Suara.com - Hasto Kristiyanto kembali ditunjuk oleh Megawati Soekarnoputri untuk menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan (PDIP). Pucuk jabatan tertinggi di PDIP itu kembali dipegang oleh Hasto usai bebas dari penjara berkat amnesti yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi itu, pengamat politik Trubus Rahadiansyah menyebut penunjukan kembali Hasto di kursi sekjen bisa menjadi blunder bagi PDIP. Pasalnya, menurutnya, PDIP bisa dianggap tidak mendukung soal pemberantasan korupsi.
"PDIP tidak pro pada pemberantasan korupsi, penunjukkan Hasto kembali jadi Sekjen malah menodai citra PDIP," bebernya saat dihubungi pada Kamis (14/8/2025).
Menurutnya, meski telah bebas, status Hasto sebagai pelaku korupsi tetap melekat karena tindakan pidananya tidak bisa dihapuskan oleh pengadilan.
Diketahui, Hasto sempat dijatuhi vonis selama 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Vonis penjara itu lantaran Hasto terbukti terlibat kasus suap kepada mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan demi meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI.
"Pemberian amnesti itu membenarkan kalau Hasto korupsi," ungkapnya.
Dia juga menyebut jika keputusan PDIP yang kembali memilih Hasto sebagai sekjen bisa membawa kerugian bagi partai besutan Megawati tersebut. Sebab, jejak rekam Hasto dalam kasus korupsi bisa berdampak kepada simpati publik kepada PDIP.
"Ini Hasto banyak 'minusnya', tidak ada 'plusnya'. Karena amnesti itu membenarkan bahwa dia koruptor, karena pemberian amnesti konteksnya hanya tidak menjalani hukuman," ujarnya.
Hattrick jadi Sekjen PDIP usai Bebas Penjara
Baca Juga: Rakyat Pati Melawan: Bupati Sudewo Diam-diam Disemprot Mendagri Tito, Gubernur Jateng Ikut Ditegur!
Kabar PDIP mempertahankan posisi Hasto sebagai sekjen partai diungkapkan oleh Ganjar Pranowo. Kembali dilantiknya Hasto menjadi sekjen diputuskan dalam rapat DPP PDIP yang digelar di Kantor DPP PDIP, siang tadi.
Terkait keputusan Hasto sebagai Sekjen PDIP dibenarkan oleh Ganjar Pranowo saat dikonfirmasi Suara.com.
"Betul (Hasto dilantik kembali menjadi Sekjen PDIP)," ujar Ketua DPP PDIP bidang Pemerintahan Desa itu saat dihubungi Suara.com, Kamis.
Terkait keputusan itu, Hasto tiga kali alias hattrick menjadi Sekjen PDIP.
Senada dengan itu, Ketua DPP PDIP bidang Organisasi dan Keanggotaan, Andreas Hugo Pareira, membenarkan kabar tersebut.
"Sudah dilantik, Sekjen Hasto," katanya.
Berita Terkait
-
Rakyat Pati Melawan: Bupati Sudewo Diam-diam Disemprot Mendagri Tito, Gubernur Jateng Ikut Ditegur!
-
Anggap Bupati Pati Konyol, Rocky Gerung Sebut Kemarahan Rakyat Mustahil Diredam: Itu Pesan Langit!
-
Desak Mundur Bupati Pati, Rekam Jejak Hercules: Penguasa Tanah Abang yang Utang Nyawa ke Prabowo
-
Ngeri! Hercules Ultimatum Bupati Pati Sudewo: Lebih Baik Mundur Sebelum Diusir Rakyat!
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG
-
Menhaj Rombak Skema Kuota Haji: yang Daftar Duluan, Berangkat Lebih Dulu
-
Isu Yahya Cholil Staquf 'Dimakzulkan' Syuriyah PBNU, Masalah Zionisme Jadi Sebab?
-
Siap-siap! KPK akan Panggil Ridwan Kamil Usai Periksa Pihak Internal BJB
-
Bukan Tax Amnesty, Kejagung Cekal Eks Dirjen dan Bos Djarum Terkait Skandal Pengurangan Pajak
-
Menhaj Irfan Siapkan Kanwil Se-Indonesia: Tak Ada Ruang Main-main Jelang Haji 2026
-
Tembus Rp204 Triliun, Pramono Klaim Jakarta Masih Jadi Primadona Investasi Nasional