan dana silakan, tapi yang kemarin ditertibkan itu karena ada proses kirab dan dia berada di tempat yang menganggu. Dan dari pihak pemerintah, Satpol PP tidak menggunakan kekerasan, anarkis, kata-kata yang kasar saja tidak," ucapnya.