Puan Maharani Lempar Kode Keras, Sebut Ada Kejutan Sekjen Baru PDIP: Hasto Gagal Comeback?

Suara.com - Teka-teki siapa yang akan menduduki kursi panas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) semakin memanas.

Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, secara blak-blakan mengisyaratkan bakal ada kejutan, sebuah pernyataan yang memicu spekulasi liar mengenai nasib Hasto Kristiyanto.

Meski Hasto telah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, kode keras dari Puan ini seolah menjadi sinyal bahwa jalan Hasto untuk kembali ke posisi lamanya tidak semulus yang dibayangkan.

Saat ditanya wartawan mengenai siapa yang akan mengisi posisi Sekjen, Puan Maharani tidak memberikan jawaban gamblang.

Sebaliknya, putri Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ini justru melempar umpan yang membuat publik semakin penasaran.

"Ya yang pertama pasti akan ada kejutan," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).

Saat didesak lebih lanjut, Puan enggan membocorkan apa pun dan hanya meminta semua pihak untuk bersabar.

"Ya kita tunggu saja kejutannya," ulangnya.

Misteri Kursi Sekjen PDIP

Baca Juga: Pilihan Sulit Prabowo: Amnesti, Abolisi dan Potensi Kehilangan Kepercayaan Publik

Posisi Sekjen PDIP saat ini memang menjadi anomali. Setelah Kongres VI PDIP, jabatan tersebut dirangkap langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Hal ini terjadi karena Hasto Kristiyanto saat itu masih berstatus terpidana.

Namun, kini Hasto telah bebas murni berkat amnesti. Lantas, mengapa ia tidak langsung dikukuhkan kembali?

Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa semua keputusan ada di tangan Megawati sebagai formatur tunggal.

"Kongres ke VI PDI Perjuangan mengukuhkan Ketua Umum. Kemudian ketua umum sebagai formatur tunggal mengumumkan struktur kepengurusan DPP. Soal ada yang belum diumumkan itu wilayah prerogatif Ketua Umum terpilih," kata Andreas kepada Suara.com.

Ia memastikan bahwa Megawati akan mengumumkan nama Sekjen baru sebelum mendaftarkan struktur kepengurusan ke Kementerian Hukum.

"Nanti juga diumumkan, soal kapan? Sebelum dilaporkan ke Kemenkumham tentunya," katanya.