Suara.com - Gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya telah menyulut reaksi keras dari Ketua Umum DPP Grib Jaya, Hercules Rosario Marshal.
Mantan figur yang pernah disegani di Tanah Abang itu secara tajam menyoroti Sudewo sebagai contoh pemimpin yang gagal dan pejabat yang nuraninya telah dibutakan oleh kekuasaan.
Aksi massa yang meledak di Pati dipicu oleh serangkaian kebijakan kontroversial Sudewo, yang baru menjabat sejak Februari 2025. Puncak kemarahan warga tersulut oleh rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meskipun kebijakan ini kemudian dibatalkan, api protes tak kunjung padam. Kekecewaan publik sudah terlanjur meluas, diperparah oleh arogansi yang dirasakan dari sang bupati.
Hal ini ditambah dengan kebijakan lain seperti pemecatan ratusan tenaga honorer di RSUD Soewondo dan pengangkatan direktur rumah sakit yang dinilai tidak sah.
Melalui akun Instagram @gribjaya_id, Hercules melontarkan kritik pedas yang menggambarkan perubahan drastis sikap Sudewo dari masa kampanye hingga menduduki kursi kekuasaan.
"Dulu saat kampanye, dia datang ke rakyat, mengemis suara, pura-pura merakyat, bahkan tidur di got pun mau demi jabatan. Tapi sekarang? Sombong, arogan, dan lupa siapa yang memilih dia," ujar Hercules pada Kamis (14/8/2025).
Menurut Hercules, fenomena pemimpin yang melupakan janji setelah terpilih ini bukan hanya terjadi di Pati, melainkan telah menjadi penyakit kronis di kalangan pejabat Indonesia. Janji-janji manis yang diobral saat pemilu, kata dia, seringkali menguap begitu saja ketika amanah sudah di tangan.
"Yang mereka kejar hanya kekuasaan dan keuntungan pribadi," tegasnya.
Baca Juga: Mendidik Penguasa dengan Perlawanan, Sosiolog: Filosofi Kuno Marco Kartodikromo Bangkit di Pati!
Gelombang protes di Pati, yang diorganisir oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, berubah menjadi kericuhan yang diwarnai pelemparan botol dan sandal ke arah bupati.
Aparat keamanan bahkan terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengendalikan massa. Menanggapi gejolak ini, DPRD Pati telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan untuk mengusut kebijakan-kebijakan Sudewo.
Hercules dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap gerakan rakyat Pati tersebut. Ia memandang aksi demonstrasi itu sebagai puncak kemuakan publik dan sebuah peringatan keras bagi para penguasa yang sewenang-wenang.
"Jangan pernah remehkan suara rakyat. Kalau mereka sudah bangkit, tidak ada kekuasaan yang bisa bertahan," ucapnya.
Lebih jauh, ia tanpa ragu menyebut pejabat yang korup dan arogan sebagai beban bagi negara. Karena itu, ia mendesak para pemimpin yang telah mengkhianati kepercayaan rakyat untuk segera meletakkan jabatannya.
"Kekuasaan itu amanah, bukan hadiah. Kalau tidak mampu menjaganya, lebih baik mundur sebelum diusir rakyat," tegasnya.
Demo Tuntut Sudewo Mundur
Pada Rabu (13/8/2025) kemarin, ribuan warga Pati tumpah ruah ke jalan menuntut Sudewo mundur, dipicu serangkaian kebijakan kontroversial, salah satunya rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen.
Meski kebijakan itu resmi dibatalkan pada 8 Agustus 2025, gejolak warga tak mereda.
Tuntutan kini bergeser menjadi desakan agar Sudewo angkat kaki dari jabatannya. Aksi yang digelar sejak pagi hari memanas saat massa berusaha merangsek masuk ke Kantor Bupati Pati, memaksa polisi menembakkan gas air mata.
Ketegangan semakin memuncak ketika Sudewo mencoba menyampaikan permintaan maaf dari atas kendaraan taktis atau rantis Polri.
Tak sampai setengah menit, Sudewo yang muncul di balik tameng aparat hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata sebelum menghilang kembali ke dalam kendaraan lapis baja. Lemparan sandal dan botol air mineral dari arah massa membuatnya tak bisa melanjutkan pernyataannya.
“Bismillahirohmanirohim, Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya akan berbuat yang lebih baik,” ujarnya singkat sebelum berlindung kembali.
Berita Terkait
-
Tolak Mundur Meski Telah Didemo, Bupati Pati Sudewo Dinilai Tak Memahami Rakyatnya Sendiri
-
Jawaban Resmi Bupati Pati Sudewo: Tegas Tolak Mundur Meski Rakyat Ingin Lengserkan
-
Bagaimana Situasi Pati Hari Ini? Bupati Sudewo di Ujung Tanduk, Dimakzulkan dan Dibidik KPK
-
Wakil Bupati Pati dari Partai Apa? Ini Sosok yang Bakal Gantikan Sudewo bila Dimakzulkan
-
Bupati Pati Sudewo Tanggapi Isu Korban Meninggal Saat Demo: Itu Sudah Takdir
Terpopuler
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
Pilihan
-
Kembali Diperiksa 2,5 Jam, Jokowi Dicecar 10 Pertanyaan Soal Kuliah dan Skripsi
-
Geger! Pemain Timnas Indonesia Dituding Lakukan Kekerasan, Korban Dibanting hingga Dicekik
-
Polisi Jamin Mahasiswi Penabrak Jambret di Jogja Bebas Pidana, Laporan Pelaku Tak Akan Diterima
-
Komisi III DPR Tolak Hukuman Mati Ayah di Pariaman yang Bunuh Pelaku Kekerasan Seksual Anaknya
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
Terkini
-
Potret Masalah Pangan Jakarta Jelang Ramadan, Apa Saja?
-
Saksi Kasus Suap Ijon Bekasi, Istri H.M Kunang Dicecar KPK Soal Pertemuan dengan Pengusaha Sarjan
-
Jaga Stabilitas Harga Daging Jelang Ramadan di Jakarta, Dharma Jaya Impor Ratusan Sapi
-
Santunan Korban Bencana Sumatra Disalurkan, Mensos Sebut Hampir Seribu Ahli Waris Terbantu
-
PDIP Sebut 100 Persen Warga Indonesia Bisa Mendapatkan BPJS Gratis, Begini Kalkulasinya
-
Adu Mulut Menteri Keuangan dan Menteri KKP Bikin PDIP Geram: Jangan Rusak Kepercayaan Pasar!
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
-
Sudah Jatuh Tertimpa Tangga: Korban Penganiayaan di Cengkareng Kini Dilaporkan Balik Pelaku
-
Pemerintah Kucurkan Dana Tunggu Hunian Rp600 Ribu Per Bulan, Pembangunan Huntap Capai 15.719 Unit
-
Sengketa Lahan Bendungan Jenelata di Gowa, BAM DPR Desak Penyelesaian yang Adil bagi Warga