Suara.com - Rencana pemerintah membuka keran impor untuk tempat makan atau food tray program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Guru Besar UGM, Tumiran, tanpa tedeng aling-aling menyebut kebijakan ini konyol dan sama saja dengan menyuntik mati kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM.
Menurutnya, ini adalah sebuah kemunduran besar bagi bangsa yang sedang gencar-gencarnya bicara soal hilirisasi dan kemandirian industri.
Tumiran tak habis pikir dengan logika di balik kebijakan ini. Ia mempertanyakan mengapa untuk urusan sekecil food tray, pemerintah justru memilih jalan impor, padahal program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini seharusnya menjadi momentum untuk menghidupkan industri lokal.
“Membuka ruang impor untuk food tray bagi saya, itu konyol. Apa yang nggak bisa duit yang diambil dari pajak tadi, diarahkan untuk membangun industri,” ucap Tumiran di Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).
Ia menyoroti ironi besar di mana Indonesia mampu mengembangkan teknologi canggih seperti pesawat dan alutsista, tapi untuk baki makanan saja harus bergantung pada negara lain.
Ini Suntik Mati UMKM, Kapan Mau Mandiri?
Lebih jauh, Tumiran menegaskan bahwa dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah kematian massal bagi para pelaku UMKM yang seharusnya bisa memproduksi tempat makan serupa.
“Jadi, kapan mau mandiri? Kita bicara mengenai hilirisasi, transisi energi, masa food tray aja impor? Itu harusnya nggak boleh,” katanya.
“Masa UMKM-UMKM kita enggak bisa dibantu oleh pemerintah, supaya industrinya di dalam negeri tumbuh. Banyak orang-orang kita yang butuh kerja,” imbuhnya.
Baca Juga: PaDi UMKM Hybrid Expo 2025 Telkom, Dorong Peningkatan Daya Saing dan Akses Pasar
Tumiran menepis anggapan bahwa Indonesia mungkin tidak memiliki teknologi yang mumpuni. Menurutnya, sumber daya ahli di dalam negeri lebih dari cukup untuk mengawasi produksi food tray berkualitas.
Ia bahkan menyarankan pemerintah untuk tidak ragu mengerahkan para insinyur dari perusahaan-perusahaan strategis.
“Teknologinya tanya yang udah bagus-bagus, panggil (ahli) di IPTN, panggil Pindad, atau orang BRIN itu suruh ngawasin teknologi untuk prosesnya,” tuturnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Tancap Gas! Polri Targetkan Bangun 1.500 SPPG Pada 2026, Bakal Serap 58 Ribu Tenaga Kerja
-
Prabowo Jawab Kritik MBG: Bukan Hamburkan Anggaran, Ini Hasil Efisiensi
-
Israel Masuk Board of Peace, DPR: Kenapa Indonesia Harus Keluar?
-
Bikin Ngeri! Motor 'Nyelip' di Kolong Bus Transjakarta Flyover Cijantung, Ternyata Ini Pemicunya
-
Pemprov DKI Jakarta Siapkan 661 Bus untuk Mudik Gratis 2026
-
Tinjau SPPG Polri di Palmerah, Prabowo Tengok Menu Selat Solo hingga Kolam Patin dan Lele
-
Ada Kunjungan Presiden Prabowo ke SPPG Polri, Pasar Palmerah Ditutup Sementara
-
Prabowo Terima Delegasi Pakistan, Bahas Investasi hingga Kerja Sama Pertahanan
-
Waspada Copet 'Necis' di Blok M Hub, MRT Jakarta Perketat Pengamanan
-
RSCM Pastikan Pasien Tetap Dilayani Meski Status BPJS PBI Nonaktif