Suara.com - Unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Kabupaten Pati dengan menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri turut menyita perhatian Jakarta.
Pihak Istana memonitor langsung apa yang kini terjadi di Jawa Tengah tersebut.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pihaknya tidak hanya memonitor, melainkan terus melakukan komunikasi, bahkan sebelum adanya unjuk rasa menuntut Sudewo mundur pada hari ini.
"Tentu kami dari pemerintah pusat terutama saya sendiri memang sejak munculnya dinamika di Kabupaten Pati kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan hari ini juga kita memonitor bahwa ada kegiatan unjuk rasa di Pati berkenaan dengan permasalahan kebijakan yang diambil oleh bupati Pati," kaya Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Prasetyo memastikan pemerintah pusat turut menaruh perhatian terhadap dinamika yang terjadi di Pati. Ia memohon kepada semua pihak untuk menahan diri.
Bahkan secara personal, Prasetyo sudah berkomunikasi dengan Sudewo dan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
"Pak bupati juga secara personal kami sudah berkomunikasi, kemudian saya juga memonitor terus berkomunikasi dengan bapak gubernur Jawa Tengah," kata Prasetyo.
"Semoga juga segera bisa kita cari jalan keluar terbaik bahwa kita juga menghormati semua proses unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat Pati," Prasetyo menambahkan.
Istana mengetahui detail segala dinamika yang terjadi di Pati, termasuk menyoal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati yang mengambil langkah drastis dengan menggelar sidang paripurna dadakan pada Rabu (13/8/2025), di mana DPRD disebut telah menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) yang bertujuan untuk memakzulkan Sudewo.
Baca Juga: Jejak Digital Kaesang Pangarep Endorse Bupati Pati Jadi Sorotan, Apa Kata Anak Jokowi?
"Kemudian juga kami tadi memonitor bahwa DPRD Kabupaten Pati juga menggunakan haknya, yaitu semua proses kita hormati dan pemerintah pusat akan terus memonitor dan berkoordinasi dengan semua pihak," kata Prasetyo.
Berita Terkait
-
Bupati Sudewo Tolak Mundur, Jadi Apa yang Membuatnya Bisa Lengser?
-
Digempur Rakyat Pati Agar Lengser, Bupati Sudewo Ternyata Dibidik KPK! Kasus Apa?
-
Belasan Pendemo Tuntut Bupati Pati Sudewo Mundur Ditangkap, Polisi Tuding Provokator dan Anarkis
-
Jejak Digital Kaesang Pangarep Endorse Bupati Pati Jadi Sorotan, Apa Kata Anak Jokowi?
-
Dear Warga Pati, Bupati Sudewo Tidak Bisa Mundur Langsung, Ini Kata Pakar Politik
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!