Suara.com - Kericuhan yang mewarnai aksi demonstrasi besar di Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025) tidak hanya berhenti di Alun-Alun.
Bagi warga yang tinggal di sekitarnya, demo tersebut menyisakan trauma dan ketakutan ketika asap pekat gas air mata yang ditembakkan aparat justru menyasar hingga ke dalam rumah mereka, membahayakan anak-anak dan lansia yang tak tahu menahu soal tuntutan massa.
Di tengah upaya pembubaran paksa massa yang menuntut mundurnya Bupati Sudewo, kepulan asap pedih itu terbawa angin, merangsek masuk ke gang-gang perkampungan.
Warga yang sedang beraktivitas normal di dalam rumah sontak panik. Dampaknya dirasakan langsung oleh mereka yang paling rentan.
Seorang warga, ibu Parman, yang tinggal sekitar 200 meter dari pusat aksi, menceritakan kepanikannya.
"Saat kejadian, anak saya yang masih balita batuk-batuk dan matanya memerah. Kami sekeluarga panik karena asapnya masuk ke dalam rumah," ungkapnya dikutip Rabu.
Kesaksian ini menjadi bukti nyata bahwa dampak penanganan demo tidak hanya terbatas pada para peserta aksi, tetapi juga meluas ke warga sipil yang seharusnya dilindungi.
Situasi ini memicu pertanyaan krusial yang terus berulang setiap kali insiden serupa terjadi: Apakah aparat kepolisian memiliki dan mematuhi Prosedur Tetap (SOP) yang mempertimbangkan keselamatan warga sekitar?
Aturan di Atas Kertas vs Realita Brutal di Lapangan
Baca Juga: Ironi Demo Pati: Dipuji Elegan Berakhir Anarkis, Politisi PKB Soroti Kegagalan Komunikasi Bupati
Meskipun aparat berdalih penggunaan gas air mata adalah langkah terakhir untuk membubarkan massa yang ricuh, penembakan yang tidak terarah dan mengabaikan kondisi lingkungan sekitar menunjukkan adanya masalah mendasar.
Arah angin dan kepadatan permukiman seharusnya menjadi faktor pertimbangan utama sebelum peluru gas air mata dilontarkan.
"Kami mengerti polisi harus membubarkan massa, tetapi seharusnya ada antisipasi agar warga tidak menjadi korban. Kami berharap hal seperti ini tidak terulang," ujar seorang tokoh masyarakat setempat.
Secara regulasi, penggunaan kekuatan oleh kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
Peraturan ini menekankan tiga asas utama: legalitas (sesuai hukum), nesesitas (kebutuhan), dan proporsionalitas (keseimbangan antara ancaman dan tindakan).
Penembakan gas air mata yang asapnya masuk ke rumah warga jelas melanggar asas proporsionalitas dan nesesitas.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- Promo Superindo Hari Ini 10-13 November 2025: Diskon Besar Awal Pekan!
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- Terbongkar dari Tato! Polisi Tetapkan Pria Lawan Main Lisa Mariana Tersangka Kasus Video Porno
- Buntut Tragedi SMA 72 Jakarta, Pemerintah Ancam Blokir Game Online Seperti PUBG
Pilihan
-
Keuangan WIKA 'Berlumur Darah' Imbas Whoosh, Bosnya Pasrah Merugi
-
Respons Berkelas Dean James usai Bikin Gol Spektakuler ke Gawang Feyenoord
-
Pahitnya Niat Baik: Guru Dipecat Karena Kumpulkan Rp20 Ribu untuk Gaji Honorer
-
Pemerintah Mau 'Bebaskan' Reynhard Sinaga, Predator Seksual Terkejam di Sejarah Inggris
-
Bahlil soal Izin Tambang di Raja Ampat : Barang Ini Ada, Sebelum Saya Ada di Muka Bumi!
Terkini
-
Komnas HAM Dorong Revisi UU untuk Atasi Pelanggaran HAM, Diskriminasi, dan Kekerasan Berbasis Gender
-
Anggaran Subsidi Pangan Dipangkas, PAN: Anak Buah Gubernur Berbohong Warga Tak Suka Daging dan UHT
-
Pemangkasan Anggaran Subsidi Pangan Ditolak 3 Fraksi, Ketua DPRD DKI Tetap Sahkan Raperda APBD 2026
-
Survei KPAI: 35,9 Persen Anak Pernah Terima Menu MBG Mentah Hingga Basi
-
Roy Suryo Klaim Siap Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Jokowi, Sindir Kasus Silfester Matutina
-
Langkah Mengejutkan Prabowo-Albanese: Apa Isi Perjanjian Keamanan Baru yang Mengguncang Kawasan
-
94 Juta Turis, 126 Miliar Euro: Spanyol Buktikan Pariwisata Bisa Jadi Mesin Transformasi Ekonomi
-
Mahfud MD Bantah Dirinya Pernah Sebut Ijazah Jokowi Asli: Itu Pelintiran dan Bohong
-
Cegah Kasus Keracunan MBG Berulang, BGN Wajibkan SPPG Punya Alat Ini
-
Detik-detik Jembatan Hongqi Hancur, Biaya Proyek Habiskan Dana Rp 21 M