Suara.com - Tak hanya melakukan operasi tangkap tangan, KPK turut menyegel ruang kerja Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis hingga ruangan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) diduga terkait kasus korupsi.
Perihal penyegelan ruangan Bupati Koltim itu dibenarkan oleh Kepala Bidang Kominfo Koltim Sukri.
Meski demikian, Sukri belum bisa memastikan lebih jelas ruangan-ruangan mana saja yang disegel oleh KPK.
"Iya ada (penyegelan ruangan oleh KPK), saya tidak bisa jelaskan, karena hanya foto yang tersebar, karena saya sudah pulang tadi baru ada tersebar (foto dan video penyegelan ruangan), tapi tidak bisa konfirmasi jelas ruangan mana saja," kata Sukri dikutip dari Antara pada Kamis (7/8/2025).
Dia menyebutkan bahwa dirinya menduga peristiwa penyegelan itu dilakukan oleh KPK antara pukul 13.00 Wita hingga 14.00 Wita. Namun, tersebarnya penyegelan tersebut saat waktu jam pulang kantor sekitar pukul 16.00 Wita.
"Kejadiannya itu memang sekitar jam 1 atau 2, tapi tersebarnya itu nanti sudah waktu pulang," ujarnya.
Menukil laporan Antara, ada sebanyak enam ruangan yang di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur, antara lain dua ruangan di Dinkes yang telah disegel oleh KPK. Salah satunya adalah ruangan Kepala Dinkes Koltim.
Tiga ruangan di Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang (PUPR) Koltim disegel. Rinciannya, yakni ruangan sekretaris, Kepala Bidang Bina Marga, dan ruangan Kepala Bidang Cipta Karya.
Hingga saat ini, penyidik KPK RI masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku korupsi yang terjaring Operasi Tangkap Tangan atau OTT di Bandara Haluoleo Kendari.
Baca Juga: Tak Percaya Punya Ijazah Asli, Profesor Ryaas Rasyid: Jokowi Pembohong, Dia Takut Ketauan!
Bantah soal OTT
Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis angkat bicara setelah namanya disebut-sebut menjadi pejabat yang terjaring OTT KPK.
Bahkan, dia membantah soal kabar OTT itu. Sebab, dia mengaku berada sementara di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) saat kabar OTT KPK berlangsung.
"Saya tidak tahu, di Kendari ini (saat ditanya posisinya)," kata Abdul Azis melalui sambungan telepon.
Namun, politisi Partai NasDem itu mendadak menutup teleponnya ketika ditanya soal dua orang stafnya yang terjaring OTT KPK.
Perihal kabar OTT yang digelar penyidik antirasuah di Sultra diungkapkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak.
Berita Terkait
-
Tak Percaya Punya Ijazah Asli, Profesor Ryaas Rasyid: Jokowi Pembohong, Dia Takut Ketauan!
-
Mendadak Tutup Telepon Ditanya soal 2 Stafnya, Bupati Koltim Abdul Azis Ngeles soal OTT KPK?
-
Pembunuh Cucu 9 Naga Sulut Diampuni, Janji Oma Joel Tanos ke Tersangka: Kami Tak akan Menuntut
-
5 Penjudi Dicokok Polisi Gegara Rugikan Bandar, Publik Geleng-geleng: Makin Konyol Hukum di Sini
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Ibu Kota, Jakarta Bertransformasi Jadi Kota yang 'Hobi' Mendengar
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus