Suara.com - Sekelompok orang disebut-sebut akan memproklamasikan Negara Riau Merdeka, menjelang perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2025 mendatang.
Hal tersebut diungkap mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra.
Tuduhan serius ini ia sampaikan dalam sebuah siniar yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Kamis, 7 Agustus 2025, dan sontak memicu polemik di tengah masyarakat.
Dalam perbincangan berdurasi hampir satu jam yang dipandu oleh Jurnalis Senior, Darmawan Sepriyossa, Sri Radjasa dengan tegas mengungkap informasi yang ia klaim sangat valid.
Menurutnya, sebuah rapat tertutup telah digelar oleh kelompok tertentu di Riau untuk menggulirkan kembali wacana pemisahan diri dari NKRI.
Ia secara spesifik menuding kelompok pendukung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi berada di balik gerakan tersebut.
"Ini ngeri, karena saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau Merdeka. Gila!" kata Sri Radjasa, dikutip hari Jumat (8/8/2025).
Ia mengaku sangat yakin dengan informasi ini, karena berasal dari informan tepercaya yang pernah menjadi jaringannya saat masih aktif bertugas di lapangan.
"Bisa dipercaya, karena dia (informan) dulu adalah kaki tangan anak panah saya di lapangan. Karena Riau kan pernah punya pengalaman separatis," kata dia.
Baca Juga: Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One For All yang Tuai Kontroversi?
Menurut analisisnya, motif di balik gerakan ini bukanlah ideologi, melainkan pragmatisme yang didanai untuk menciptakan instabilitas politik.
Tujuannya, kata Sri, adalah untuk mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan.
"Cuma, sasarannya untuk mengganggu kewibawaan Presiden, kalau sampai ini muncul kembali," ujarnya.
Awalnya, diskusi dalam siniar tersebut menyinggung fenomena viral bendera Jolly Roger dari animasi One Piece yang marak digunakan sebagai simbol kekecewaan.
Namun, Sri Radjasa melihatnya sebagai gejala yang lebih dalam, di mana fenomena sosial dimanfaatkan untuk agenda disintegrasi.
Ia memaparkan sebuah pola yang menurutnya berbahaya.
Tag
Berita Terkait
-
Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One For All yang Tuai Kontroversi?
-
CEK FAKTA: BIN Umumkan Kudeta dan Darurat Militer Beredar di YouTube
-
Berapa Umur Ahmad Aysar Hadi? Pemain Malaysia Dituding Palsukan Usia Lawan Timnas Indonesia U-23
-
Ternyata Ini Penyebab Sleeping Prince Arab Saudi Koma Hingga Meninggal Dunia di Usia 36 Tahun
-
Kisah Tragis Putra Mahkota Saudi Setelah 20 Tahun Koma
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal