PSU Pilkada Papua, Bawaslu RI Turun Tangan Usut Dugaan ASN-Polri Tak Netral!

Suara.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengaku sedang mengusut adanya dugaan campur tangan aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.

Penelusuran atas dugaan kecurangan PSU Pilkada Papua diduga turut menyeret Pj Gubernur Papua Agus Fatoni dan Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwari.

“Ada informasi awal (terkait dugaan ASN dan Polri tak netral) yang sedang ditelusuri,” beber Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. 

Dugaan adanya kecurangan itu terungkap saat masyarakat menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (11/8/2025) kemarin.

Dalam aksi yang melibatkan perwakilan masyarakat adat hingga perwakilan gereja di Kota Jayapura, para pendemo menuntut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam pelaksanaan PSU Pilkada Papua. Pasalnya, massa mencurigai Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni ikut cawe-cawe terkait pelaksanaan PSU.

Menanggapi itu, Rahmat mengaku masih menunggu laporan dari Bawaslu Provinsi Papua terkait dugaan pelanggaran selama pemungutan suara ulang tersebut. Ia menyebut masih ada beberapa PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Masih proses rekap, Ada beberapa psu di TPS,” ungkapnya. 

PDIP Wanti-wanti PSU Papua Tak Bermain Curang

PDI Perjuangan mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang bermain curang setelah digelarnya pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua pada Rabu (6/8/2025). Kecurigaan itu mencuat setelah beredar kabar jika upaya pengubahan hasil perolehan suara dengan cara mengintimidasi panitia penyelengara Pilkada ulang Papua.

Baca Juga: Fakta Pilu Tiwi Pegawai BPS Dibunuh Teman Kantor: Dipaksa Oral Seks, Tewas Kejang-kejang Dilakban!

Pernyataan itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy.

“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” bebernya dikutip pada Jumat (8/8/2025).

Diketahui, Pilkada Papua diikuti oleh dua kontestan, yakni pasangan nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma dan paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen. 

Ronny pun mengungkap kabar jika ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur mengalami indimidasi diduga dari aparat kepolisian pada Kamis (7/8/2025) malam. Selain itu, Ronny turut membeberkan sebelumnya upaya intimidasi juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” bebernya.

Maka dari itu, PDIP mendesak agar Badan pengawas pemilu (Bawaslu) turun tangan untuk menyelidiki dugaan praktik kecurangan terkait kontestasi Pilkada Papua itu. 

“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” imbuhnya.