Suara.com - Kelompok relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi), Projo, membuat manuver politik dengan meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amnesti kepada Silfester Matutina. Silfester adalah terpidana dalam kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Dalam permintaan tersebut, Projo secara terang-terangan membawa nama mantan Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, sebagai pembanding.
Wakil Ketua Umum Projo, Fredy Damanik, menyatakan bahwa kasus yang menjerat Silfester memiliki dimensi politik yang serupa dengan kasus yang pernah dikaitkan dengan Hasto, sehingga layak mendapatkan perlakuan serupa.
Fredy menyebut kasus Silfester juga tergolong kasus politik karena berkaitan dengan serangan terhadap kehormatan pribadi tokoh nasional.
Menurut Projo, pemberian amnesti ini bisa menjadi momentum penting untuk persatuan bangsa, terutama karena Jusuf Kalla disebut sudah memaafkan Silfester secara pribadi.
“Harapan saya dan harapan teman-teman, setidaknya seperti itu. Ini momen persatuan. Apalagi Pak JK sudah memaafkan,” ujar Fredy saat menjadi narasumber di program Kompas Petang.
Sebagai informasi, kasus hukum Silfester Matutina telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) sejak tahun 2019, dengan vonis pidana penjara.
Permintaan Projo ini sontak menuai respons beragam dari publik. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi pemberian amnesti tersebut, mengingat Silfester tidak sedang menjalani proses hukum baru, melainkan statusnya adalah terpidana yang kasusnya sudah lama diputuskan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Kepresidenan maupun Presiden Prabowo Subianto terkait permintaan amnesti yang diajukan oleh Projo.
Baca Juga: Tudingan Ijazah Palsu Jokowi : Roy Suryo Pasang Badan Soal Aktor Besar di Baliknya
Berita Terkait
-
Tudingan Ijazah Palsu Jokowi : Roy Suryo Pasang Badan Soal Aktor Besar di Baliknya
-
Mahfud MD Sentil Aparat, Kaget Terpidana Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Kok Bisa?
-
Ijazah Jokowi Kembali Diserang: Relawan Sebut Ada 'Dalang' Kuat, Siapa?
-
Emak-emak Geruduk Kejari Jaksel, Ngamuk Desak Relawan Jokowi Diseret ke Penjara!
-
Desas-Desus Projo Merapat ke Prabowo, Jokowi Jadi 'Bebek Lumpuh'?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- 4 Bohlam Lampu Emergency LED Terbaik Otomatis Nyala saat Mati Listrik, Lebih Aman Tanpa Lilin
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT