Suara.com - Perjuangan warga Cirebon melawan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meroket kini mendapat 'amunisi' baru.
Keberhasilan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membatalkan kebijakan serupa menjadi sumber optimisme warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon untuk terus menggulirkan perlawanan.
'Kemenangan warga' di Pati dianggap sebagai preseden bahwa kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dapat dibatalkan melalui perjuangan yang konsisten.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, secara eksplisit menjadikan kasus Pati sebagai pembanding dan pemicu semangat.
"Kenapa di Cirebon tidak bisa juga yang hampir naik 1.000 persen. Kami tidak pernah berhenti berjuang. Asal wartawan tahu, kami berjuang sampai kapan pun,” ujar Hetta kepada wartawan seperti dikutip Ciayumajakuning-jaringan Suara.com.
Hetta mengemukakan, apabila perlawanan di daerah lain bisa membuahkan hasil, tidak ada alasan bagi warga Cirebon untuk menyerah menghadapi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB.
"Kalau di Pati bisa, kita juga harus bisa. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan," tegasnya.
Perjuangan Panjang Tak Dianggap
Strategi meniru keberhasilan daerah lain ini muncul setelah berbagai upaya yang dilakukan sejak Januari 2024 terasa menemui jalan buntu.
Baca Juga: Tak Mau Seperti Pati, Walkot Cirebon Buru-buru Klarifikasi Pajak Naik 1000 Persen: Saya Kaji Ulang
Protes ke DPRD, aksi turun ke jalan, hingga pengiriman aspirasi ke Presiden dan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Ia mengaku miris karena perjuangan mereka seringkali dianggap hanya mewakili segelintir orang.
"Apakah satu persen bukan bagian dari masyarakat Kota Cirebon? Satu persen bahkan setengah persen pun adalah bagian dari masyarakat Kota Cirebon," katanya.
Padahal, menurut Hetta, kenaikan bervariasi dari 100 hingga 200 persen dirasakan oleh hampir seluruh warga.
Kekecewaan inilah yang membuat gelombang perlawanan terus hidup.
"Kebijakan kenaikan ini bikin kami kecewa, gelombang penolakan akan terus bergulir," ujar Hetta.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja
-
Satu Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Jalani Operasi Bedah Plastik, Total 20 Siswa Masih Dirawat
-
Soal Tim Reformasi, DPR Harap Bukan Cuma 'Kosmetik': Polri Harus Kembali ke Mandat Konstitusi
-
Menko Yusril: Pemerintah Harus Berhati-hati Menentukan Siapa yang Layak Menerima Pengampunan Negara