Pakar Kritik Pola Komunikasi Kabinet Prabowo: Bikin Publik Bingung, Bendera One Piece Contohnya

Suara.com - Pola komunikasi publik Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menuai sorotan tajam dari pakar. Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Profesor Kadri, menilai seringnya perbedaan pendapat antar menteri telah menciptakan kebingungan di tengah masyarakat.

"Ini menjadi pelajaran penting untuk pemerintahan tim Kabinet Merah Putih," ujar Kadri di Mataram, dilansir Antara, Kamis (7/8/2025).

Sorotan ini mengemuka setelah respons pemerintah yang terbelah dalam menyikapi fenomena pengibaran bendera 'Jolly Roger' dari anime One Piece oleh masyarakat menjelang perayaan kemerdekaan. Kasus ini sempat viral di media sosial X pada 26 Juli 2025.

Di satu sisi, beberapa menteri merespons keras dengan melakukan razia bendera bergambar tengkorak tersebut. Namun, di sisi lain, ada menteri yang menganggapnya hanya sebagai ekspresi publik yang tak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Ketidakseragaman ini baru berakhir pada 5 Agustus 2025, ketika Presiden Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan bendera tersebut dan menjamin tidak ada lagi razia.

Kadri menjelaskan, dalam teori komunikasi, sebuah tim pemerintahan idealnya menerapkan groupthink atau pemikiran kelompok.

Menurutnya, setiap anggota kabinet harus membangun chemistry agar setiap pesan yang keluar ke publik jelas, seragam, dan tidak ambigu.

Ia menekankan bahwa di era media sosial, kecepatan dan kekompakan dalam merespons isu menjadi kunci.

"Fenomena bendera One Piece harus segera direspon dan dirapatkan, dibicarakan di level kabinet, lalu diputuskan menjadi sebuah keputusan bersama," tegas Kadri.

Baca Juga: Wamenaker Pakai Baju One Piece Saat Temui Buruh: Ini Bentuk Solidaritas

Dia menambahkan, keputusan yang sudah disepakati di dalam rapat kabinet harus menjadi satu-satunya narasi yang disampaikan kepada publik, tanpa ada pejabat yang memberikan pernyataan berbeda.

Menurut Kadri, pola komunikasi yang tidak seragam ini merupakan pengulangan dari era pemerintahan sebelumnya dan menunjukkan implementasi groupthink di level kabinet yang belum maksimal.

"Fenomena saat ini cepat sekali muncul dan itu harus segera mungkin juga direspon, diputuskan bagaimana cara menyikapinya, dan harus satu suara untuk menjelaskannya, tidak boleh keluar (melenceng)," kata Kadri.