Jejak Samin di Jalanan Pati: Gema Perlawanan Abad ke-19 dalam Protes Kebijakan Bupati Sudewo

Suara.com - Rabu, 13 Agustus 2025, jalanan utama Kota Pati, Jawa Tengah menjadi saksi bisu tumpah ruahnya massa yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang menggelar unjuk rasa.

Bukan sekadar unjuk rasa, aksi ini merupakan penegasan pernyataan kolektif yang menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya.

Meskipun pemicu utama, yaitu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen, telah dibatalkan, api kekecewaan publik terlanjur menyala hingga membakar tumpukan persoalan lain yang dianggap meresahkan.

Riak perlawanan yang mengakar di Pati hari ini bukanlah fenomena baru.

Perlawanan warga kali ini merupakan gema semangat yang telah berusia lebih dari satu abad.

Sebuah DNA perlawanan yang diwariskan oleh kaum Samin, pengikut Samin Surosentiko, yang menentang kesewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda dengan cara yang unik dan membekas dalam sejarah Indonesia.

Spirit Samin Melawan Kolonial

Nama Samin Surosentiko, seorang petani dari Randublatung, Blora, menjadi momok bagi Pemerintah Kolonial Belanda.

Samin memulai gerakannya menjelang pergantian abad 19, tepatnya pada tahun 1890.

Baca Juga: Desak Bupati Sudewo Mundur, Ini 5 Tuntutan Rakyat di Aksi Demo Pati 13 Agustus 2025

Ajaran Samin menarik simpati para petani yang merasa tertindas oleh kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda.

Dalam buku 'Sejarah Nasional Indonesia jilid IV', dijelaskan bahwa gerakan ini lahir dari tekanan ekonomi yang berat.

"Orang-orang Samin itu bergerak dan menentang pemerintah karena tekanan ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan-kebijakan Pemerintah Hindia-Belanda dalam menjalankan politik kolonialnya, karena mayoritas orang Samin adalah petani," tulis Marwati Djoened Poesponegara dan Nugroho Notosusanto.

Kebijakan yang ditentang kaum Samin adalah pungutan pajak yang mencekik dan kerja paksa (rodi).

Perlawanan mereka semakin intens ketika Belanda memperketat penguasaan atas hutan jati, sumber daya vital bagi masyarakat.

"Rakyat dilarang untuk memasuki hutan-hutan tanpa izin, lebih-lebih untuk memungut hasilnya. Selain itu juga adanya penindasan terhadap orang-orang Samin. Orang Samin dikerahkan untuk kerja bakti yang aslinya adalah kerja rodi," tulis buku tersebut.