Suara.com - Kritikan tajam disampaikan Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal terhadap Bupati Pati Sudewo setelah terjadinya aksi demonstrasi besar yang mendesak pejabat tersebut mundur.
Hercules menyoroti pola yang dianggapnya sebagai 'penyakit' kronis di kalangan pejabat Indonesia, yakni metamorfosis dari sosok populis saat kampanye menjadi penguasa arogan setelah terpilih.
Hal itu pula yang dianalisa Hercules melihat situasi di Pati.
Menurutnya aksi massa besar-besaran bukan terjadi karena insiden tunggal, melainkan sebuah gejala dari masalah yang lebih sistemik dalam perpolitikan tanah air.
"Dulu saat kampanye, dia datang ke rakyat, mengemis suara, pura-pura merakyat, bahkan tidur di got pun mau demi jabatan. Tapi sekarang? Sombong, arogan, dan lupa siapa yang memilih dia," ungkap Hercules melalui akun Instagram @gribjaya_id pada Kamis (14/8/2025).
Menurut analisisnya, banyak pejabat dengan mudahnya menjual narasi kerakyatan dan janji-janji manis selama periode pemilu, namun secara sistematis mengabaikan amanah tersebut begitu singgasana kekuasaan berhasil diraih.
Fokus mereka, kata Hercules, bergeser secara drastis pasca-pelantikan.
"Yang mereka kejar hanya kekuasaan dan keuntungan pribadi," tegasnya.
Dukungan pun ia sampaikan kepada aksi massa di Pati. Gerakan tersebut, menurutnya, adalah representasi dari puncak kemuakan publik dan sebuah ultimatum serius bagi siapa pun yang sedang berkuasa.
Baca Juga: Bupati Pati Didesak Mundur, Komisi II DPR: Kalau Mau Aman, Ya Dengarkan Suara Rakyat Dulu
"Jangan pernah remehkan suara rakyat. Kalau mereka sudah bangkit, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan," ucapnya.
Hercules menutup pernyataannya dengan seruan fundamental tentang hakikat kekuasaan, menyebut pejabat yang khianat sebagai beban negara dan mendesak mereka untuk mundur secara terhormat.
"Kekuasaan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tidak mampu menjaganya, lebih baik mundur sebelum diusir rakyat," tegasnya.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025) kemarin ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu resmi dibatalkan pada 8 Agustus 2025, gejolak warga tak mereda.
Tuntutan kini bergeser menjadi desakan agar Sudewo angkat kaki dari kursi jabatannya sebagai orang nomor 1 Pati.
Aksi yang digelar sejak pagi hari memanas saat massa berusaha merangsek masuk ke Kantor Bupati Pati, memaksa polisi menembakkan gas air mata.
Ketegangan semakin memuncak ketika Sudewo mencoba menyampaikan permintaan maaf dari atas kendaraan taktis atau rantis Polri.
Tak sampai setengah menit, Sudewo yang muncul di balik tameng aparat hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebelum menghilang kembali ke dalam kendaraan lapis baja.
Lemparan sandal dan botol air mineral dari arah massa membuatnya tak bisa melanjutkan pernyataannya.
“Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik,” ujarnya singkat sebelum berlindung kembali.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut