Suara.com - Perjuangan warga Cirebon melawan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meroket kini mendapat 'amunisi' baru.
Keberhasilan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membatalkan kebijakan serupa menjadi sumber optimisme warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon untuk terus menggulirkan perlawanan.
'Kemenangan warga' di Pati dianggap sebagai preseden bahwa kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dapat dibatalkan melalui perjuangan yang konsisten.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, secara eksplisit menjadikan kasus Pati sebagai pembanding dan pemicu semangat.
"Kenapa di Cirebon tidak bisa juga yang hampir naik 1.000 persen. Kami tidak pernah berhenti berjuang. Asal wartawan tahu, kami berjuang sampai kapan pun,” ujar Hetta kepada wartawan seperti dikutip Ciayumajakuning-jaringan Suara.com.
Hetta mengemukakan, apabila perlawanan di daerah lain bisa membuahkan hasil, tidak ada alasan bagi warga Cirebon untuk menyerah menghadapi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB.
"Kalau di Pati bisa, kita juga harus bisa. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan," tegasnya.
Perjuangan Panjang Tak Dianggap
Strategi meniru keberhasilan daerah lain ini muncul setelah berbagai upaya yang dilakukan sejak Januari 2024 terasa menemui jalan buntu.
Baca Juga: Tak Mau Seperti Pati, Walkot Cirebon Buru-buru Klarifikasi Pajak Naik 1000 Persen: Saya Kaji Ulang
Protes ke DPRD, aksi turun ke jalan, hingga pengiriman aspirasi ke Presiden dan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Ia mengaku miris karena perjuangan mereka seringkali dianggap hanya mewakili segelintir orang.
"Apakah satu persen bukan bagian dari masyarakat Kota Cirebon? Satu persen bahkan setengah persen pun adalah bagian dari masyarakat Kota Cirebon," katanya.
Padahal, menurut Hetta, kenaikan bervariasi dari 100 hingga 200 persen dirasakan oleh hampir seluruh warga.
Kekecewaan inilah yang membuat gelombang perlawanan terus hidup.
"Kebijakan kenaikan ini bikin kami kecewa, gelombang penolakan akan terus bergulir," ujar Hetta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Aktivis Jogja 'Diculik' Aparat, YLBHI: Ini Penangkapan Ilegal dan Sewenang-wenang!
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional