Suara.com - Rencana pemerintah membuka keran impor untuk tempat makan atau food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Guru Besar UGM, Tumiran, tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan ini konyol dan sama saja dengan menyuntik mati kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Menurutnya, ini adalah sebuah kemunduran besar bagi bangsa yang sedang gencar-gencarnya bicara soal hilirisasi dan kemandirian industri.
Tumiran tak habis pikir dengan logika di balik kebijakan ini. Ia mempertanyakan mengapa untuk urusan sekecil food tray, pemerintah justru memilih jalan impor, padahal program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan industri lokal.
“Membuka ruang impor untuk food tray bagi saya, itu konyol. Apa yang nggak bisa duit yang diambil dari pajak tadi, diarahkan untuk membangun industri,” ucap Tumiran di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti ironi besar di mana Indonesia mampu mengembangkan teknologi canggih seperti pesawat dan alutsista, tapi untuk baki makanan saja harus bergantung pada negara lain.
Ini Suntik Mati UMKM, Kapan Mau Mandiri?
Lebih jauh, Tumiran menegaskan bahwa dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah kematian massal bagi para pelaku UMKM yang seharusnya bisa memproduksi tempat makan serupa.
“Jadi, kapan mau mandiri? Kita bicara mengenai hilirisasi, transisi energi, masa food tray aja impor? Itu harusnya nggak boleh,” katanya.
“Masa UMKM-UMKM kita enggak bisa dibantu oleh pemerintah, supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,” imbuhnya.
Baca Juga: PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 Telkom, Dorong Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar
Tumiran menepis anggapan bahwa Indonesia mungkin tidak memiliki teknologi yang mumpuni. Menurutnya, sumber daya ahli di dalam negeri lebih dari cukup untuk mengawasi produksi food tray berkualitas.
Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk tidak ragu mengerahkan para insinyur dari perusahaan-perusahaan strategis.
“Teknologinya tanya yang udah bagus-bagus, panggil (ahli) di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN itu suruh ngawasin teknologi untuk prosesnya,” tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
Terkini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila
-
DPR Desak KPK Jelaskan Penghentian Penyelidikan Kasus Aswad Sulaiman Secara Transparan
-
Hadapi Tantangan Geografis, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak di Maluku Utara Jadi Fokus
-
AMAN Catat Konflik 202 Ribu Hektare Wilayah Adat Bengkulu Sepanjang 2025
-
Harapan Publik Tinggi, KPK Tegaskan Penghentian Kasus Aswad Sulaiman Berbasis Alat Bukti
-
Rentetan Kecelakaan Kerja di Galangan PT ASL Shipyard Kembali Terjadi, Polisi Turun Tangan
-
Viral Sekelompok Orang Diduga Berzikir di Candi Prambanan, Pengelola Buka Suara
-
Bahlil Lahadalia Jamu Cak Imin dan Zulhas Hingga Dasco di Kediamannya, Bahas Apa?